KPK Minta Penganggaran Pembangunan Papua Wajib Gunakan E-Planning

KPK Minta Penganggaran Pembangunan Papua Wajib Gunakan E-Planning
Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah
Lukas Enembe Diarak Usai Dilantik Joko Widodo
Lukas Enembe Siap Lanjutkan Program Kerja Pembangunan Prioritas Papua
Raih Medali Perunggu,Sunan Agung Amoragam Terima Rp250 Juta Lebih
Yasin Payapo Sediakan Rumah Susun PNS Seram Bagian Barat
Frans Maneri Lantik 10 Pejabat di OPD Halmahera Utara
Panen Tanaman Holtikultura, Frans Manery Harap Tingkatkan Produksi Bawang Merah
HUT ke 83 Gereja Protestan Maluku (GPM) Jadi Manifestasi Kemerdekaan
Trigana Air Mendarat Perdana di Bandara Emalamo Sanana
Pemkab MBD Gelar Rakor Perumusan Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Sosial
3350 TNI Polri dan Masyarakat Kota Ternate Berlatih Tarian Gemu Famire
Jelang HUT ke 443, Pemkot Ambon Gelar Karnaval Musik
Kementerian PANRB Buka Lowongan 128.015 Formasi CPNS Tahun 2018
Pengusaha Untung Pakai Mesin Kasir Tunai Milik Pemda MTB
HUT 83, GPM di Tanimbar Jadi Gereja Orang Basudara

Posted: 06 Sep 2018 05:43 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 mendatang, wajib menggunakan e-planning.

Hal demikian disampaikan Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, e-planning merupakan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Terintegrasi. Sistem ini juga merupakan aplikasi yang memfasilitas Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencanaan pembangunan dipastikan bakal berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi.

"Kalau Kabupaten Yahukimo sudah mempersiapkan sementara Pegunungan Bintang masih ada kendala. Namun saya sudah memberikan solusi untuk dikonsultasikan apakah ke BPKP atau instansi lain."

"Sehingga diharapkan pada 2019 mendatang, semua kabupaten di bumi cenderawasih sudah menggunakan e-planning dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah," tutur dia.

Sebelumnya, Maruli minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga

"Mengapa, sebab sangat penting klarifikasi dilakukan sejak awal. Termasuk surat jaminan pelaksanaannya wajib ada," katanya.

Dikatakan, sebenarnya secara regulasi sudah diatur secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga potensi KKN dapat diminimalisir. Hanya saja kendalanya banyak beberapa pekerjaan pun ternyata masih ditungganngi oleh oknum "pemain" proyek yang memaksa mendapatkan jatah kepada SKPD.

Dilain pihak, sejumlah SKPD pun sudah memiliki rekanan masing-masing, sehingga ketika dikerjakan pun, kualitasnya pekerjaannya menjadi rendah, gagal bahkan tak jarang juga pemanfaatannya sangat minimal.

"Makanya, konsen KPK kedepan untuk di Papua adalah bagaimana supaya pengadaan langsung tanpa tender tidak menjadi modus untuk mencari rente proyek. Sebab banyak didapatkan informasi hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan komisi."

"Sebab banyak pula yang mengatas namakan pengusaha lokal ternyata pekerjannnya diteruskan ke pengusaha lain. Dia hanya mengambil rentenya saja sebesar 10-20 persen. Dalam artian proyek itu pun dijual, sehingga pengusaha lokal tidak akan berkembang atau maju sampai kapan pun," jelasnya. (DIskominfoPapua)

Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah

Posted: 06 Sep 2018 05:39 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkinerja rendah selama dirinya ditunjuk memimpin serta menjalankan pemerintahan di bumi cenderawasih.

Meski tak menyebut dan menjelaskan secara terperinci, dia bakal terus mendorong SKPD tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan diatas tanah ini, boleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Sebab memang fungsi saya sebagai gubernur kan membina mereka. Tentu akan saya lakukan pembinaan secara bertahap, bertingkat tetap juga berlanjut mendorong SKPD supaya terus berprestasi."

