Inpex Masela Supports English Language Training in Tanimbar

Inpex Masela Supports English Language Training in Tanimbar
Masela Inpex Ondersteunt Engels Taalonderwijs op de Tanimbar-eilanden
45 Passengers of Sank-Off Boad is Save by Search and Rescue Team
Sandiaga Salahuddin Uno Meet Maluku Governor, Murad Ismail
Inpex Tutup Pelatihan Bahasa Inggris “English For Community Empowerment” di Tanimbar
Indonesian Vice President Candidates Meet New Maluku Governor
KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang
Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel
KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua
Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung
Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua
Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti
Ini Kegiatan Sandiaga Salahudin Uno Saat Kunjungi Ambon
Gantikan Andap Budhi Revianto, Royke Lumowa Jadi Kapolda Maluku
Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe
DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua
Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat
Lukas Enembe Akan Kaji Pembagian Dana Otsus Papua 2019
Tak Lulus Tes, Calon Praja IPDN Bisa Daftar Lewat Jalur Afirmasi
KPK Sebut Kepala Daerah di Papua Suka Keluar Daerah
Soedarmo Pastikan Sahkan APBD Perubahan, Tunggakan Gaji Guru Segera Terbayar
KPK Nilai Perempuan Papua Berperan Besar Berantas Korupsi
Pemprov Papua Komitmen Berantas Korupsi Bersama KPK

Posted: 07 Sep 2018 04:46 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Oil and gas company in Tanimbar, West Southeast Maluku District (MTB), Maluku Province, Inpex Masela Ltd supports education at local community.

According to the company's Senior Manager, Muhammad Berli, one of their supports is to provide English language training to elementary and secondary school teachers in the Tanimbar Islands.

"This is a proud achievement for us, because we can provide training to 20 participants successfully. Their results are extraordinary and this is an achievement we are targeting," Berli said in Saumlaki, Friday (7/9).

He said this was part of the company's Social Investment Program with SKK Migas and Language Institutions from East Java. They focus on developing the English language skills of the teachers so that the younger generation of Tanimbar can develop themselves.

"They are teachers of elementary school level English in South Tanimbar District (Tansel) and English Language Department students from the Saumlaki College of Education," he said.

Representative of the government of West Southeast Maluku, dr. Edwin Tomasoa said that the training was a fortune to the participants. They must use the knowledge gained and can be delivered to children in villages.

"We have to monitor the impact on the community, especially for children. Activities like this can encourage them to teach," said Tomasoa. (Laura Sobuber)

Masela Inpex Ondersteunt Engels Taalonderwijs op de Tanimbar-eilanden

Posted: 07 Sep 2018 04:29 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Olie- en gasbedrijf in Tanimbar, West-Zuidoost-Maluku (MTB), provincie Maluku, Inpex Masela Ltd ondersteunt het onderwijs in de lokale gemeenschap.

Volgens de Senior Manager van het bedrijf, Muhammad Berli, is een van hun ondersteuning het aanbieden van Engelstalige training aan basis- en middelbare scholieren op de Tanimbar-eilanden.

"Dit is een kwestie van trots voor ons, omdat we training kunnen bieden aan 20 deelnemers.De resultaten zijn buitengewoon.Dat is de prestatie die we zoeken," zei Berli in Saumlaki, vrijdag (7/9).

Hij zei dat dit deel uitmaakte van het Social Investment Program van het bedrijf met SKK Migas en taalinstellingen uit Oost-Java. Ze richten zich op het ontwikkelen van de Engelse taalvaardigheid van de leerkrachten, zodat de jongere generatie Tanimbar zichzelf kan ontwikkelen.

"Het zijn leraren op het niveau van het basisonderwijs Engels in het South Tanimbar District (Tansel) en studenten van de Engelse taalafdeling van het Saumlaki College of Education," zei hij.

Vertegenwoordiger van de regering van West Southeast Maluku, dr. Edwin Tomasoa zei dat de training een fortuin was voor de deelnemers. Ze moeten de opgedane kennis gebruiken en kunnen worden afgeleverd aan kinderen in dorpen.

"We moeten de impact op de gemeenschap bewaken, vooral voor kinderen. Activiteiten als deze kunnen hen aanmoedigen om les te geven," zei Tomasoa. (Laura Sobuber)

45 Passengers of Sank-Off Boad is Save by Search and Rescue Team

Posted: 07 Sep 2018 02:58 PM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM - A team of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) has managed to rescue 45 passengers after their boat sank off North Loloda isle, west of Halmahera Island, North Maluku Province on early Thursday.

Forty five people were found safe and evacuated to Ternate in the rescue operation assisted by local fishermen and water police, Imelda Alini, corporate secretary of PT ASDP Indonesia Ferry, the company operating the ill fated boat, said in a statement.

The survivors were passengers of MV Bandeng which lost contact on Wednesday (Aug 15) at 11 a.m. local time on its way from Tobelo in North Maluku, to Bitung, North Sulawesi Province.

The Basarnas team managed to spot the passengers aboard inflatable life-rafts, after midnight. (Antara)

Sandiaga Salahuddin Uno Meet Maluku Governor, Murad Ismail

Posted: 07 Sep 2018 02:41 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Sandiaga Salahuddin Uno, who is the would-be running mate of Presidential Candidate Prabowo Sugianto, had a meeting with Maluku Governor Murad Ismail in Ambon on Friday.

"We discussed a lot of things. But the point is I hope Ambon will be better under the leadership of Murad. It should prioritize the absorption of labor and focus on the stability in prices of basic needs," Uno said in his written statement received in Jakarta on Friday.

The former Deputy Governor of Jakarta said Ismail was a firm leader and was able to bring further development to Ambon.

Paired with Barnabas Orno, Ismail was a former Commander of the Police Mobile Brigade Corps and was supported by seven parties namely PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP, and the NasDem Party.

After Friday prayers, Uno had lunch together with Ismail.

However, Uno required a lot of time to reach the vehicle. He became the bone of contention among citizens who wanted to take pictures with him. Uno took some 30 minutes to reach the car parked in the courtyard of the mosque. (Antara)

Inpex Tutup Pelatihan Bahasa Inggris “English For Community Empowerment” di Tanimbar

Posted: 07 Sep 2018 11:48 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Perusahaan minyak dan gas bumi, Inpex Masela Ltd menutup kegiatan pelatihan bahasa Inggris "English for Community Empowerment" di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, pada Jumat (7/9).

