Pemprov Papua Dorong DPR Bahas APBD Perubahan 2018

Pemprov Papua Dorong DPR Bahas APBD Perubahan 2018
KPU Papua Pastikan Pemilihan Bupati Paniai Digelar 25 Juli
Korps Atase Militer Negara Sahabat Puji Demokrasi di Papua
Pemprov Minta Gereja Bermitra Bangun Papua
Pemprov Papua Dorong Keterwakilan Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif
Pemkab Pulau Taliabu Terima 20 Mahasiswa KKN dari IPB
Salim Ganiru Lepas 38 JCH dari Kabupaten Pulau Taliabu
Bangun Pabrik Gula di SBB, Yasin Payapo MoU dengan PT. Hermes Seram Indonesia
SKPD di Provinsi Papua Wajib Buat Daftar Arsip Aset
Kemenag dan Pemda Pulau Taliabu Persiapan Keberangkatan CJH
Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien
Pemprov Papua Sudah Salurkan Gaji 13 ke Seluruh ASN
KPU Nilai Masyarakat Papua Sudah Dewasa Berdemokrasi
Aloysius Giay Apresiasi Dukungan Tokoh Adat dan Agama Perangi Campak
Petani Papua Belum Mampu Penuhi Permintaan 750 Ton Kakao
Andap Budhi Revianto Ajak Warga Kota Ambon Nobar Final Piala Dunia 2018
2009 Orang Lolos Tes Administrasi Honorer Daerah MTB
KPK dan BPKP Maluku Utara Gelar Bimtek Aplikasi e-LHKPN
Tingkat Partisipasi Disabilitas di Pilkada Maluku 2018 Meningkat

Posted: 14 Jul 2018 07:00 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat segera mendorong pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua.

Sementara berkaitan dengan hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera menyiapkan berkas maupun dokumen yang dibutuhkan.

"Segera siapkan seluruh kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pembiayaaan untuk dibahas dalam APBD Perubahan," terang Hery saat memberikan arahan pada apel gabungan Senin (9/7) pagi, di Halaman Kantor Dinas Otonom Kotaraja, Jayapura.

Sementara beberapa kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dalam APBD Perubahan 2018, sambung dia, diantaranya seperti Pemilukada Gubernur, penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji guru yang dilimpahkan dari kabupaten dan kota.

"Intinya setiap kegiatan-kegiatan lain yang penting dan tentunya membutuhkan perhatian dana semuanya dimasukan dalam APBD Perubahan 2018. Intinya, saya ajak seluruh OPD memahami kondisi itu dan kemudian yang terpenting tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," jelasnya.

Tak hanya kepada APBD Perubahan 2018, Sekda juga mengharapkan seluruh SKPD agar mulai mendorong persiapan pembahasan APBD induk 2019 yang wajib disahkan pada tahun ini. Sehingga diharapkan implementasi anggaran maupun programm kerjanya dapat dilaksanakan pada awal tahun depan.

Sekda pada kesempatan itu berharap seluruh SKPD agar lebih maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran, sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat baik dibanding tahun sebelumnya.

"Memang kerja keras seluruh SKPD di 2018 wajib untuk ditingkatkan. Agar tingkat penyerapan bisa mencapai 100 persen."

"Sebab 2017 lalu penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua terbilang rendah. Hanya mencapai 84 persen. Karenanya saya berharap serapan anggaran 2018 bisa mencapai 100 persen," ucapnya. (diskominfoPapua)

KPU Papua Pastikan Pemilihan Bupati Paniai Digelar 25 Juli

Posted: 14 Jul 2018 06:00 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Papua memastikan pelaksanaan pelaksanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai bakal dilaksanakan pada 25 Juli 2018 mendatang. Keputusan tersebut sebagaimana hasil pleno yang dilakukan pada Senin (9/7) malam, usai rekapitulasi hasil Pilgub Papua di Grand Abe Hotel, Jayapura.

"Sudah dipastikan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai pada tanggal 25 Juli 2018 mendatang. Keputusan ini sudah berdasarkan hasil pleno Komisioner KPU Papua yang mengambil alih tugas lembaga penyelenggara setempat," terang Komisioner KPU Papua Tarwinto di Jayapura, Selasa (10/7).

Dikatakan, penetapan pasangan calon peserta Pilkada di Paniai sudah final diikuti dua pasangan calon bupati. Yakni pasangan Hengki Kayame-Yeheskiel Teneuyo dan Paslon Meki Nawipa-Oktopianus Gobay.

Penetapan ini sesuai SK KPU nomor 77 yang sebelumnya mana membatalkan SK Nomor 31 dan menyatakan berlaku SK nomor 29 tentang penetapan dua pasangan calon pada Pilkada Bupati Paniai.

Sementara jelang pemungutan suara 25 Juli mendatang, lanjutnya, KPU Papua memiliki waktu dua pekan kedepan melakukan semua persiapan sekaligus meyakinkan masyarakat setempat terkait dengan pelaksanan pencoblosan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai tersebut.

"Sebab nanti kan tidak ada lagi kampanye bagi pasangan calon. Yang ada hanya deklarasi damai saja, demikian juga untuk rencana debat kandidat tidak ada. Hanya mungkin untuk kampanye di media massa saja yang dilakukan," ucapnya.

Lanjut Tarwinto, tugas KPU Paniai saat ini telah diambil alih oleh KPU Provinsi, sehingga pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai akan diambil alih oleh KPu Provinsi sampai tuntas nanti.

Sebelumnya, KPU Papua menyebut salah satu alasan menunda pelaksanaan Pilkada bupati dan wakil bupati Paniai, diantaranya karena alasan keamanan.

Hal demikian merujuk pada surat Kepolisian Daerah Resor Paniai Nomor B/187/VI/2018 yang ditandatangani Kapolres setempat dengan mengetahui Wakapolda Papua.