"Supaya yang sudah bagus dipertahankan, kinerja sedang ditingkatkan, sementara yang kurang dua kali ditingkatkan. Ini yang akan saya lakukan sebelum menyerahkan jabatan kepada gubernur definitif," ucap dia.

Dikatakan, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi. Tujuannya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, seperti Direktur RSUD Jayapura, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Intinya kita masih tunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga beberapa jabatan yang kosong di provinsi belum dapat diisi."

"Kalau sudah turun persetujuan dari Mendagri barulah kita lantik. Sebab untuk melantik pejabat eselon II, perlu ada persetujuan Mendagri tetapi juga KASN. Setelah keluar persetujuan baru kita lakukan pergantian," jelasnya.

Ditanya alasan melakukan pelantikan disaat masa jabatannya tinggal menghitung hari, Soedarmo mengatakan hal itu sah-sah saja. Kendati pun pelantikan dilakukan oleh dirinya sehari sebelum meletakkan jabatan.

"Yang penting kan ada surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian kedua ada persetujuan dari KASN. Jika semua sudah ada maka telah sah di mata hukum," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Diarak Usai Dilantik Joko Widodo

Posted: 06 Sep 2018 05:36 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe – Klemen Tinal, resmi dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/9) pagi, bersama sembilan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 2018 lalu.

Usai dilantik, Gubernur Lukas langsung diarak ratusan pendukung menuju kendaraan roda empat di halaman Istana Negara. Sementara Wakil Gubernur Klemen Tinal didampingi istri bergegas mengambil jalur lain menyusuri sisi gedung istana.

Euforia dan dukungan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe pun nampak dari massa pendukung delapan provinsi lainnya yang hadir memadati Istana Negara.

Terdengar teriakan "hidup Provinsi Papua, hidup Lukas Enembe" terlontar dari mulut mereka yang larut bersama pendukung yang menyambut pemimpin bumi cenderawasih, di periode yang kedua itu.

Sementara dari pantauan wartawan, sejak pagi Pukul 7.30 WIB, pejabat maupun masyarakat dari Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur mulai terlihat memasuki lokasi pelantikan.

Tepat pada Pukul 10.30 Wib, pelantikan dimulai, namun sayangnya tak semua orang diperbolehkan memasuki ruangan pelantikan. "Hanya yang memiliki undangan saja yang dapat masuk," seru seorang pengamanan di pintu masuk Istana Negara.

Tak hanya masyarakat pendukung, sejumlah pejabat pemerintah provinsi serta para bupati pun nampak terlihat di Istana Negara.

Sementara itu, Gubernur Lukas Lukas Enembe menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo, yang telah melantik dirinya dan Wakil Gubernur Klemen Tinal untuk kembali memimpin Papua.

Dimana kepemimpinan kali ini merupakan periode kedua bagi dirinya untuk memimpin Provinsi Papua.

Selanjutnya, Gubernur Lukas Enembe dijadwalkan melakukan serah terima jabatan pada hari ini, di Kota Jayapura.

Para kepala daerah yang dilantik, yakni Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulsel), Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumut), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sultra), Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jateng) dan I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali).

Kemudian, Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalbar), Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (NTT), Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua) serta Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jabar). (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Siap Lanjutkan Program Kerja Pembangunan Prioritas Papua

Posted: 06 Sep 2018 05:33 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menapaki periode yang kedua, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku tak bakal menetapkan program yang muluk-muluk, tetapi hanya melanjutkan kegiatan pembangunan prioritas yang telah dicanangkan sebelumnya.

Antara lain pada bidang pendidikan, lanjut dia, pihaknya tetap melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak asli Papua yang dinilai masih tertinggal terlalu jauh dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

"Sebab jujur untuk saat ini masih banyak sekali anak-anak Papua terlantar karena pendidikan masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari nilai indeks pembangunan di Papua yang sampai saat ini masih jauh dari harapan. Pun demikian untuk angka kemiskinan yang masih terlalu masih tinggi, kendati sudah mulai turun," ucap dia, usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9).

Dia katakan, perbaikkan peningkatan pendidikan bakal menjadi prioritasnya terutama bagi daerah-daerah atau kabupaten yang masih rendah.