Program Social Investment di bidang pendidikan, khususnya pengembangan ketrampilan berbahasa inggris ini terlaksana hasil kerjasama Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Wilayah Papua dan Maluku (SKK Migas Pamalu), Inpex Masela dan Lembaga Bahasa LIA Ngagel, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya Acting Senior Manager Communication and Relation Department Inpex Masela, Muhamad Berli mengatakan pihaknya sangat bangga dan menghargai semangat dari ke 20 peserta yang terdiri dari para pengajar Bahasa Inggris tingkat Sekolah dasar (SD) di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) dan para mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) yang sudah menyelesaikan program ini dengan baik.

"Ini adalah satu kebanggaan untuk kami, karena suatu perjalanan yang cukup panjang bahwa ada 20 peserta pada hari ini yang telah selesai melakukan pelatihan dalam program yang luar biasa dan hasilnya sudah kita lihat bersama, ini pencapaiannya saya hargai," kata dia.

Berli pun berharap ilmu yang sudah diperoleh melalui program yang dibentuk atas dasar kebutuhan dari masayarakat dan dilakukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat asli dari wilayah kerja perusahaan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa inggris di sekolah bagi para guru dan dapat membekali metode pengajaran bahasa inggris sebagai bekal untuk bekerja atau membuka lembaga pendidikan non formal bagi mahasiswa.

"Semoga ilmu yang sudah dipelajari dapat diaplikasikan dan juga dapat dibagikan kepada rekan guru yang lainnya demi menciptakan generasi muda Tanimbar yang memiliki daya saing yang tinggi karena memiliki kemampuan yang berkomunikasi dalam bahsa inggris, selain juga menjunjung tinggi budaya dan bahasa lokal" harapnya.

Hal yang sama juga diharapkan oleh Asisten II Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah (Setda) MTB, dr. Edwin Tomasoa bahwa mengikuti pelatihan tersebut adalah suatu keberuntungan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara melakukan lompatan yang besar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dari anak-anak Bumi Duan Lolat, khususnya yang berada di Desa-Desa.

"Ilmu dari program jangan kemudian selesai, yang mau ditegaskan adalah kita harus memonitoring lebih lanjut dampaknya seperti apa kepada masyarakat yang paling utama adalah anak-anak. Dengan kegiatan seperti ini bisa lebih dipacuh untuk kelas mengajarnya bisa lebih semangat lagi dari sebelumnya karena guru hanyalah sasaran pelantara tetapi saran akhirnya itu adalah anak, maka itu keberhasilan guru dapat dilihat dari anak didiknya," harap dia.

Selanjutnya dari Laporan hasil pelatihan bahasa inggris tersebut yang disampaikan oleh PIC "English For Community Empowerment" program dari Lembaga Bahasa LIA Ngagel, Nurul Fitri Purwadi mengungkapkan bahwa pengajaran bahasa inggris di SD khususnya masih hanya sebatas menghafal kata-kata saja dan belum ke arah kemampuan komunikasi serta para guru juga belum menerapkan perencanaan pembelajaran yang bagus.

"Kami ingin membantu guru-guru agar bisa mencapai itu dengan mengajar bahasa inggris untuk tujuan komunikasi dan juga membuat perencanaan pengajaran yang baik dengan tujuan akhirnya adalah siswa di daerah ini bisa meningkat kemampuannya, karena dengan meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar dan menyiapkan rencana pembelajaran yang baik maka imbasnya pasti ke siswa," ungkapnya.

Selepas itu, acara dilanjutkan dengan mengumuman peserta pelatihan terbaik berdasarkan hasil penilaian dan pengamatan dari Lembaga LIA Ngagel, yaitu Viktoria Layan, S.pd, Oktaviani Dua Paan, S.Pd, Maryana B. Luturmas. Disusul dengan pemberian Penghargaan kepada pihak sekolah yang telah mendukung fasilitas praktek mengajar tersebut, diantaranya SD Naskat II Santo Yoseph Lauran, SD Naskat I St Ignasius Olilit Timur, SD Naskat Don Bosco III Saumlaki, SD Naskat Santo Conisius Sifnana, SD Kristen Lermatang, SD Naskat St Fransiskus Xaverius Bomaki dan STKIP Saumlaki.

Kemudian pemberian penghargaan dari Inpex Masela Ltd, Muhamad Berli kepada Pemerintah Daerah (Pemda) MTB, dr. Edwin Tomasoa atas dukungan dan kerjasama dalam program pelatihan itu serta penghargaan kepada peserta dengan rencana pembelajaran terbaik, yaitu guru dari SD Bomaki, Yusuf dengan tema "The Parts Of The Body", yang dinilai sangat sederhana tetapi menarik dan gampang untuk dimengerti oleh siswa SD.

Turut hadir juga dalam acara itu, Perwakilan SKK Migas Pamalu Ambrosius Kelitadan, Sr. Specialist Media Relation Inpex Masela Ltd Mohammad Kurniawan, Specialist Social Investment Donny Rijaluddin, Support Stakeholder Engagement Nikson Lambiobir, Local Liaison Government Relation Alan Batkormbawa, perwakilan dari sekolah pendukung program, Ketua YPT-RLS Polly Lalamafu bersama staf dan seluruh peserta pelatihan. (Laura Sobuber)

Indonesian Vice President Candidates Meet New Maluku Governor

Posted: 07 Sep 2018 11:02 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - De Indonesische vicepresident Candidate Sandiaga Salahuddin Uno is Vrijdag (7/9) naar de stad Ambon in de provincie Maluku geweest.

Hij ging naar Ambon om de nieuwe Maluku-gouverneur, Murad Ismail, te ontmoeten.

De twee ontmoetten elkaar in de Alfatah Grote Moskee in Ambon om economische zaken te bespreken.

Sandiaga hoopte dat Murad de prijs van basisbenodigdheden in Maluku kon verlagen.

"Ambon zal beter geleid worden door Mr. Murad, hij zal zich concentreren op het verlagen van de prijs van basisbehoeften," zei hij.

Sandi vroeg Murad ook om het niveau van empowerment van de lokale beroepsbevolking.

Hij beschouwde Murad als een beslissende leider en was in staat om Maluku naar voren te brengen.

Murad Ismail werd gouverneur van Maluku, gepaard met Barnabas Orno.

Murad is een voormalige speciale politiecommandant. Tijdens de verkiezing werd hij ondersteund door zeven politieke partijen, namelijk PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP en de NasDem-partij. (Albert Batlayeri)

KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang

Posted: 07 Sep 2018 10:30 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga.

"Mengapa, sebab sangat penting klarifikasi dilakukan sejak awal. Termasuk surat jaminan pelaksanaannya wajib ada," terang Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, sebenarnya secara regulasi sudah diatur secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga potensi KKN dapat diminimalisir. Hanya saja kendalanya banyak beberapa pekerjaan pun ternyata masih ditungganngi oleh oknum "pemain" proyek yang memaksa mendapatkan jatah kepada SKPD.