"Surat itu tertanggal 26 Juni 2018 dengan menyebut ada sekitar 500 orang menduduki kantor KPU Paniai menggunakan panah dan alat tajam sejak 11.00 wit s/d 22.00 wit". Kemudian ada alasan lainnya yang juga disebutkan dalam surat itu," terang Tarwinto. (diskominfoPapua)

Korps Atase Militer Negara Sahabat Puji Demokrasi di Papua

Posted: 14 Jul 2018 04:30 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Korps Atase Militer Negara Sahabat memuji proses demokrasi yang berjalan di Indonesia, secara khusus di Provinsi Papua. Dimana, pelaksanaan Pilkada yang digelar secara serentak pada 27 Juni lalu, boleh berjalan sebagaimana mestinya.

"Pilkada telah berjalan dengan sangat aman dan terkendali. Untuk negara seperti Indonesia yang memiliki populasi lebih dari 250 juta penduduk, melaksanakan Pemilu merupakan tantangan tersendiri."

"Namun berlangsugnya Pilkada secara sukses menunjukan demokrasi di Indonesia yang dinamis dan sehat," terang Dean of Milat Korps, Comodor Robert Plath disela-sela kunjungan kehormatan sebanyak 33 Korps Atase Militer Negara Sahabat, yang diterima Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, di Gedung Negara, kemarin malam.

Dia juga memuji komitmen aparat keamanan di Indonesia yang telah berhasil mengawal pelaksanaan Pilkada di seluruh wilayah nusantara. Sebab peran besar aparat keamanan, sangat vital untuk menyokong pelaksanaan Pilkada.

Namun selain untuk mendapat pengalaman dan saling bertukar untuk informasi, sebenarnya kunjungan kami ke Papua juga untuk menikmati panoramanya yang sangat indah. Sekaligus untuk melihat langsung budaya dan mencoba makanan tradisional Papua.

"Sebab tugas atase negara untuk belajar keamanan di indonesia serta untuk bertukar informasi dan pengalaman," terangnya.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaenmengapresiasi kunjungan atase militer dari 33 negara.

"Mereka ini merupakan orang-orang intelijin dari negaranya masing-masing yang bertugas di indonesia untuk melihat kondisi objektif indonesia," kata Hery Dosinaen.

Dijelaskannya, papua merupakan salah satu provinsi di Indoensia Timur dengan berbagai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah melakukan tugas-tugas pemerintahan dengan baik.

"Ini merupakan malam yang sangat berarti bagi kami di papua, atas kunjungan atase dari 33 negara sahabat," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Minta Gereja Bermitra Bangun Papua

Posted: 14 Jul 2018 04:00 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengimbau seluruh lembaga gereja yang ada di bumi cenderawasih untuk dapat bermitra dengan pemerintah daerah, di dalam upaya pelaksanaan pembangunan diatas tanah ini.

Selain berpatisipasi membangun bersama pemprov, baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia, pihak gereja juga diminta membantu didalam upaya menjaga ketenangan, kedamaian, kemurnian serta tak terpancing oleh isu yang memecah belah.

"Sebab gereja ini merupakan pilar penting bagi bangsa yang dapat mensinergikan kemampuan dan kekuatan bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," terang Asisten Doren Wakerkwa pembukaan Sidang Majelis Daerah IV BPD Papua Gereja Bethel Indonesia (GBI), di Jayapura, Rabu (11/7).

Doren menilai tepat pelaksanaan sidang yang merupakan bagian dari sebuah proses evaluasi organisasi, dalam rangka penataan dan perbaikan berbagai hal yang kurang. Sehingga melalui kegiatan ini, dia optimis seluruh tantangan yang dihadapi gereja akan mampu terjawab dan sukses dilewati.

"Apalagi tema sidang majelis daerah adalah "Tahun Penuaian Raya" yang juga menjadi semangat bagi setiap hamba - hamba Tuhan di organisasi GBI. Sehingga kita harap semua pihak yang terlibat agar dapat memberikan memberikan andil dan berkarya pada upaya pengembangan kerohanian diatas tanah ini," pungkas dia.

Pada kesempatan itu, Doren menilai peran gereja yang sangat penting dan vital dalam menunjang proses pembangunan di wilayah Bumi Cenderawasih. Sebab tanpa keterlibatan tokoh agama di Papua, maka pembangunan di provinsi ini tak dapat berjalan maksimal.

Ketua Panitia penyelenggara, Pdt. Nobel mengatakan kegiatan sidang selama tiga hari tersebut turut dihadiri pemimpin gereja GBI dari dari Kabupaten Asmat, Sarmi, Keerom, Merauke, Boven Digoel, Mappi, Kepi dan Jayapura.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan mampu merubah pola pikir para pelayanan Tuhan yang hadir, namun terus bersemangat dalam melayani Allah. "Karena kadang setiap mulai lelah, maka lewat momentum kegiatan seperti ini mereka bisa lebih semangat kembali."

"Hanya yang penting juga dalam tiga hari ini kami akan melakukan pembinaan spiritual dan mental untuk para pelayanan tuhan. Serta ada juga pemilihan ketua dewan pimpinan daerah yang baru serta pelantikan pendeta GBI baru," tuturnya. (diskominfoPapua)

Pemprov Papua Dorong Keterwakilan Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif

Posted: 14 Jul 2018 03:30 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong keterwakilan kaum perempuan di bumi cenderawasih untuk dapat duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada pemilu legislatif yang akan diselenggarakan pada 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa pada penguatan kapasitas bagi perempuan potensial bakal calon anggota legislatif, kerja sama Pemprov Papua dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rabu (11/7), di Jayapura.

Menurut Doren kedudukan kaum perempuan sama dengan laki-laki. Oleh karenanya, dia berharap agar kaum perempuan yang selama ini dipandang "sebelah mata" dan kurang diperhitungkan, wajib membuktikan diri dalam pemilihan umum legislatif tahun depan.