Meski begitu, ada upaya peningkatan pembangunan infrastuktur yang juga akan turut menjadi perhatiannya. Sebab tak juga bisa dipungkiri bahwa bidang infrastuktur di Papua, masih banyak tertinggal dan butuh perhatian.

"Contohnya, pembangunan jalan trans Papua Jayapura-Wamena yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan dana APBN. Tetapi sampai saat ini jalan tersebut belum difungsikan."

"Makanya, saya sebagai gubernur bertekad supaya pembangunan jalan trans Papua Jayapura-Wamena itu, pekerjaanya cepat tuntas dan bisa difungsikan. Dengan harapan orang Papua bisa akses atau mengunakan jalan trans tersebut," tuturnya.

Usai dilantik, Gubernur Lukas Enembe dijadwalkan melakukan serah terima jabatan pada hari ini, di Kota Jayapura.

Para kepala daerah yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya, yakni Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulsel), Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumut), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sultra), Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jateng) dan I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali).

Kemudian, Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalbar), Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (NTT), Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua) serta Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jabar). (DiskominfoPapua)

Raih Medali Perunggu,Sunan Agung Amoragam Terima Rp250 Juta Lebih

Posted: 06 Sep 2018 05:00 PM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM - Sunan Agung Amoragam, petinju asal Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) peraih medali perunggu pada Asian Games 2018 diberikan bonus Rp250 juta dan satu unit rumah sekaligus menjadi PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Selain dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate sendiri memberikan bonus sebesar Rp 15juta. Selain itu, bonus juga diterima Sunan dari KONI Malut sebesar Rp 30juta, anggota DPD-RI asal Maluku Utara Basri Salama dan Ketua Pengprov Pertina Malut, Djasman Abubakar, sebesar Rp 10juta.

Menurut Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Malut, Djafar Umar, menyatakan Amoragam merupakan binaan Pertina Pengurus Provinsi (Pengprov) Malut dan berhasil meraih juara baik di iven regional maupun nasional untuk Maluku Utara.

Menurutnya, Sunan Agung Amoragam yang saat ini tercatat sebagai pegawai honorer di Pemprov Malut akan mendapatkan berbagai bonus yang akan diserahkan oleh Pemprov Malut dan KONI.

Amoragam mengapresiasi dukungan yang besar dari Pengprov Pertina Malut dan KONI Malut selama ini, sehingga dirinya mampu berprestasi hingga di ajang Asian Games.

Saat tiba di Bandara Babullah Ternate, Amoragam dijemput ratusan kendaraan roda dua dan roda empat yang sudah menunggu kedatangan Sunan Agung dari Jakarta. Mereka langsung membawa sang petinju keliling Kota Ternate, sebelum berakhir di Landmark.

Abdullah Taher mengatakan, Pemkot Ternate sangat merasa bangga atas prestasi yang ditorehkan Sunan Agung Amoragam yang berhasil meraih medali perunggu di Asian Games dan dianggap sebagai petinju terbaik Maluku Utara

"Tentunya ini kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Malut, karena ada atlet berprestasi yang mampu meraih medali di ajang Asian Games," kata Wakil Walikota.

Abdullah Taher mengatakan, Ternate memiliki segudang atlet berprestasi yang berhasil tampil di berbagai ajang internasional seperti Rexy Mainaky di cabang bulu tangkis dan sejumlah pemain timnas sepakbola seperti Ilham Udin Armaiyn, Rizki Pora dan Zulham Zamrun. (Tempo)

Yasin Payapo Sediakan Rumah Susun PNS Seram Bagian Barat

Posted: 06 Sep 2018 04:29 PM PDT

PIRU, LELEMUKU.COM - Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd menghadiri dan meletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten SBB pada Kamis (6/9).

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, Pemerintah Daerah terus berupaya menyediakan hunian yang representative untuk para pegawai. Salah satu bentuk nyata adalah pada hari ini akan kita lakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun bagi pegawai negeri sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

"Kedepan kami juga akan mendatangkan pihak investor dan penggiat perumahan untuk membangun dan menyediakan rumah tapak kepada masyarakat dan juga PNS. Kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kami juga terus berupaya memberikan sentuhan peningkatan kualitas rumah dari tidak layak huni menjadi rumah layak huni melalui program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS)" ucap Bupati.