Dilain pihak, sejumlah SKPD pun sudah memiliki rekanan masing-masing, sehingga ketika dikerjakan pun, kualitasnya pekerjaannya menjadi rendah, gagal bahkan tak jarang juga pemanfaatannya sangat minimal.

"Makanya, konsen KPK kedepan untuk di Papua adalah bagaimana supaya pengadaan langsung tanpa tender tidak menjadi modus untuk mencari rente proyek. Sebab banyak didapatkan informasi hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan komisi."

"Sebab banyak pula yang mengatas namakan pengusaha lokal ternyata pekerjannnya diteruskan ke pengusaha lain. Dia hanya mengambil rentenya saja sebesar 10-20 persen. Dalam artian proyek itu pun dijual, sehingga pengusaha lokal tidak akan berkembang atau maju sampai kapan pun," jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah daerah bisa melakukan kelembagaan pembinaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL) supaya moral perburuan rente bisa diminimalisir.

Pada kesempatan itu, dia mengharapkan seluruh kabupaten dan kota agar tak melakukan pelelangan melalui SKPD. Tetapi dilakukan melalui unit layanan pengadaan (ULP) yang ada dimasing-masing daerah mulai 2019 mendatang.

Pihaknya berharap komitmen dan kesungguhan dari kepala daerah terkait dengan hal tersebut, mengingat dari evaluasi mengenai perencanaan penganggaran sampai dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), sudah ada beberapa yang berjalan, walaupun masih jauh dari ekspetasi. (DiskominfoPapua)

Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel

Posted: 07 Sep 2018 10:28 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua, Constan Oktemka tanggapi dingin pernyataan yang menyebut dirinya mencaplok wilayah Boven Digoel. Sebaliknya, dia mengaku hanya menuruti aspirasi warga Danowage Korowai yang menuntut segera dilantik tiga kepala kampung persiapan.

"Kalau dibilang begitu (pencaplokan wilayah,red) saya pikir terlalu dini bicara begitu. Tanyalah sendiri kepada masyarakat, pasti warga Danowage Korowai akan mengaku dengan sendirinya orang Pegubungan Bintang," terang dia di Jayapura, Kamis (30/8).

Tak hanya itu, pihaknya siap untuk membuktikan letak administratif Danowage Korowai yang menurut peta masuk sebagai wilayahnya. Pihaknya siap dipanggil dan dipertemukan dengan Boven Digoel, untuk membuktikan keberadaan wilayah Danowage Korowai.

"Makanya memang kita juga lagi tunggu gubernur definitif dilantik. Intinya kami siap diketemukan untuk membicarakan masalah ini," tuturnya.

Sementara disebutkan Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop bahwa wilayahnya yang paling responsif memberi bantuan terhadap wilayah Danowage Korowai manakala terjadi bencana dan hal serupa lainnya, Bupati Pegubin Oktemka menilai hal itu tak perlu dipermasalahkan.

Sebab sudah menjadi hal yang lumrah bagi sesama orang Papua untuk membantu satu dengan lainnya.

"Kalau dia (Bupati Boven Digoel) bantu (masyarakat Danowage Korowai) tidak apa-apa. (Mereka) itu kan orang Papua juga. Saya pikir tidak perlu dipermasalahkan sebab masyarakat kita sama-sama," tutup dia.

Sebelumnya, Bupati Boven Digoel Constan Oktemka menilai Bupati Pegunungan Bintang tak punya etika pemerintahan karena melantik tiga kepala kampung persiapan yang tak masuk sebagai wilayahnya.

Ia menyebut tindakan itu sebagai sebuah pencaplokan wilayah karena sebelum pelantikan Kepala Kampung Danowage serta dua lainnya yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang, Pemda Boven Digoel sudah lebih dahulu melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut.

"Seperti pada saat banjir, dimana Pemda Boven Digoel yang lebih dulu turun melakukan penanganan. Tak hanya itu, Boven Digoel sudah membangun Pustu di Danowage, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pada wilayah tersebut."

"Bahkan kita sementara mengurus supaya Danowage secara etika pemerintahan menjadi sah masuk Boven Digoel. Yakni dengan akan menetapkan dulu aturan UU-nya, semisal Peraturan Daerah (Perda) lalu kemudian melantik kepala kampung. Namun yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang sebaliknya. Lantik dulu kepala kampung lalu buat Perda. Sehingga bagi kami ini satu kegiatan ilegal, apalagi situasi sekarang ada moratorium pemekaran wilayah," tutupnya. (DiskominfoPapua)

KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua

Posted: 07 Sep 2018 10:27 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengharapkan Mahkamah Konstitusi tak sampai memutuskan menggelar Pilkada ulang, pada sejumlah perkara yang masih bergulir di lembaga tersebut.

Kendati begitu, Komisioner KPU apapu Tarwinto, mengaku tetap menghargai apapun keputusan dari pihak Mahkamah Konstitusi, terhadap hasil pilkada di sejumlah kabupaten tersebut.

"Kita berharap dari sejumlah kasus yang masih proses di MK, putusannya tidak merugikan semua pihak. Paling penting jangan sampai ada pilkada ulang lagi. Meski begitu, kalau pun diputuskan Pilkada ulang, kita tetap menerima," terang dia di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, dari 7 Kabupaten yang mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun ini, masih ada tiga kabupaten lagi yang sedang dalam proses sading di Mahkamah Konstitusi.

Tiga Kabupaten tersebut, yakni Mimika, Paniai dan Deyai. Dimana sejauh ini masih dilakukan sidang pemeriksaan saksi dan belum ada putusan.

Kendati demikian, dimenyebutkan ada potensi Pilkada ulang di Kabupaten Deiyai karena selisih suara pasangan calon yang menang dan kalah hanya sedikit.

"Kalau Kabupaten Mimika dan Paniai itu sangat jauh sekali selisih suaranya. Kemungkinan tidak Pilkada ulang. Namun lagi-lagi kalaupun nanti keputusan MK ada yang dilakukan Pilkada ulang, maka kita di KPU provinsi siap mengawal tugas-tugas KPU di Daerah agar proses bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat diatas tanah Papua yang telah mendukung dan melaksanakan Pilkada secara aman dan damai diatas negeri ini.

"Tentunya, kalau Pilkada boleh berjalan aman dan damai di Papua ini karena masyarakat pula yang ikut mendukung. Untuk itu, kita harap masyarakat pun bisa menerima jika ada Pilkada ulang. Termasuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada ulang itu," harap dia. (DiskominfoPapua)

Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung

Posted: 07 Sep 2018 10:24 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Yahukimo memastikan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan mulai maksimal, setelah proyek palapa ring rampung dikerjakan.