"Setidaknya mampu mengisi kuota 25 persen bagi kaum perempuan di kursi DPR Papua maupun DPRD seluruh Kabupaten/Kota. Sebab sebelumnya keterwakilan perempuan sangat minim, sehingga memang perlu kerja keras," harap dia.

Dikatakan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, cukup berdampak pada persentase kepemimpinan saat ini. Dimana dari pengatamannya, masih sedikit kaum perempuan yang duduk pada posisi dan jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.

Padahal, kaum perempuan Papua punya hak dan potensi untuk berbicara tentang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pendidikan serta kesehatan dan masalah sosial lainnya yang terjadi di atas tanah ini.

Oleh karenanya, dia berharap melalui pelatihan penguatan kapasitas tersebut, seluruh kaum perempuan yang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas, mampu menyerap seluruh ilmu yang diberikan guna memenuhi kuota 30 persen secara nasional, khusus di Papua.

"Supaya juga pada Pileg nanti ada nanti keterwakilan perempuan dan tidak didominasi oleh kaum laki-laki," terang dia.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Annike Rawar berharap melalui kegiatan ini, mampu dihasilkan lebih banyak kaum perempuan yang terjun dalam bidang politik.

"Supaya nantinya mereka nantinya bisa mengawasi kinerja pemerintah sekaligus memperjuangkan upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia serta mengakhiri kesenjangan ekonomi," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Pemkab Pulau Taliabu Terima 20 Mahasiswa KKN dari IPB

Posted: 14 Jul 2018 03:20 PM PDT

BOBONG, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara melalui Assisten II Setda Hi. La Hudia Usman, menerima Mahasiswa KKN Tematik Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat pad tahun 2018 di Aula Pemkab Pulau Taliabu pada Jumat(13/7).

Penerimaan 20 mahasiswa ini turut mendampingi sejumlah Kepala Dinas dan Camat Taliabu Utara Hayatudin Fataruba serta Dosen Pendamping IPB Prof drh. Agik Suparyogi yang juga wakil Ketua LPPM Bidang Penelitian.

Assisten II Setda Pulau Taliabu, Hi. La Hudia Usman, dalam sambutan pengarahannya menuturkan, agar adanya kerja sama yang baik antara mahasiswa dengan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Pulau Taliabu lebih baik lagi.

Dan dalam kegiatan ini pula, dirinya mengharapkan agar para mahasiwa dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan di IPB di lingkungan masyarakat khususnya bidang pertanian.

"Saya berharap, ilmu yang didapat para Mahasiswa IPB saat kuliah dapat diterapkan dimasyarakat," pesannya.

Diharapkan pula Para Mahasiswa peserta KKN dapat lebih meningkatkan kepedulian dan empati kepada permasalahan yang dihadapi masyarakat. sehingga mendorong terjadinya perubahan perilaku mahasiswa sebagai pelaku perubahan (agent of change) dalam proses perubahan masyarakat untuk menjadi lebih baik.

Selain itu, mahasiswa sebagai agen pembaharuan harus mampu memposisikan dan menyesuaikan diri dengan masyarakat selama mengikuti KKN. Karena mahasiswa dapat berperan sebagai pemberi informasi, motivator, penghubung antar sistem atau fasilitator. Peran ini tidak mudah, karena permasalahan di masyarakat sangat kompleks dan beragam sebagai dampak perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (iptek).

"Sebagai kaum intelektual dan pembaharu, mahasiswa harus memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan dan meningkatkan kualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan,"kilahnya.

Dengan konteks ini, diharapkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan perguruan tinggi melalui KKN dapat diorientasikan pada penyiapan mahasiswa sebagai sarjana pendamping masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui implementasi tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, Prof drh. Agik Suparyogi, mengatakan bahwa kegiatan KKN Tematik Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 2018 ini diikuti oleh 20 mahasiswa yang akan dimulai tanggal 11 Juli 2018 sampai tanggal 11 Agustus 2018 di Pulau Taliabu.

Dan kegiatan ini pula sebagai wujud nyata dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dengan Institut Pertanian Bogor yang telah berjalan dengan baik selama ini.

"Kegiatan KKN ini adalah merupakan tugas akademis yang harus di laksanakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan pengalam bagi para Mahasiswa dan selanjutnya dapat Mendesiminasikan potensi wilayah mulai dari mengidentifikasi isu Permasalahan sampai dengan saran dan rekomendasi positif sebagai solusi demi pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu,"katanya.

Dirinya berpesan kepada para camat dan pemkab untuk dapat melihat para mahasiswa. Apalagi jarak Pulau Taliabu dan Bogor sangat jauh.

"Saya titip agar adik-adik mahasiswa ini dibantu kelancaran pelaksanaan program-program kerjannya, koordinasikan dengan uspika dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. pastikan bahwa dukungan masyarakat dan pemerintah kepada mahasiswa dapat diberikan secara optimal," tutupnya

Para mahasiswa ini akan disebarkan ke tiga kecamatan yakni kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Utara dan Kecamatan Tabona. (DiskominfoTaliabu)

Salim Ganiru Lepas 38 JCH dari Kabupaten Pulau Taliabu

Posted: 14 Jul 2018 02:11 PM PDT

BOBONG, LELEMUKU.COM - Sebanyak 38 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dilepas oleh Bupati Hi. Aliong Mus, diwakili Plt. Sekda Pulau Taliabu DR. Salim Ganiru, pada Jumat (13/7) bertempat di aula Kantor Bupati Pulau Taliabu.

Salim Ganiru dalam sambutannya mengatakan, ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5, diwajibkan bagi setiap Muslim yang berkemampuan melaksanakannya. Namun demikian, serangkaian ibadah haji yang selalu didamba-dambakan oleh setiap muslim ini hendaknya dilaksanakan tidak hanya untuk menunaikan kewajiban saja, tetapi juga yang terpenting adalah untuk bisa mencapai haji yang mabrur.

"Haji yang mabrur dapat terlihat dari berbagai tanda, salah satu diantaranya yaitu adanya perubahan dan peningkatan pada diri pribadi setelah berhaji, yakni menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bertakwa," tuturnya.