Lanjutnya, pembangunan rumah susun yang dibangun ditempat ini merupakan program Pemerintah Pusat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui alokasi dana APBN.

"Harapan kami dan harapan kita semua semoga kedepan program-program semacam ini juga dapat dikucurkan ke Kabupaten Seram Bagian Barat. Olehnya itu kami sangat mengharapkan doa dan dukungan kita semua terutama para pemangku kebijakan didaerah ini untuk terus bersinergi dan mendukung Pemerintah Daerah dimasa-masa yang akan datang," ujar dia. (HumasSBB)

Frans Maneri Lantik 10 Pejabat di OPD Halmahera Utara

Posted: 06 Sep 2018 03:42 PM PDT

TOBELO, LELEMUKU.COM - Bupati Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut) Ir. Frans Maneri melantik para pejabat yang akan menduduki jabatan kepala seksi dan kepala bidang di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (6/9).

Bupati pada sambutannya mengatakan, pelantikan dilakukan berdasarkan berdasarkan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) serta penataan sesuai bidang kerja masing masing OPD. Para pejabat yang dilantik berasal dari lima OPD yang berbeda.

"Rotasi dan mutasi itu juga dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong, Meski begitu, masih ada jabatan kosong lain yang perlu diisi," kata dia.

Bupati mengingatkan, soal tuntutan pelayanan terbuka serta berbasis IT yang di butuhkan secara cepat dan tepat.

"Bupati meminta agar semua pejabat memahami tugas pokok dan fungsi jabatan di masing-masing OPD serta hindari penyalagunaan keuangan," ujar dia.

Selain Maneri, pelantikan itu dihadiri para pejabat pemerintahan dan unsur Muspida Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu para pejabat agar selalu berinofasi dalam penyusunan program. Bukan hanya itu, Bupati juga menegaakan. jika para pejabat yang dilantik tidak sepaham dirinya tidak segan segan memberhentikan (nonjob).

Berikut nama pejabat Eselon III dan VI yang dilantik serta penempatan tugas di setiap OPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 821.2/05/BKDPSA/KEP/PD/2018 tentang pengangkatan pejabat struktural aselon III dan IV lingkup Pemda Halut, antara lain:

Dominggus Hadi , MTP, Jabatan Lama: kepala Bagian Umum dan perlengkapan, Jabatan Baru: Kepala Bagian Umum, Perlengkapan dan Protokoler.

Silvano Diaz Hamgewa, S. Sos, MH Jabatan Lama: Kepala Bagian Humas dan Profokoler Setda Kab. Halut, Jabatan Baru: kepala bidang pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan peningkatan kapasitas, Dinas lingkungan Hidup.

Suyeti Amir , S.Sos. Jabatan Lama: kepala bidang pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan peningkatan kapasitas, Dinas lingkungan Hidup Kab. Halut. Jabatan Baru: kepala bidang anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Anita Endrawati Annu, SE, Jabatan Lama: kepala bidang anggaran badan keuangan dan aset daerah,Kab Halut. Jabatan Baru Kepala bidang aset Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Yunan Eduard Simon Dumalang S.SE, Jabatan Lama: Kepala sub bagian umum dan kepegawaian badan penelitian dan pengembangan statistik, Jabatan Baru: kepala sub bagian keuangan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB.

Nurdilah Djaenudin,S,STp, jabatan lama: kepala sub bagian kesekretariatan Forkompimda bagian humas dan protokoler, Jabatan baru: kepala seksi pengelolaan opini, aspirasi, dan informasi publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Yopi Soud,SH jabatan lama Staf bagian Hukum dan HAM, Jabatan Baru: kepala seksi kelembagaan Dinas koperasi dan UKM.

Husni Hakim, SH, Jabatan Lama: Pj Kepala Seksi Kelembagaan,Dinas koperasi dan UKM Kab. Halut, Jabatan Baru: Pj kepala sub bagian bantuan hukum bagian Hukum dan Ham Kab. Halut.