Hal demikian disampaikan Sekda Kabupaten Yahukimo Taruli Maniagasi, disela-sela monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Kamis (30/8).

Menurut dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Yahukimo masih terhambat jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi terintegrasi sebagaimana diharapkan KPK dalam rencana aksinya, belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kendati demikian, pihaknya telah mendorong pembangunan insfrastruktur jaringan yang bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemerintah Provinsi Papua. Melalui kerja sama ini, diharapkan ada jalan keluar maupun solusi yang diambil, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik di kabupaten itu.

"Yang pasti kami harus menunggu ketersedian jaringan yang sementara disiapkan melalui pembangunan palapa ring. Tapi ketersedian jaringan di Kabupaten Yahukimo sampai tahun 2019 belum dapat terpenuhi maka ini juga menjadi kendala bagi kami."

"Makanya kita berharap bisa memperoleh Vsat untuk digunakan pada beberapa SKPD teknis seperti Bappeda, Keuangan, PTSP dan BKD termasuk badan pemberdayaan masyarakat kampung," ucapnya.

Senada disampaikan Bupati Pegunungan Bintang Constan Oktemka. Masalah jaringan menjadi hambatan untuk menerapkan sistem berbasis online di wilayahnya.

"Dari KPK mengharuskan kami untuk melaksanakan sistem berbasis e-government. Tapi kondisi diatas tidak menjamin untuk internet. Kami sudah upayakan bangun jaringan internet seperti di kantor bupati dan lainnya tapi secara umum masih belum," akunya.

Sementara secara sumber daya manusia (SDM) pun masih terkendala. Kendati demikian, hal ini akan diupayakan pada tahun-tahun mendatang dibenahi dan dirampungkan. (DiskominfoPapua)

Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua

Posted: 07 Sep 2018 10:22 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua, resmi diserahterimakan dari Sientje Latuputty Loupatty kepada Grace Auri, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu(29/8).

Ditangan "nakhoda" baru, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap tercapai kemajuan yang membawa organisasi DWP menjadi lebih baik di masa mendatang.

"Kita juga meminta agar organisasi DWP Provinsi Papua ini terus berkerja sama dengan pemerintah daerah, guna bahu-membahu menjalankan cita-cita pembangunan membawa bumi cenderawasih menjadi lebih baik," terang Noak disela-sela serah terima jabatan tersebut.

Noak meyakini dibawah kepemimpinan yang baru, seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekda Papua akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

"Namun yang terpenting adalah para pengurus wajib melakukan koordinasi dengan baik. Dengan begitu, saya optimis seluruh kegiatan yang direncanakan bahkan dijalankan, pasti dapat terlaksana dengan baik," ucapnya.

Masih dikatakan, kerjasama dan saling koordinasi menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Untuk itu, dia berharap para anggota DWP dapat pula didorong oleh suami dalam menjalankan tugas tugasnya sehari-hari.

"Namun saya juga harapkan para anggota DWP mampu menciptakan suasana yang rukun, damai, harmonis baik dilingkungan kantor maupun dimana suami berkerja."

"Tetapi juga mendukung para suaminya dalam menjalankan tugas atau jabatan yang diembankannya saat ini. Serta tidak terpengaruh oleh keinginan pribadi yang menyesatkan yang tentu merugikan organisasi ini," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti

Posted: 07 Sep 2018 10:20 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Korowai sudah tak beroperasi lagi, pasalnya helikopter yang selama ini digunakan untuk mensuplai logistik ke lokasi tambang sudah dicekal.

"Saya pastikan tambang emas ilegal di Korowai sudah tak beroperasi. Sebab bagaimana mau jalan kalau dorongan logistik ke lokasi tidak bisa lagi," terang dia, menyikapi pernyataan salah satu legislator DPR Papua yang menyebut aktivitas penambanganmulai aktif kembali.

Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Korowai dilakukan secara berkala. "Bahkan koordinator yang yang selalu mengawasi tambang tersebut selalu melapor langsung ke saya. Sehingga tak mungkin ada informasi tambang emas ilegal disana berjalan lagi," ujarnya.

Sementara untuk memastikan aktivitas penambangan tak berjalan lagi, pihaknya sudah meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua agar melakukan koordinasi dengan dua perusahaan yang masih yang masih aktif melakukan penerbangan ke Korowai.

Pihaknya pun bakal meminta bantuan aparat keamanan setempat, untuk melakukan police line di areal sekitar tambang liar itu.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga memastikan semua penambang atau perusahaan yang melakukan penambangan di Korowai kini telah meninggalkan lokasi tembang.

Bahkan sekitar 80 persen warga penambang emas ilegal yang berada di hutan, dilaporkan sudah kembali ke tempat asalnya. "Tinggal sekitar 20 persen warga penambang ilegal yang belum meninggalkan tempat."

"Namun yang pasti dilakukan kita mendorong supaya nanti para penambang ilegal ini dipulangkan ke daerah asal supaya nanti warga setempat yang kita dorong melakukan penambangan secara legal," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Ini Kegiatan Sandiaga Salahudin Uno Saat Kunjungi Ambon

Posted: 07 Sep 2018 08:55 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI, Sandiaga Salahuddin Uno ke Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Jumat (7/9) guna bertemu Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail.

Keduanya bertemu sebelum salat Jumat di Masjid Raya Alfatah Ambon dan mendiskusikan soal ekonomi. Dia berharap dengan kepemimpinan Murad, harga bahan sembako di Maluku bisa terus stabil.

"Ambon akan lebih baik dipimpin oleh Pak Murad dengan mengedepankan fokus stabilitas harga-harga kebutuhan pokok," jelasnya seperti diberitakan Merdeka.com.

Ia juga meninta Murad Ismail agar fokus dalam peningkatan upaya penyerapan tenaga kerja lokal.

"Kami mendiskusikan banyak hal. Saya berharap Pak Murad dengan mengedepankan penyerapan tenaga kerja," imbuh dia.

Sandi menilai Murad sebagai sosok pemimpin yang tegas. Dia yakin Murad mampu membawa daerah yang dipimpinnya jadi lebih maju lagi.

Berpasangan dengan Barnabas Orno, Murad Ismail merupakan mantan Komandan Korps Brimob Polri dan diusung tujuh parpol yaitu PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP, dan Partai NasDem.

Sebelum pertemuan keduanya, Sandiaga menyempatkan diri mengunjungi jibu-jibu atau penjual ikan keliling di Pasar Tradisional di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Dia menyebut kegiatan di pasar tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sandi menilai dengan adanya pelatihan, pendampingan dan pengaturan keuangan terhadap kewirausahaan juga dapat meningkatkan perekonomian.