Salim mengungkapkan rasa syukur atas ibadah haji yang diikuti oleh 38 yang berasal dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Dia berpesan agar seluruh JCH, khususnya JCH senantiasa menjaga kesehatan serta keselamatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

"Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat kepada bapak-ibu yang telah diberikan kesempatan oleh allah swt untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Saya berpesan kepada bapak-ibu jama'ah calon haji sekalian, agar selalu menjaga kesehatan, serta keselamatan terutama selama berada di tanah suci nanti," pesannya.

Terakhir, ia pun berharap JCH dapat mendoakan Kabupaten Pulau Taliabu dan mereka yang berjasa terhadap Pulau Taliabu untuk terhindar dari mara bahaya di Tanah Suci, Mekkah Al-Mukarromah agar selalu aman, damai, maju serta terhindar dari bencana dan mara bahaya.

"Pergunakanlah waktu yang ada selama di sana dengan baik dan maksimal, untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada allah subhanahu wa ta'ala. jalankanlah ibadah haji tersebut dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya karena allah swt, dan jadikanlah sebagai momentum untuk meningkatkan iman dan takwa, serta memperoleh ridho-nya," ucapnya.

Selanjutnya kepada para pendamping, Salim berharap agar memberikan pelayanan yang baik kepada para CJH Pulau Taliabu." Uruslah para jemaah haji dengan sebaik-baiknya karena ini adalah amanah yang dipercayakan oleh negara, "paparnya.

Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Pulau Taliabu, H. La Sengka La Dadu, mengingatkan agar para CJH tetap mengkondisikan diri untuk meningkatkan kesabaran dan menata niat secara tulus untuk mengharapkan Ridho Allah.

"Disiplin dalam mengatur waktu dan yang terpenting jaga kesehatan agar kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji tetap terjaga," kata Kemenag.

Seraya meningatkan kondisi iklim kita dengan di Arab Saudi beda, makanya perlu jadi Perhatian agar tetap dalam kondisi prima selama menjalankan ibadah haji.

Ketua Panitia Keberangkatan CJH Pulau Taliabu, Mansuh Mudo mengaku bahwa mereka akan dipondokan di asrama haji Ngade, Maluku Utara dan akan bergabung dengan Kloter CJH dari Pulau Morotai dan akan berangkat menuju embarkasi Makassar. (DiskominfoTaliabu)

Bangun Pabrik Gula di SBB, Yasin Payapo MoU dengan PT. Hermes Seram Indonesia

Posted: 14 Jul 2018 02:10 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia tengah fokus mengembangkan investasi pembangunan industri gula di Indonesia dalam rangka mencapai swasembada gula melalui pengembangan pembangunan pabrik gula baru yang ditandai dengan dilakukannya penandatangan nota kesepahaman (MoU) pada Selasa (10/7) antara PT. Hermes Seram Indonesia (HSI) dengan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) M Yasin Payapo terkait Investasi Pabrik Gula yang akan dibangun di Kabupaten SBB, Provinsi Maluku.

Penandatanganan yang di saksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro selaku Ketua Tim Upaya Khusus (Upsus) Percepatan Investasi Industri Gula, Sapi dan Jagung ini bertujuan untuk mencapai target swasembada gula di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Iwantoro mengatakan bahwa potensi sumber daya alam Seram Bagian Barat masih tersimpan rapi, sehingga sangat berpotensi untuk mengembangkan investasi melalui pembangunan pabrik gula, mengingat kebutuhan gula yang cukup besar di Indonesia sehingga dapat menjadi peluang bagi investor yang ingin menggarap pasar dalam negeri.

"PT. Hermes Seram Indonesia akan membangun pabrik gula di atas lahan seluas 25.000 hektare dengan kapasitas awal sebesar 10.000 Tone Cane PerDay (TCD), " jelas Syukur.

Dalam pelaksanaan MoU tersebut, Kementerian Pertanian melalui satuan tugas kemudahan berusaha di bidang pertanian bertindak memfasilitasi para investor untuk dapat merealisasikan rencana pembangunan pabrik gula, mulai dari penyiapan lahan hingga menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan daerah.

Saat ini Kementan tengah menargetkan Indonesia akan swasembada gula konsumsi pada 2019 dan gula industri pada 2025. Target tersebut ditetapkan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk mewujudkan kedaulatan pangan, tapi juga untuk mensejahterakan petani.

Bentuk keseriusan pemerintah dalam pengembangan industri gula di Indonesia salah satunya dengan melibatkan 17 Investor untuk membangun pabrik gula baru yang ditargetkan terealisasi seacaa bertahap sejak tahun 2017.

Nilai invetasi pembangunan pabrik gula tersebut diperkirakan sebesar 41,44 Triliun, Dari 17 pabrik gula yang akan dikembangkan, 5 pabrik gula sudah beroperasi, 3 pabrik gula sedang dalam proses pembangunan, sisanya sedang dalam proses penyelesaian perizinan terutama terkait dengan lahan. Pembangunan Industri gula ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 189.650 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 284.475 orang, selain itu juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar pabrik gula tersebut.

Untuk mengembangkan 17 industri gula ini dibutuhkan 604.000 ha lahan. Dengan pengembangan tersebut diperkirakan akan menambah produksi gula sebesar 2.352.000 ton.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Hermes Sugar Indonesia, Parekat Vynat Shivanand mengatakan bahwa selain mengembangkan pabrik gula, PT. Hermes Seram Indonesia juga akan serius memajukan Kabupaten Seram Bagian Barat secara ramah lingkungan dengan membangun pembangkit listrik Co – Generation 25 MW dan dengan didukung 25.000 hektar lahan yang bisa diusahakan untuk perkebunan. "Nantinya kita juga akan menggunakan green energy, memanfaatkan limbah tebu sehingga mendukung zero waste, " ujar Shivanand.