Maleakhy Manery,SH .jabatan lama : Kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan bagian umum dan perlengkapan setda ,kab Halut. Jabatan baru : kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan bagian umum perlengkapan dan protokoler.

Feriyanto ILLA, S.Kom. jabatan Lama : Kepala sub bagian Tata Usaha bagian umum dan perlengkapan setda Kab. Halut, Jabatan Baru : kepala sub bagian Tata Usaha Bagian Umum ,perlengkapan dan Protokoler. (DiskominfoHalut)

Panen Tanaman Holtikultura, Frans Manery Harap Tingkatkan Produksi Bawang Merah

Posted: 06 Sep 2018 03:26 PM PDT

GALELA, LELEMUKU.COM - Bupati Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ir. Frans Manery berharap tanam Bawang Merah dapat didorong untuk produksinya terus dikembangkan. Hal ini di sampaikan pada acara panen raya tanaman holtikultura di Desa Soakonora, Kecamatan Galela pada Kamis (6/9).

Dalam sambutannya Bupati juga mengatakan kebutuhan akan sayur dan buah di pasar Tobelo, masih sangat tergantung pada pasokan dari luar daerah. Padahal, perilaku masyarakat akan konsumsi buah maupun sayur tergolong tinggi.

Bawang merah, jenis tanaman ini merupakan komoditas holtikultura yang di butuhkan setiap hari. Bawang merah merupakan tanaman musiman dengan nilai ekonomi tinggi dikarenakan besarnya permintaan untuk berbagai kebutuhan kususnya di Halmahera Utara.

Kata dia, konsumsi masyarakat akan bawang merah per minggu sebanyak 0,398 Ons jika dikalkulasikan, konsumsi bawang merah pertahun sebanyak 3,639 ton.

Bupati mengakui, kebutuhan akan bawang merah meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun ini saja kebutuhan tanaman ini, mencapai 18.240 ton. Hal ini berdasarkan data Dari Badan Karantina sampai dengan bulan juli 2018.

Moyoritas masyarakat kecamatan Galela adalah petani kelapa untuk itu Bupati menyarankan, agar para petani kelapa lebih memanfaatkan lahan kosong untuk di tanam.

Kedepan Pemerintah Daerah akan terus mendorong para petani untuj lebih meningkatkan hasil produksi buah maupun sayuran lebih kusus bawang merah dan cabe.

"Hal yang terpenting adalah kita harus bekerja keras terutama mengadopsi ilmu dan teknologi budidaya bidang pertanian sehingga komoditi sayuran dan hasil pertanian lainya dapat terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat." ucap Frans.

Ditambahkan pula dengan adanya pengembangan pertanian ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga pendapatan petani lebih meningkat.

Dalam sabutannya Bupati Halmahera Utara mengapresiasi kegiatan panen raya yang di motori oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera (YBTS) yang sudah membantu pemerintah daerah atas penerapan IPTEK kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berusaha tani secara lebih profesional.(DiskominfoHalut)

HUT ke 83 Gereja Protestan Maluku (GPM) Jadi Manifestasi Kemerdekaan

Posted: 06 Sep 2018 03:19 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengungkapkan sukacita perayaan Hari Ulang Tahun ke-83 Gereja Protestan Maluku (GPM) yang dirasakan oleh seluruh warga Jemaat GPM merupakan suatu manifestasi kesadaran historis sebagai satu bangsa yang merdeka dan berdaulat.

"Kesukacitaan itu, adalah sebab sudah menjadi kesepahaman kita bersama bahwa kemandirian GPM di tahun 1935, didorong oleh semangat kebebasan atau kemerdekaan, untuk menjadi gereja merdeka, mandiri dan lepas dari ikatan hirarkhis dan administratif Pemerintah Hindia Belanda, jejak-jejak sejarah itu perlu dipahami dalam semangat Sejarah Pergerakan Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diperankan oleh tokoh-tokoh pejuang lokal di daerah-daerah," ujar Sahuburua dalam sambutannya mewakili Gubernur Maluku Said Assagaff di pada perayaan HUT GPM di Gereja Maranatha Ambon pada Kamis (6/9).