Tak hanya itu, mantan politisi Gerindra ini mengatakan dengan pemberian modal juga dapat membantu usaha para pedagang tradisional tersebut. Sandi mengaku sempat berbincang-bincang dengan salah seorang pelaku UMKM.

"Saya menemui Ati Lengkoliang, seorang UMKM di sini. Ia membutuhkan sedikit dana untuk mengembangkan usahanya," papar dia.

Menurut mantan Wagub DKI Jakarta ini, memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengaturan keuangan terkait kewirausahaan kepada mama-mama ini akan mampu meningkatkan ekonomi para penjual ikan. Selain itu, ia menilai pemberian modal dapat membantu usaha mereka tumbuh dan berkembang.

"Saya juga berbincang dengan Mama Tila Malbari, pedagang jibu-jibu. Ia mengaku hanya bisa menjual tiga loyang dalam satu hari. Hampir semua keluhannya sama yaitu soal pelatihan dan modal usaha agar mereka bisa berkembang dan naik kelas," kata dia.

Pasangan dari Prabowo yang didukung ini berjanji akan memberdayakan para mama pedagang ikan tersebut.

"Mama-mama, jibu-jibu ini ingin agar usahanya dapat berkembang," kata dia.

Dia mengatakan, pemberdayaan ekonomi melalui lapangan pekerjaan yang terbuka dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Isu ekonomi akar rumput menurutnya sangat dipengaruhi sumber pendapatan dan pengeluaran biaya hidup.

"Salah satu solusi alternatifnya adalah melalui kewirausahaan dan menjaga stabilitas harga sembako," ucap Sandi.

Setelah berkunjung ke Pasar Tulehu, Sandiaga melanjutkan kunjungan ke Kota Ambon. Guna bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), AJS Werinussa.

"Kedatangan saya untuk bersilaturahmi. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menyambut pesta demokrasi dan menciptakan demokrasi yang sejuk," jelasnya.

Pertemuan Sandi dengan Werinussa berlangsung di gereja yang berlokasi Uritetu, Sirimau, Kota Ambon tersebut. Gereja tersebut merupakan bangunan bersejarah yang resmi berdiri sejak 6 September 1965. Sandi berharap warisan sejarah ini menjadi bagian penting dari keberagaman bangsa untuk mewujudkan persatuan seluruh bangsa.

"Kedatangan saya di sini sekaligus menyampaikan titipan ucapan selamat dari Capres Prabowo Subianto untuk ulang tahun Gereja Sinode Maluku ke-83. Ini merupakan bagian penting dari Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah berkah untuk Indonesia," kata dia.

Sandi meyakini penerapan demokrasi sejuk dapat mempersatukan dan tidak memecah-belah bangsa. Ia menilai perbedaan atas keberagaman di Indonesia dapat menjadi kekuatan hebat bila setiap elemen bangsa bersatu-padu dalam menyelesaikan masalah bersama.

Sementara itu, Werinussa menyampaikan hubungan baik antar golongan akan bisa dijembatani melalui dialog yang terbuka. Ia pun menyambut baik kunjungan mantan Wagub DKI Jakarta itu.

"Sebuah kehormatan bagi kami atas kedatangan Cawapres Sandiaga Uno. Semoga langkah ini mampu menciptakan politik yang mempersatukan, bukan memecah-belah," tutupnya.

Usai bertemu dengan Ketua Sinode, Sandiaga kemudian balik ke Jakarta. Ia melakukan kunjungan ke Pulau Ambon hanya sehari. Pada Jumat sore ia kembali bertolak ke Bandara Soekarno Hatta. (Albert Batlayeri)

Gantikan Andap Budhi Revianto, Royke Lumowa Jadi Kapolda Maluku

Posted: 07 Sep 2018 07:47 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Inspektur Jenderal (Irjen) (Pol) Royke Lumowa gantikan Irjen Pol. Andap Budhi Revianto sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku.

Sementara Andap Revianto akan menduduki pos baru sebagai Kapolda Kepulauan Riau menggantikan Irjen Didid Widjanardi yang dimutasi menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Menurut Kompas.com, pergantian ini berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan disaksikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Jumat (7/9).

Lumowa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri menuturkan akan menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait untuk memajukan Provinsi Maluku.

"Saya ingin membantu pemerintah daerah membangun Maluku secara utuh. Baik dari pariwisatanya, olahraganya, kekerabatannya yang indah-indahlah buat kedamaian. Sehingga Maluku bisa sama dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Jawa, Sumatera, dan tempat-tempat lain," ungkap dia.

Pria yang lahir di Ujungpandang, Sulawesi Selatan pada 16 September 1962 ini menyatakan akan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan jelas.

"Tentu penegakan hukum menjadi bagian bingkai-bingkai ya supaya tidak menyimpang dari katakanlah pembangunan, perputaran ekonomi, dan dijaga oleh penegakan hukum. Contohnya kita harus menjaga hewan atau binatang yang dilindingi eksplorasi, mereka harus kita jaga, hutan-hutan, ilegal logging dan lain-lain kita jaga agar ekosistem habitat hewan-hewan bisa hidup bebas di alamnya," sambung Royke.

Terkait antisipasi keamanan atas gerakan #2019GantiPresiden di Provinsi Maluku, Lumowa menuturkan jika dilakukan sesuai peraturan pihaknya akan mengakomodir segala kelompok.

"Sepanjang itu tidak menggangu kehidupan sosial, melanggar hukum silakan saja melakukan dengan baik. Jangan sampai konflik-konflik antar dua kubu kita minimalkan," ujar Royke.

Selain Kapolda Maluku, Kapori Karnavian melantik dua kapolda lainnya yakni Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan dan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Yazid Fanani. Juga kakorlantas dan asisten sumber daya manusia (SDM) Kapolri.

Selanjutnya Kakolantas Polri Irjen Pol Refdi Andri dan Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Eko Indra Heri juga dilantik dalam kesempatan tersebut.

Pada acara tersebut, juga dilakukan upacara kenaikan pangkat terhadap dua puluh tiga orang perwira tinggi (pati) di lingkungan Polri.

7 perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) yang naik menjadi Inspektorat Jenderal (Irjen) dan 16 Komisaris Besar (Kombes) menjadi Brigjen. Total ada 23 perwira tinggi yang naik pangkat hari ini setingkat lebih tinggi.

7 perwira tinggi berpangkat Brigjen yang naik menjadi Irjen atau bintang dua adalah Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Eko Indra Heri, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto, dan Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri juga memimpin upacara serah terima beberapa jabatan. Antara lain Asisten Kapolri Bidang SDM yang semula dijabat Komjen Arief Sulistyanto diserahkan kepada Irjen Eko Indra Heri.