Lebih lanjut Shivanand mengatakan bahwa lokasi pabrik di Seram Bagian Barat yang berada di kepulauan, tidak menjadi hambatan bagi investor untuk membangun pabrik gula. Mengingat Indonesia juga merupakan pasar gula yang sangat luas.

"Menurut target yang sudah dibuat perencanaannya, pembangunan pabrik diperkirakan akan selesai sekitar 18 bulan. Setelah pembangunan berjalan 6-7 bulan lahan tebu akan mulai ditanami. Sehingga saat pabrik selesai bisa segera melakukan aktifitas produksi, " jelas Shivanand.

Untuk percepatan realisasi investasi, Bupati Seram Bagian Barat, M. Yasin Payapo selaku kepala daerah, akan memberikan kemudahan-kemudahan. Kerjasama antara investor dengan Pemkab Seram Bagian Barat ini juga harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Terutama meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. "Keluarga miskin di Seram Bagian Barat masih 21 ribu jiwa. Dalam waktu dekat secara perlahan akan bisa dikeluarkan salah satunya dengan mengundang investor menjalankan kegiatan usaha," tutup Yasin. (HumasKementan)

SKPD di Provinsi Papua Wajib Buat Daftar Arsip Aset

Posted: 14 Jul 2018 02:00 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Anni Rumbiak mengimbau seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar membuat daftar arsip aset sebagaimana amanat UU No. 43 2009 tentang kearsipan, yang bertujuan menciptakan dokumen tertulis serta terpercaya.

Daftar arsip aset juga bertujuan mewujudkan pengelolaan arsip yang handal, menjamin keselamatan aset nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip.

"Sebab dengan meningkatnya kegiatan suatu organisasi pemerintah, maka meningkat pula volume arsip yang tercipta. Kemudian jika arsip yang tercipta itu tidak segera ditangani secara cepat dan tepat maka tidak menutup kemungkinan ruang dokumen tertulis menjadi penuh hingga tak cukup menampung."

"Sehingga pada akhirnya arsip menjadi menumpuk di kolong meja, diatas lemari, di pojok ruang kerja, atau dibawah tangga dan sebagainya. Kondisi ini bisa menghadirkan pemandangan tidak sedap dan mengganggu kenyamanan. Sebab itu mesti perlu ada pengelolaan yang handal, tertib dan tertata," terang dia di Jayapura, kemarin.

Dia juga berharap dalam pengelolaan arsip, menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkompeten sesuai bidang tugas.

Disamping itu, diberi dukungan pembiayaan dalam penyiapan program kegiatan yang berkesinambungan serta berkaitan langsung dengan tujuan keselamatan maupun keamanan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa.

"Sebab memang penyelenggaraan kearsipan merupakan tugas yang cukup berat. Sehingga butuh dukungan dari pihak terkait," ucap dia.

Dia tambahkan tanpa keberadaan arsip, keberlangsungan sebuah organisasi tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengelola mesti terus di upgrade serta diikusertakan dalam diklat maupun bimbingan teknis kearsipan.

Pihaknya juga berharap dilakukan sejumlah kegiatan monitoring, untuk dapat memotret secara langsung kondisi faktual penyelenggaraan kearsipan di lingkungan masing-masing lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota.

"Sebab persoalan kearsipan ini adalah persoalan yang menarik, karena pada dasarnya arsip ini sejatinya sejak diawal dibentuk dari seluruhnya itu menjadi alat bukti," ujarnya. (DiskominfoPapua)

Kemenag dan Pemda Pulau Taliabu Persiapan Keberangkatan CJH

Posted: 14 Jul 2018 01:55 PM PDT

BOBONG, LELEMUKU.COM - Kantor Kementerian Agama dan Setda Bagian Kesra Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi kesiapan keberangkatan calon jemaah haji (CJH).

"Dalam rakor ini kita kumpulkan semua CHJ asal Pulau Taliabu untuk mendapat arahan keberangkatan,"kata Kepala Kantor Kemenag Pulau Taliabu yang diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingaan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kandepag Pulau Taliabu Sugianto J. Muhdin yang didampingi salah satu Kasubag di Kesra Pulau Taliabu, Taher Tarauntu.

Mantan Kepala KUA Taliabu Barat ini mengatakan bahwa hasil pertemuan itu, disimpulkan bahwa Rabu (11/7/18) CHJ akan berkumpul di Ibukota Kabupaten Pulau Taliabu, dan Jumat (13/7) akan diberangkatkan ke Ternate dan selama di Ternate CHJ asal Pulau Taliabu yang berjumlah 38 orang akan menginap di asrama haji Ngade. Dan Sabtu (21/7) CHJ akan berangkat dari Ternate menuju embarkasi Makassar bersama kloter yang telah ditentukan.

Ia juga mengatakan akan terus selalu memonitoring jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan nanti. Tentunya ia berharap para jemaah haji ini dapat pergi dan pulang dalam kondisi sehat.

"Kami selalu berupaya mulai dari proses keberangkatan hingga kembali ke Pulau Taliabu dapat berjalan dengan sempurna. Kami yang memberangkatan maka kami juga yang akan memulangkannya secara utuh tanpa kurang satu apapun," tutupnya. (DiskominfoTaliabu)

Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien

Posted: 14 Jul 2018 01:38 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menilai kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan di Provinsi Papua saat ini dinilai masih belum mencerminkan penyelenggaraan penataan organisasi yang efisien dan efektif pada organisasi pemerintah daerah.

Hal demikian pada akhirnya membuat pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan yang baik menjadi belum maksimal. Oleh karenanya, penyederhanaan sistem prosedur metode dan tata kerja penyelenggaraan negara menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, supaya pelaksanaan ketatalaksanaan menjadi semakin tertib dan efektif.

"Sebab untuk mendukung arah kebijakan, penyelenggaraan negara mengharuskan bidang Ketatalaksana meningkatkan fungsinya, terutama peningkatan profesionalisme birokrasi serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dilain pihak ikut memperhatikan kesejahteraan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah itu sendiri," terang dia pada rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan se-Papua, Selasa (10/7), di Jayapura.