Tema HUT GPM ke 83 "Gereja Bersyukur: Mencintai Kebenaran dan Damai" (Zakharia pasal 8 ayat 19 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9) adalah wujud kesadaran iman GPM tentang kasih TUHAN, sebab bangsa yang besar ini telah diluputkan dari berbagai krisis kemanusiaan, dan diajarkan untuk mencintai kebenaran dan damai.

"Untuk itu saya berterima kasih kepada GPM, sebab telah memerankan dirinya dalam pergumulan perdamaian di Maluku" tambah Sahuburua.

Konsep Gereja Orang Basudara ikut terkristalisasi merawat perdamaian dan memperkuat seluruh tekad untuk tidak saja merancang bangun Maluku sebagai laboratorium Hidup Orang Basudara di Indonesia dan Dunia, tetapi lebih dari itu, soal kehormatan dalam indentitas orang bersaudara.

GPM telah turut mendukung, dan ikut membesarkan serta selalu mendukung upaya-upaya pemerintah untuk ikut bersama-sama memperkuat karakter dan persaudaraan di Maluku. Karena itu GPM bersama dengan agama-agama yang lain telah meng-orkestra Citra Maluku, sebagai negeri yang aman dan toleran.

GPM bersama dengan agama-agama lain juga telah mengaktualisasi diri untuk membanguan sebuah formasi pembangunan dengan peningkatan taraf ekonomi di pelosok-pelosok. Sektor pendidikan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ikut dirangsang oleh program-program gereja, membantu proses pembangunan kesadaran sipil, kesadaran hukum, dan perdamaian itu sendiri.

"Dalam kesadaran itulah, maka saya berani mengatakan, bahwa kemitraan gereja dan pemerintah, bukan sebuah tindakan politis semata. Sebab kemitraan yang bersifat politis akan menjebak pemerintah dan birokrasi sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan" ucap Zeth.

Melalui sambuatannya Wakil Gubernur Maluku juga berharap bahwa Pemerintah Baru yang akan dilantik pada 11 Maret 2019 mendatang, GPM harus terus memainkan peran kritis positif dan konstruktif, sebab kemajuan yang diraih hari ini harus semakin meningkat, dan kelemahan-kelemahan yang ada harus dibenahi dalam spirit waktu.

"Memang tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu itu sangat berharga. Memiliki waktu tidak membuat dan menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik, adalah sumber dari semua kekayaan dan keberhasilan" tambahnya.

"Anak ayam turun 12, mati 1 tinggal 11. GPM semakin berkelas, Topang Maluku maju berkualitas. Jika Memancing ke kali, jangan lupa membawa roti. GPM selalu dihati, katong ingat sampe mati," pantun Wagub dalam penutup sambutannya kepada warga GPM. (HumasMaluku)

Trigana Air Mendarat Perdana di Bandara Emalamo Sanana

Posted: 06 Sep 2018 11:01 AM PDT

SANANA, LELEMUKU.COM - Maskapai pesawat nasional, Trigana Air mulai melaksanakan pendaratan komersial perdana di Bandar Udara Emalamo Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada Jumat (7/9).

Menurut informasi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Sula, penerbangan itu akan dijadwalkan pada Senin hingga Sabtu dengan rute Ambon - Sanana, Sanana - Ternate, Ternate Sanana, Sanana - Ambon.

Sementara itu harga tiket promo yang diberikan diantaranya; Sanana - Ambon Rp500.000 dan Sanana - Ternate Rp750.000. (Albert Batlayeri)

Pemkab MBD Gelar Rakor Perumusan Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Sosial

Posted: 06 Sep 2018 10:45 AM PDT

TIAKUR, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku gelar Kegiatan Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Masalah Sosial Tahun 2018 di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) MBD pada Rabu (5/9).

Kegiatan tersebut di hadiri oleh 150 orang peserta dari unsur Camat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan Kepala Desa, serta menghadirkan tiga narasumber di antaranya Drs, Johozua Max Yoltuwu, M.Si, MA, dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI, Drs, Ahmad Juhari, Mp dari Kementerian Sosial RI dan Charles Gigir Anidlah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.