Lalu Irjen Royke Lumowa yang kini menjabat Kapolda Maluku menyerahkan jabatan Kakorlantas Polri ke Irjen Refdi Andri. Royke menjadi Kapolda Maluku. Sedang jabatan Kapolda Jawa Timur yang sebelumnya dijabat Irjen Mahfud Arifin diserahkan ke Irjen Luki Hermawan.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan kini dijabat Irjen Yazid Fanani dari pejabat sebelumnya Irjen Rachmat Mulyana.

Pergantian jabatan dan kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2015/VIII/Kep/2018 dan ST/2014/VIII/Kep/2018 tertanggal 13 Agustus 2018.

"Saya mengucapkan selamat, ini semua berkat kerja keras teman-teman," tutur Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Ia menginstruksikan para pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok di tempat yang baru. (Albert Batlayeri)

Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe

Posted: 07 Sep 2018 06:32 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengklaim keputusannya mengganti sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, sudah sepengetahuan kepala daerah terpilih.

Penyataan ini sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak, terkait kabar miring pergeseran jabatan yang dikarenakan kepentingan pribadi Gubernur Soedarmo. Apalagi pergantian Kepala SKPD itu dilakukan saat masa jabatannya sebagai penjabat gubernur, segera habis.

"Wajib kita lakukan koordinasi (dengan gubernur terpilih saat pelantikan). Jangan sampai kita lakukan mutasi kemudian begitu masuk ada pergeseran (jabatan) lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimana pun nanti yang menggunakan tenaga mereka adalah gubernur definitif. Makanya koordinasi tetap kita lakukan," terang Soedarmo usai pelantikan, Rabu (29/8) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Rotasi pejabat eselon II tersebut, yakni jabatan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda yang sebelumnya dijabat Yusuf Yambe Yabdi, kini digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt). Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya digantikan Girius One Yoman.

Sementara, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi.

Dia tambahkan, pengisian jabatan tersebut sebelumnya sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Papua.

Oleh karenanya, dia harapkan setiap pimpinan SKPD bisa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja maupun unit kerja lain yang terkait.

Dia mengharapkan pimpinan SKPD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga dapat segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada.

"Yang terpenting segera lakukan pelelangan dan jangan saling menyalahkan antara SKPD satu dengan yang lain. Kalau ada masalah langsung dilaporkan ke pimpinan, nanti pemimpin yang akan berikan teguran kepada yang tidak bekerja maksimal," tegasnya. (DiskominfoPapua)

DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua

Posted: 07 Sep 2018 06:28 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengingatkan Gubernur Lukas Enembe yang baru dilantik, untuk segera pasang kuda-kuda menghadapi defisit anggaran di bidang pendidikan, diantaranya mengenai pembayaran gaji guru akibat pengalihan pengeloaan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi, baru-baru ini.

Menurut Ketua Komisi III DPR Papua,Carolus Bolly, tak hanya itu, Lukas yang baru saja mencetak sejarah sebagai Gubernur pertama yang mampu memimpin untuk periode kedua tersebut, juga bakal dipusingkan dengan pembiayaan pengalihan tanaga kehutanan dari kabupaten dan kota.

"Sebab konsekuensi dari pengalihan adalah pembiayaan bagi pemerintah provinsi. Tapi Gubernur jangan khawatir, sebab kami di DPRP akan siap secara bersama-sama memikirkan jalan keluarnya."

"Supaya kita bisa menambah fiskal didaerah kita, dengan demikian upaya mengatasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggaran tersebut, bisa tercapai," terang dia Jakarta, kemarin.

Dikatakan, saat ini masyarakat Papua tengah bersuka cita atas dilantiknya pemimpin Papua lima tahun mendatang. Masyarakat Papua pun menaruh harapan yang besar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan menakhodai provinsi ini menuju kemajuan di semua bidang.

Kendati demikian, dia menilai, ada tantangan yang tak mudah untuk dilalui gubernur beserta jajarannya. Oleh karenanya, dia berharap dukungan seluruh Kepala SKPD agar dapat kerja sama menuntaskan seluruh program kerja yang telah dicanangkan oleh pimpinan daerah.

Tak terkecuali suksesi penyelenggaran pekan olahraga nasional (PON) XX 2020, yang mana persiapannya sementara bergulir dan tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar.

"Sekali lagi ini semua membutuhkan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Provinsi maupun DPRP juga. Sehingga inilah berbagai tantangan yang akan dihadapai kedepannya. Dan masyarakat pun kita minta memberikan dukungan doa supaya bisa berhasil."

"Hanya yang pasti kita harus yakin bahwa sebagai orang Papua. Bahwa provinsi ini mampu melewati semua tantangan yang ada, untuk kemajuan daerah, kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak seluruh warga negara di bumi cenderawasih," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat

Posted: 07 Sep 2018 06:26 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua didorong untuk segera memprakarsai pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang pungutan atau retrebusi kepada masyarakat untuk membantu pembiayaan pekan olahraga nasional (PON) XX 2020.

Hal demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly kemarin di Jakarta.

Menurut dia, masih ada waktu untuk membuat perda retribusi tersebut. Pihaknya justru akan sangat menyayangkan apabila Perda retribusi tidak diberlakukan.

"Sebab sudah berulang kali DPRP mendorong agar Perda pungutan kepada masyarakat melalui berbagai retribusi dalam rangka PON di Papua itu dibuat.

"Saya rasa kalau sekarang ini didorong oleh Pemprov belum terlambat. Makanya, karena kita berharap Gubernur dan Wagub yang baru dilantik bisa mendorong di periode keduanya," terang dia.

Sementara ditanya mengenai nominal pungutan retribusi kepada masyarakat berkisar, dia sebut tak bakal membebani masyarakat sebab bila dipungut seratus atau lima ratus rupiah, diyakini tak akan mendapat pertentangan.

"Apalagi kan pungutan ini bisa kita titip melalui tiket pesawat atau kapal laut bahkan parkir. Bisa juga saat membeli tiket menonton sepak bola. Apakah titip seratus rupiah atau lima ratus membebani? Saya pikir tidak juga namun ini pastinya akan dibahas secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak terkait. Supaya saat ditetapkan tidak mendapat pertentangan," tuturnya.

Dia tambahkan, Perda retribusi ini merupakan inisiatif DPRP sejak provinsi tertimut di Indonesia ini ditetapkan sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020.

Untuk itu, dirinya yang berada di Komisi yang bidang keuangan, mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menerapkan Perda retribusi, agar pembiayaan PON bisa terbantu. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Akan Kaji Pembagian Dana Otsus Papua 2019

Posted: 07 Sep 2018 06:24 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten dan kota pada 2019 mendatang, bakal dikaji ulang. Ini berarti, 80 persen dana Otsus yang biasanya dikelola pemerintah kabupaten dan kota, kemungkinan besar bakal diturunkan.