Auri menyatakan, ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam menggerakan jalannya organisasi pemerintah daerah, disamping bidang sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan, meliputi penataan sistem prosedur aturan dan tata hubungan kerja.

Sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana yang diamatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU 18 2016 tentang perangkat daerah, maka sejumlah lingkup wewenang dan tugas bidang ketatalaksanaan meliputi standarisasi prasarana dan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja, pedoman tata naskah dinas serta standarisasi pakaian dinas bagi PNS.

Kemudian,standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik dan peningkatan kinerja organisasi.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, lanjut Elysa, diakui tidak lah mudah karena berbagai faktor. "Makanya melalui rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan di Provinsi Papua dengan tema melalui penataan bidang ketatalaksanaan kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan yang prima kita berupaya membangun hubungan komunikasi koordinasi dan komitmen bersama untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan kinerja aparatur."

"Sehingga jalannya pemerintahan semakin baik dan masyarakat semakin puas dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara negara," terang dia.

Ketua Panitia Penyelenggara, Filipu Ulukkyanan mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan manajemen pengelola ketatalaksanaan kedepan dapat dibenahi. Sehingga mampu menjadi motor pengerak organisasi di lingkungan pemerintah daerah. (diskominfoPapua)

Pemprov Papua Sudah Salurkan Gaji 13 ke Seluruh ASN

Posted: 14 Jul 2018 01:32 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah melakukan pembayaran gaji ke-13 kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) sejak awal bulan ini.

Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pembayaran gaji ke-13 bagi ASN provinsi telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Sementara nilainya sebesar dua kali gaji bersih yang diterima masing-masing ASN.

"Pembayaran gaji ke-13 sudah diproses dan telah berjalan. Mungkin semua pegawai di provinsi sudah menerima seluruhnya," terang Elysa di Jayapura, kemarin.

Dengan dibayarkan gaji ke-13 itu, dia berharap dapat membantu para pegawai, lebih khusus dari sisi peningkatan kesejahteraan keluarga. "Apalagi saat ini ada pegawai yang anak-anaknya tengah memasuki masuk sekolah di tahun ajaran baru."

"Intinya kita harap melalui penyaluran gaji ke 13 ini para pegawai bisa terbantu ekonominya," ucap dia.

Sama halnya dengan pemberian kebijakan penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada ASN tingkat provinsi. Diharapkan kebijakan mampu memotivasi serta memberi semangat bagi ASN sehingga tercipta produktivitas kerja yang tinggi di dalam menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai abdi negara.

"Namun jangan salah untuk saat ini dalam pemberian TPP Pemprov Papua memberlakukan aturan baru. Dimana bagi pegawai yang malas dan berkinerja rendah akan mendapat pemotongan TPP."

"Bahkan pemotongan sudah mulai berlaku sebagaimana instruksi Penjabat Gubernur. Cuma, besarnya pemotongan tergantung kelalaian yang bersangkutan sebagai pegawai. Selanjutnya dilihat dari kehadiran. Makanya kita minta semua instansi tetap terapkan absen manual dan digital," jelas dia.

Pada kesempatan itu, dia berharap seluruh pegawai negeri di lingkungan pemerintah provinsi, agar berkinerja tinggi dan profesional. Sebab perhatian pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan pegawai sudah sangat baik. (DiskominfoPapua)

KPU Nilai Masyarakat Papua Sudah Dewasa Berdemokrasi

Posted: 14 Jul 2018 01:30 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengapresiasi partisipasi seluruh masyarakat bumi cenderawasih yang sudah menyalurkan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur dan Bupati 27 Juni 2018 lalu.

Komisioner KPU Papua Tawinto menilai pelaksanaan Pilkada yang lancar tak lepas dari kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi yang ditunjukan saat pemilihan kepala daerah berlangsung.

"Saya rasa ini dulu yang patut kita syukuri tentunya. Karena dari awal banyak pihak menduga Pilkada di Papua sangat rawan konflik dan pasti akan ada korban jiwa lagi seperti Pilkada sebelumnya. Oleh karenanya, saya pun pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada Papua berlangsung dan tentunya semua proses tahapan ini boleh berjalan baik karena dukungan masyarakat dan semua pihak, termasuk pemerintah serta TNI/POLRI," terang Tarwinto di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, saat ini yang masih menjadi perhatian serius pihak KPU Papua adalah mengenai pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang baru-baru ini ditetapkan pemungutan suaranya apda 25 Juli 2018 mendatang.

Dimana untuk persiapan logistik sudah rampung, dan kini tinggal menunggu pelaksanaan pencoblosan sesuai waktu yang telah ditentukan tersebut.

"Sehingga waktu yang ada ini kita ingin meyakinkan kepada masyarakat dulu supaya bisa mendukung pelaksanaan Pilkada Bupati. Dengan harapan bisa ada kerja sama dari masyarakat untuk ikut mensukseskan Pilkada di Paniai," harap dia.

Sementara disinggung soal tingkat kerawanan maupun konflik pada Pilkada Papua sebagaimana hasil survey sejumlah lembaga, Tarwinto memastikan hal itu sudah bisa ditepis. Sebab pelaksanaan Pilkada Papua berjalan aman sampai pada proses pemungutan suara hingga pleno rekepitulasi suara.

"Tentunya kita ada ganguan yang terjadi di Nduga sebelum pencoblosan lalu, namun semua itu bisa diatasi dengan baik oleh pihak Pemerintah setempat maupun TNI/Polri. Tapi yang patut disyukuri adalah beberapa daerah yang masuk dalam daftar merah justru pelaksanan Pilkadanya berjalan aman, lancar dan tampa hambatan. Bahkan tidak ada konflik yang memakan korban jiwa," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Aloysius Giay Apresiasi Dukungan Tokoh Adat dan Agama Perangi Campak

Posted: 14 Jul 2018 01:22 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay mengapresiasi dukungan para tokoh adat dan agama yang ikut bersama-sama pemerintah memerangi penyakit campak dan rubella.