Rapat Koordinasi yang di buka langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya Drs. Barnabas N. Orno dan di tandai dengan pemukulan tifa tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Mewujudkan Implementasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dengan Merumuskan Kebijakan dan Mensinergikan Berbagai Upaya Penanggulangan Masalah Sosial di MBD.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan, informasi rencana-rencana dan evaluasi kinerja program penanggulangan masalah sosial sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016-2021. (DiskominfoMBD)

3350 TNI Polri dan Masyarakat Kota Ternate Berlatih Tarian Gemu Famire

Posted: 06 Sep 2018 10:33 AM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM - Sejumlah 3.350 Personel gabungan TNI/Polri dan seluruh komponen masyarakat Kota Ternate pagi tadi berbaris rapi di sepanjang jalan Pahlawan Revolusi dan Land Mark Area Kota Ternate guna mengikuti gladi bersih pemecahan rekor muri tarian gemu famire yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatan pemecahan rekor muri 65.000 Peserta yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ini merupakan inisiasi dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan dilaksanakan pada 04 September mendatang, untuk pelaksanaan di Maluku Utara sendiri dipusatkan di Kota Ternate. berbagai persiapan telah dilakasanakan termasuk tadi (kemarin, red) kita laksanakan gladi bersih sebelum pelaksanaan hari H nya, ungkap Kapenrem.

Selain itu bagi masyarakat yang hendak turut serta meramaikan dan terlibat menjadi bagian dari pemecahan rekor Muri ini dapat bergabung langsung di lokasi acara dengan berpakaian olah raga serta menempatkan diri di bagian ujung formasi yang telah disusun penyelenggara.

Akan ada kebanggaan tersendiri bagi kita mejadi salah satu bagian dari kesuksesan sebuah event berlevel Nasional seperti halnya pelaksanaan opening ceremony asian games yang menjadi trending topic beberapa hari lalu. dan kita saat ini akan menoreh sejarah baru pungkas Kapten Iriono. (Penrem152)

Jelang HUT ke 443, Pemkot Ambon Gelar Karnaval Musik

Posted: 06 Sep 2018 09:01 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-443 Kota Ambon, Provinsi Maluku dan dalam rangka mendukung Ambon sebagai Kota Musik Dunia, Hari ini, Kamis (6/9), Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Karnaval Musik mengelilingi sejumlah ruas jalan di Kota Ambon, yang dimulai dari depan Gedung Balaikota Ambon.

Karnaval Musik yang baru pertama kali digelar ini diikuti 47 seniman musik yang ada di Kota Ambon.

Karnaval tersebut dibuka oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy didampingi oleh Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler, Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru serta para pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon.

Walikota Ambon dalam sambutannya menyampaikan, Karnaval Musik yang dihadiri oleh berbagai paguyuban nasional dan organisasi masyarakat dalam menyambut HUT ke-443 Kota Ambon ini merupakan sesuatu yang baru pertama kali digelar.

Menurut Walikota, setelah dievaluasi, kedepan pihak Pemkot Ambon akan mengundang seniman dari kota-kota lain untuk terlibat dalam karnaval musik seperti ini sehingga akan dibuat semenarik dan seramai mungkin. (DiskominfoAmbon).

Kementerian PANRB Buka Lowongan 128.015 Formasi CPNS Tahun 2018

Posted: 06 Sep 2018 08:08 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat akan membuka lowongan 238.015 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pengadaan tahun 2018 ini.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, sebanyak 51.271 formasi di antaranya untuk instansi Pemerintah Pusat (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (Pemda).

Ia mengatakan, jadwal pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2018 direncanakan mulai bulan September 2018, diawali dengan tahap pengumuman, pendaftaran dan verifikasi administrasi pada minggu kedua September sampai dengan minggu kedua Oktober 2018.

"Pelaksanaan seleksi pada minggu ketiga Oktober 2018 (SKD dan SKB). Pengumuman kelulusan pada minggu keempat November 2018. Sedangkan tahap pemberkasan dimulai pada bulan Desember 2018," kata Syafruddin pada Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Komplek Bidakara, Jakarta, Kamis (6/9) pagi.

Menteri PANRB merincikan, dari 238 ribu formasi itu, jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi.

Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.