Hal demikian dipastikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Lukas belum menyebut persentase ideal yang bakal diberikan kepada kabupaten dan kota. Hanya saja, nilainya dipastikan berkurang dari angka sebelumnya, guna menghindari masalah akibat salah pengelolaan dan hal serupa lainnya.

"Yang pasti perlu dilakukan kajian secara matang lagi (terkait pembagian dana Otsus). Hal ini penting supaya pembagian dana Otsus ini tidak menimbulkan masalah di masa mendatang."

"Yang terpenting adalah bagaimana dana otsus tersebut dikelola secara baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sebab perlu diketahui juga bahwa ada beban besar dalam APBD provinsi saat ini, dimana kita sedang mempersiapkan PON 2020 di Papua yang butuh anggaran besar," ucapnya.

Dikatakan, pengkajian terhadap pembagian dana Otsus pun tak lepas dari agenda kedepan pemerintah provinsi, yang wajib membiayai pengalihan tenaga pendidikan dan kesehatan dari kabupaten dan kota.

Sehingga nanti, untuk kelancaran pengkajian itu, pihaknya bakal melibatkan sejumlah pihak dri Perguruan Tinggi, diantaranya Universitas Gadjah Mada, yang bakal membantu untuk menghitung dan memformulasikan persentase dana Otsus untuk dibagikan ke kabupaten dan kota.

"Yang pasti belum bisa saya umumkan sekarang berapa yang diserahkan ke kabupaten dan kota. Hanya saya saya minta kita bersabar sebab regulasinya segera disiapkan," jelasnya.

Sebelumnya, Lukas mengaku program kerja kedepan adalah melanjutkan kegiatan yang telah dirintis pada periode pertama.

Namun, perbaikkan peningkatan pendidikan bakal menjadi prioritasnya terutama bagi daerah-daerah atau kabupaten yang masih rendah.

Meski begitu, ada upaya peningkatan pembangunan infrastuktur yang juga akan turut menjadi perhatiannya. Sebab tak juga bisa dipungkiri bahwa bidang infrastuktur di Papua, masih banyak tertinggal dan butuh perhatian. (DiskominfoPapua)

Tak Lulus Tes, Calon Praja IPDN Bisa Daftar Lewat Jalur Afirmasi

Posted: 07 Sep 2018 06:21 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kabar gembira bagi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang gugur pada seleksi secara nasional 2018, dimana mereka dapat mendaftar kembali lewat jalur afirmasi dalam beberapa pekan mendatang.

Menurut Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, penerimaan lewat jalur afirmasi ini adalah untuk menampung seluruh anak-anak asli bumi cenderawasih, agar bisa diterima di IPDN.

"Sebab nanti lewat jalur afirmasi ini kan sudah ada penurunan standar. Dan afirmasi ini dikhususkan untuk orang asli Papua (OAP). Nah, ini kesempatan kepada para calon praja yang kemarin juga tidak lolos agar kembali ikut seleksi."

"Memang yang akan diterima tidak sesuai jumlah yang gugur. Namun paling tidak ini khusus untuk mengakomodir OAP supaya bisa diterima di IPDN," terang dia, di Jayapura, kemarin.

Soedarmo mengaku, sangat berhasrat bila hasil tes IPDN 2018 lebih banyak diisi oleh putra dan putri Papua. Hanya saja, hasil tes dengan standar nasional tersebut tak bisa diintervensi. Apalagi seleksi penerimaan IPDN pelaksanaannya diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Penyelenggarannya bukan murni dilakukan oleh IPDN. Ada KPK disitu juga. Jadi, secara terbuka penerimaan dilakukan bahkan siapa pun bisa memantau. Bahkan seleksi dilakukan secara pentahapan. Mulai dari seleksi administrasi sampai pantuhir dan semuanya sistem gugur."

"Memang kita akui, kemarin yang daftar di Papua ada 199, lalu mengerucut 66 orang yang masuk IPDN. Dari angka itu pun yang dinyatakan lulus pantuhir 56 orang. Bahkan OAP yang lulus informasinya hanya empat orang. Kalau saya sebagai Gubernur ingin semua OAP masuk. Hanya memang ini belum bisa terpenuhi karena memang setiap seleksi ada yang tidak penuhi persyaratan," tuturnya.

Kedati begitu, Soedarmo berharap para peserta yang gugur pada tes sebelumnya segera mempersiapkan diri untuk bertarung pada seleksi lewat jalur afirmasi. Kendati belum tahu jumlah kuota yang disiapkan panitia jalur afirmasi, dia meminta semua pihak untuk tak mempersoalkan seleksi penerimaan IPDN yang disebutkan banyak pihak tidak memberikan afirmasi bagi OAP.

"Sekali lagi saya katakan ada jalur afirmasi khusus untuk penerimaan IPDN yang hanya bisa diikuti oleh OAP. Program ini setiap tahun diberikan untuk Papua bahkan provinsi lain tidak ada. Itulah kebijakan pempus kepada Papua untuk penerimaan IPDN."

"Tinggal nanti semua siswa berkompetisi dan nanti akan direkrut anak Papua terbaik dengan nilai tertinggi untuk masuk dalam kampus IPDN," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

KPK Sebut Kepala Daerah di Papua Suka Keluar Daerah

Posted: 07 Sep 2018 06:19 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua, jarang berada di tempat tugas. Mereka diketahui lebih banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ketimbang mengurus pemerintahan di wilayahnya.

Hal demikian disampaikan Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, menyampaikan arahan kepada seluruh aparatur sipil negaara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin.

Tak hanya itu, sambung Maruli, dalam sejumlah kesempatan saat pihaknya berkunjung ke kabupaten, pihaknya masih menyaksikan beberapa kantor pemerintahan kosong ditinggal ASN entah kemana.

"Ini kami saksikan saat berkeliling ke daerah-daerah. Sehingga memang ini perlu ada perubahan sebab keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat," harap dia.

Dia katakan, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam hitungan jam akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Dia berharap pemimpin Papua yang akan dilantik itu, dapat melanjutkan dasar-dasar pembenahan tata kelola yang baik, yang sebelumnya telah diletakkan Penjabat Gubernur sebelumnya.

"Sebab secara khusus kami mengapresiasi Penjabat Gubernur Soedarmo, dimana beliau sudah menunjukan kinerja yang baik. Makanya, kami berharap Gubernur definitif yang akan dilantik bisa memberikan komitmen dan keteladanan yang nyata bukan komitmen formil atau hanya diatas kertas," imbaunya.