"Sebab memang untuk mengatasi penyait ini harus melakukan imunisasi sejak dini guna melindungi seluruh anak-anak, baik di wilayah perkotaan maupun perkampungan," ujar dia.

Menurut Giay seluruh jajaran pemerintahan akan dikerahkan untuk menyukseskan pelaksanaan imunisasi campak dan rubella. Dimana pemberian imunisasi, akan dilakukan pada 380 Puskesmas serta seluruh Posyandu dan TK/PAUD di Papua.

"Sehingga peran para tokoh adat dan agama untuk mendukung lebih satu juta anak di seluruh pelosok Papua untuk menjadi target imunisasi pencegahan penyakit campak dan rubella, sangat kita sambut baik," terang dia

Tak ketinggalan pemberian imunisasi akan menyasar ke 2.547 SD/MI, 672 SMP/MTs dan 13 Sekolah Luar Biasa.

Sebelumnya, para pemuka agama dan adat di Tanah Papua hari Senin (09/07) lalu menyatakan siap mendukung imunisasi Campak dan Rubella, dimana imunisasi massal MR akan dilaksanakan gratis pada 1 Agustus sampai dengan 31 September 2018 mendatang.

Pernyataaan dukungan disampaikan dalam Pertemuan Pimpinan Agama, Adat dan Mitra Strategis dalam mendukung imunisasi massal MR yang dihadiri oleh Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Papua, Haji Toni Wanggai, Keuskupan Jayapura, Pastor Aventinus Jenaru dan Ketua I Dewan Adat, Weynand Watory.

Sementara sekitar satu juta anak usia sembilan bulan sampai kurang dari 15 tahun akan menjadi sasaran vaksin Campak dan Rubella di propinsi Papua. Hampir seluruh kabupaten di Provinsi Papua sebelumnya dinyatakan sebagai daerah yang rentan resiko dan atau sangat rentan resiko, karena faktor akses yang terbatas.

Oleh karenanya, kampanye Imunisasi campak dan rubella di Papua ini merupakan bagian dari program nasional di 28 propinsi diluar pulau Jawa, yang menyasar sekitar 32 juta anak.

Ketua I Dewan Adat Papua, Weynand Watory, menyatakan akan menghimbau seluruh lapisan masyarakat adat di Papua untuk berperan aktif mensosialisasikan imunisasi massal dan memastikan setiap anak di komunitas masing-masing mengikuti imunisasi untuk penyelamatan manusia asli Papua. (DiskominfoPapua)

Petani Papua Belum Mampu Penuhi Permintaan 750 Ton Kakao

Posted: 14 Jul 2018 01:16 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Perkebunan Provinsi Papua mengakui petani lokal bumi cenderawasih belum mampu memenuhi permintaan produksi kakao atau tanaman coklat dalam negeri yang mencapai 750 ton.

"Belum lagi pada setiap sentra-sentra pengembangannya dinas perkebunan terus menggalakan peningkatan produksi. Hanya untuk sementara pengembangan kakao biasanya terkendala serangan hama. Sehingga dengan adanya gerakan massal tiada hari tanpa perawatan dan pemeliharaan tanaman kakao, diharapkan bisa meningkatkan produksi tersebut," ucap Kepala Dinas Perkebunan Papua Jhon Nahumury di Jayapura, kemarin.

Kendati demikian, pihaknya optimistis kedepan hasil produksi kakao Papua bakal ada kemajuan yang signifikan. Sebab produksi kakao merupakan perkebunan rakyat yang sangat familiar dengan masyarakat Papua.

Menurut dia, pihaknya terus berupaya melakukan peningkatan produksi kakao dengan melakukan perluasan areal, intensifikasi dan rehabilitasi pertanian. Sebab komoditas kakao dari Papua telah memiliki pangsa pasar yang baik.

Hanya saja yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan perluasan areal, intensifikasi dan rehabilitasi pertanian guna meningkatkan produksi meningkat. Dilain pihak, berupaya menurunkan hama penyakit.

Menurutnya, baru-baru ini pihaknya telah mengembangkan sentra perkebunan kakao di sejumlah kabupaten, diantaranya, Sarmi, Keerom, Nabire dan Yapen, guna meningkatkan hasil produksi biji coklat di Bumi Cenderawasih.

Dengan pengembangan sentra perkebunan kakao itu, diharapkan bisa meningkatkan hasil produksi coklat di Papua.

Selain itu, pihaknya bakal mendorong perluasan areal perkebunan, dengan mengembangkan pemeliharaan kebun kakao. "Dengan perluasan ini diharapkan hasil produksi coklat kedepan akan lebih meningkat dibanding sebelumnya," kata dia.

Ditambahkan, wilayah Mamta sangat strategis untuk kembangkan komoditas kakao. Oleh karenanya, potensi yang ada tersebut mesti terus dikembangkan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa mengatakan produksi komoditas Papua harus terus didukung agar dapat lebih berkembang.

"Kalau kopi di Kabupaten Dogiyai ini kan sudah mulai bangkit lagi dengan mengintensifkan varietas yang sudah ada. Kini tinggal kita meningkatkan komoditas kakao di Mamta sehingga bisa kita jual ke luar daerah," harapnya. (DiskominfoPapua)

Andap Budhi Revianto Ajak Warga Kota Ambon Nobar Final Piala Dunia 2018

Posted: 14 Jul 2018 01:03 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan menggelar acara nonton bareng (Nobar) Final Piala Dunia 2018 Russia yang mempertemukan kesebelasan dari negara Perancis melawan Kroasia yang akan dilaksanakan di Lapangan Merdeka Ambon pada Minggu (15/7) pukul 21.00 WIT.

Melalui media ini, Kepala Polda (Kapolda) Maluku Irjen Pol Andap Budhi Revianto Sik mengundang masyarakat kota Ambon untuk hadir bersama sama Polri untuk nonton bersama yang bertujuan juga sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke 72.

"Nobar ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari bhayangkara ke 72, juga dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat silaturahmi antara Polri dengan Masyarakat," ungkap Kapolda.

Revianto juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku tetap menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda dalam dukungan terhadap kesebelasan yang bertanding.

"Mari katong jaga katong pung maluku tercinta ini supaya tetap aman dan damai. Kalau bukan katong siapa lagi," ujar dia.

Selain Nobar, acara ini juga akan diselingi dengan acara hiburan dan pembagian doorprize berupa beberapa buah sepeda Motor, kulkas dan masih banyak hadiah menarik lainnya. (Albert Batlayeri)

2009 Orang Lolos Tes Administrasi Honorer Daerah MTB

Posted: 14 Jul 2018 12:37 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mengumumkan hasil Tes Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Sabtu (14/7) pukul 09.00.WIT.

Hal ini disambut ribuan peserta dengan mendatangi kantor yang terletak di samping Kantor Bupati, Jalan Poros Ir Soekarno, Saumlaki.

Salah satu peserta bernama Melki menyatakan dirinya sangat antusias dengan hasil ini, sebab ia bersama beberapa rekannya lulus pada tes pertama honorer daerah ini.

"Saya akan siap untuk jalani tes honorer berikutnya. Sebab ini adalah kesempatan saya untuk mendapatkan pekerjaan, sebelum nanti ada pendaftaran CPNS," ujar dia.

Menurut informasi yang diterima Lelemuku.com, sekitar 2.009 orang dinyatakan lolos Tes Administrasi. Pada tanggal 16 dan 17 Juli 2018 nanti para peserta tes akan melakukan pengambilan Kartu Peserta di kantor tersebut dengan batas waktu mulai dari pukul 08.00 hingga 16.30.WIT.

Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018 mulai dari pukul 07.00 hingga 08.00.WIT dilakukan Registrasi Ulang yang bertempat di Gedung Kesenian Saumlaki.

Kemudian pada tanggal 19 Juli 2018 dilakukan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang bertempat di Gedung Kesenian Saumlaki pada pukul 09.00 hingga 12.00.WIT. (Albert Batlayeri)

KPK dan BPKP Maluku Utara Gelar Bimtek Aplikasi e-LHKPN

Posted: 14 Jul 2018 11:41 AM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Pengisian e-Filing pada aplikasi e-LHKPN bagi Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut di Ternate pada Jumat (13/7).

Kepala Perwakilan BPKP Malut, Indra Khaira Jaya menyampaikan bahwa sebagai aparatur sipil negara yang baik kita harus berakuntabilitas.

"Kewajiban kita untuk mengisi LHKPN merupakan salah satu bentuk pencegahan yang telah disusun oleh KPK dengan model pemantauan kekayaan penyelenggara negara," ujar dia saat melakukan pembukaan acara bersama Inspektur Malut, Bambang Hermawan.

Peserta bimtek merupakan pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan jumlah peserta sekitar 50 orang. Acara dilaksanakan di Ruang Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Mulai Pukul 09.00 sampai dengan 17.30 WIT.

Pengisi materi Bimtek, yakni Jeji Azizi, Pipin Purbati dan Irma Ayu merupakan personel spesialis LHKPN dari KPK. Dalam acara bimtek disampaikan bahwa aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi publik mengenai jumlah kekayaan penyelenggara negara. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat kontrol dan salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas penyelenggara negara.

Bimbingan Teknis Pengisian e-Filling pada Aplikasi e LHKPN ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 7 Tahun

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang merupakan penyempurnaan KEP-07/KPK/02/2005 dan juga sebagai tindak lanjut peluncuran Aplikasi e-LHKPN oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017 yang mewajibkan pelaporan LHKPN menggunakan aplikasi ini secara penuh per 1 Januari 2018.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para wajib lapor LHKPN di Provinsi Maluku Utara mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya Pelaporan Harta Kekayaan Peyelenggara Negara sebagai salah satu upaya tindak pencegahan terhadap fraud dalam penyelenggaraan pemerintahan. (HumasBPKPMalut)

Tingkat Partisipasi Disabilitas di Pilkada Maluku 2018 Meningkat

Posted: 14 Jul 2018 08:03 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemilihan Gubernur dan wakil Gubermnur (Pilgub) Maluku 2018 menyisakan hal positif bagi pemilih disabilitas. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas cukup tinggi dibandingkan pemilih dengan kondisi fisik normal.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku menyebutkan, pemilih disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub sebanyak 2.371. Terdiri dari laki-laki laki-laki 1.020 dan perempuan 1.351.

"Yang menggunakan hak pilih, laki-laki 958 dan perempuan 1.312, total 2.270,"kata Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun saat membacakan Berita Acara penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Senin (9/7).

Sementara itu, total jumlah pemilih Pilgub Maluku dalam DPT sebanyak total 1.149.990, terdiri dari laki-laki 566.266 dan perempuan 583.724, Pemilih DPPh laki-laki 1.570 dan perempuan 861, total 2.421, pemilih dalam dalam DPTb/e-KTP/Suket, laki-laki 17.205 dan perempuan 19.540, total 36.790.

"Jumlah pemilih total 1.189.201, yang terdiri dari pengguna hak pilih dalam DPT 776.399, DPPh 16.678, DPTb/e-KTP/Suket sebanyak 395.609. Jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 814.038. Dengan suara sah sebanyak 805.381 dan suara tidak sah 8.384,"sebut Rifan.

Rifan bersyukur, karena pemilih disabilitas memiliki kesadaran dan partisipasi politik yang baik. KPU akan berupaya agar partisipasi pemilih disabilita terus meningkat dalam pemilihan umum 2019.

"Ini hal yang positif. Dan, kita akan tetap berupaya agar pemilih disabilitas dapat menyalurkan hak politik secara nyaman, dan terus meningkat,"ujar Rifan secara terpisah. (HumasKPUMaluku)