Sebelumnya Maruli katakan, sejak 2016 KPK dan Pemprov Papua sudah bekerja sama melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan. Hasilnya sudah mulai terlihat namun pihaknya mencatat ada pula yang masih harus diubah.

"Contohnya ketika kami meminta data absensi pegawai di seluruh SKPD Pemprov Papua, dimana yang mencapai diatas 70 persen baru di 17 instansi. Sedangkan sekitar 34 SKPD masih dibawa 70 persen."

"Ini baru absensi belum kinerja. Makanya keberadaan KPK di Papua ini juga untuk memastikan agar seluruh ASN menjadi tolak ukur bagi pemerintahan di kabupaten kota. Dalam artian, KPK punya concern bahwa penceahan korupsi bukan saja bagaiamna korupsi itu diberantas. Tetapi bagaimana membangun kesadaran ASN untuk bekerja baik dan maksimal sesuai tupoksi, tetapi juga mendorong kesungguhan mereka untuk membangun tata kelola yang baik," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

Soedarmo Pastikan Sahkan APBD Perubahan, Tunggakan Gaji Guru Segera Terbayar

Posted: 07 Sep 2018 06:16 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018, tunggakan gaji guru selama enam bulan bakal segera terbayarkan.

Hal itu disampaikan Soedarmo di Jayapura, saat memberikan arahan kepada segenap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin.

Tak hanya itu, sambung dia, bila APBD Perubahan disahkan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) pun akan bisa dibayarkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.

Berkenaan dengan hal itu, dia berharap seluruh aparatur sipil negara tidak mengendorkan semangat tetapi terus meningkatkan kinerjanya guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat diatas negeri ini.

"Makanya, saya mengucapkan terima kasih kepada ASN sudah bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat."

"Saya apresiasi juga kepada segenap pegawai yang pada 17 Agustus lalu mendapat penghargaan dari Pemprov. Mudah-mudahan yang lain mengikuti sebab penghargaan ini stimulus dan perangsang bagi yang lain supaya bekerja dan berdeikasi maksimal untuk negeri ini," ucapnya.

Soedarmo yang dalam hitungan jam akan menanggalkan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Papua mengaku sudah bekerja maksimal mengawal pelaksanaan pembangunan dan Pilkada serentak di bumi cenderawasih.

Oleh karenanya, sebelum kembali ke Jakarta melaksanakan tugas sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dia berharap pengesahan APBD Perubahan 2018 sudah dapat dirampungkan.

"Paling tidak kalau saya tidak bisa mendorong penutupan sebelum masa jabatan saya berakhir, ada pak Sekda bersama seluruh Kepala OPD yang bakal mendorong pengesahan."

"Intinya beberapa tugas yang diembankan kepada saya, sudah kami laksnakan sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya memohon maaf apabila selama saya memimpin Papua, ada tutur kata, sikap dan kebijakan saya yang mungkin tidak berkenan bagi seluruh ASN," ucap dia. (DiskominfoPapua)

KPK Nilai Perempuan Papua Berperan Besar Berantas Korupsi

Posted: 07 Sep 2018 06:13 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai peran perempuan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, dinilai sangat penting dan strategis dewasa ini.

Hal demikian bukan tanpa alasan, sebab kaum perempuan dapat berperan menjadi agen pencegahan korupsi yang dimulai dari lingkungan keluarga.

Berkenaan dengan hal itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan meminta anggota Dharma Wanita di Papua agar tegas menyatakan tidak terhadap korupsi. Dharma Wanita oleh Basaria juga diminta agar mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga.

"Dimulai pada diri sendiri lalu, suami dan selanjutnya kepada anak-anak. Namun yang pertama adalah Jujur pada diri sendiri dulu. Kemudian bagaimana mendidik anak dengan baik, itu juga termasuk cara perempuan membantu KPK meminimalisir terjadinya korupsi di masa mendatang," terang Basaria pada sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), di Aula Sasana Krida, Rabu (5/8).

Menurut Basaria, sosialisai SPAK dapat memberikan pengetahuan tentang upaya pencegahan korupsi kepada perempuan, agar bisa berperan lebih banyak sebagai agen pencegahan korupsi terutama dalam lingkungan keluarga.

Untuk itu, dia mengharapkan perempuan mampu menjadi filter dan penyaring terhadap upaya penanganan korupsi diatas negeri ini.

Sementara, Sekretaris Daerah Papua, TEA Heri Dosinaen sosialisasi SPAK berharap ilmu yang didapat pada acara sosialisasi SPAK, mampu memberikan dampak positif bagi perempuan.

Mama Mayor salah satu anggota Dharma Wanita Provinsi Papua mengaku sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Dia mengapresiasi sosialisasi SPAK sebab akan mendorong kaum perempuan, khususnya Anggota Dharma Wanita mencegah korupsi.

"Sebab dalam kegiatan ini banyak hal-hal baru yang kami dapatkan. Utamanya, korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam pemberantasannya. Tetapi kami perempuan juga bertanggung jawab," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Komitmen Berantas Korupsi Bersama KPK

Posted: 07 Sep 2018 06:08 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen untuk mendorong kabupaten dan kota menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayahnya melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi bersama KPK.

Kendati demikian, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk fokus dan maksimal dalam menerima serta melaksanakan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Aury, saat menyampaikan arahan pada monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Aula Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (29/8).

Menurut Elysa, sejak beberapa tahun lalu pihak KPK sangat berkomitmen kuat untuk membantu dalam upaya memberikan pendampingan bagi provinsi dan kabupaten/kota. Hal demikian terlihat dari sejumlah program kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi yang rutin dihadiri KPK.

Oleh karenanya, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan secara bersama-sama dapat dilakukan evaluasi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi, sesuai kondisi di masing-masing wilayahnya.

"Dengan demikian, bisa dibangun satu integritas yang akan dicapai sama-sama. Supaya kemudian dapat diwujudkan suatu pelayanan dan penyelenggaraaan pemerintahan transparan dan akuntabel, guna berdampak kepada pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan," harap dia.

Smeentara melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan kepada aparatur pemerintahan kabupaten dan kota, untuk dapat mengikuti dengan baik sekaligus memberikan masukan-masukan mengenai hambatan yang terjadi di wilayahnya.

"Sehingga selajutnya bisa menjadi satu solusi yang dibicarakan secara bersama-sama dengan tim KPK. Dan yang utama adalah pihak kabupaten dan kota melalui kerja sama ini tercipta progres (kemajuan) dalam rangka rencana aksi program pemberantasan korupsi di Papua," tuntasnya.

Sementara dalam kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, turut dihadiri di Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Kansiana Salle dan Koordinator Supevisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua. (DiskominfoPapua)