Ditambahkan Menteri PANRB, pada penerimaan CPNS tahun ini dibuka formasi khusus yang terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.

Terkait dengan pelamar Diaspora, dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa dengan pendidikan minimal Strata 2. Khusus untuk perekayasa, dapat dilamar dari lulusan Strata 1. "Diaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun 2018 ini," ujar Syafruddin.

Formasi khusus yang sempat menyita perhatian masyarakat pasca Asian Games adalah atlet berprestasi internasional. Dalam hal ini, menurut Menteri PANRB, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menpora, dan merujuk pada ketentuan Permenpora No. 6/2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi CPNS tahun 2018.

Sedangkan mekanisme/sistem pendaftaran untuk eks THK-II dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. "Pendaftar dari eks THK-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)," kata Syafruddin.

Persyaratan dan Tahapan Seleksi

Untuk persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Ditegaskan Menteri PANRB Syafruddin, teknis pendaftarannya dilakukan serentak secara daring/online oleh Panitia Seleksi Nasional yang secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal pendaftaran daring/online (sscn.bkn.go.id).

"Calon pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan," tegas Syafruddin.

Ia menyebutkan, ada tiga tahapan seleksi pelamar CPNS, yaitu seleksi administrasi, SKD (Seleksi Kemampuan Dasar), dan SKB (Seleksi Kemampuan Bidang). Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, pelamar harus lolos seleksi administrasi.

SKD, lanjut Syafruddin, merupakan salah satu tahapan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

"Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018," ucap Syafruddin.

Menteri PANRB Syafruddin meminta masyarakat memantau informasi mengenai rekrutmen CPNS ini melalui situs Kementerian PANRB yakni menpan.go.id dan situs BKN melalui sscn.bkn.go.id.

Mantan Wakapolri ini juga meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap seseorang yang menjanjikan dapat masuk menjadi CPNS.

"Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang," imbuhnya. (HumasKemenPANRB)

Pengusaha Untung Pakai Mesin Kasir Tunai Milik Pemda MTB

Posted: 06 Sep 2018 02:55 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Mesin Cash Register atau Mesin Kasir Tunai milik Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) MTB yang dipinjam pakaikan ke 15 restoran atau rumah makan dalam wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) sangat menguntungkan para pengusaha.

Menurut Penanggung Jawab Warung Makan Bete-Bete, Dendi bahwa Mesin Cash Register dengan kombinasi antara mesin Point of sales (POS) dan Cash Drawer tersebut sangat mudah untuk digunakan dan menguntungkan pihaknya dalam melakukan transaksi pembayaran.

"Menguntungkan sekali karena sangat membantu kami dalam proses pembayaran," kata Dendi kepada Lelemuku.com, pada Selasa (21/8).

Ia mengaku jika pihaknya sendiri sudah menggunakan mesin berbasis android tersebut sejak tanggal penggunaan yang ditetapkan oleh Pemda MTB, yaitu pada 11 Agustus 2018 lalu.

Hal senada juga diakui oleh Penanggung jawab House Of The Coffee Joas atau Rumah Kopi Joas, Ines R. D. Kormasela bahwa sejak digunakannya mesin tersebut pihaknya sama sekali tidak mengalami masalah. Hanya saja, jika terjadi pemadaman aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dirinya akan melakukan transaksi secara manual dan kemudian, akan pindahkan salinan tersebut ke mesin kasir pada saat listrik kembali menyala.

"Mesin ini tidak susah karena kayak telepon genggam, kan android jadi mudah digunakan. Dari tanggal 11 hingga sekarang pemakaian lancar dan tidak ada halangan sama sekali. Kalau lampu padam saya akan tulis di kertas, kemudian setelah nyala langsung saya masukan ke mesin kasir," kata dia kepada Lelemuku.com di rumah kopi yang beralamat di Ruko Jalan Mathilda Batlayeri Nomor 03 B Saumlaki, pada Rabu (29/8).

Ines menuturkan jika pihaknya meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) MTB agar merubah format pembayaran yang sebelumnya telah ditambahkan dengan pajak 10 persen. Karena dari pengalamanya banyak pelanggan yang komplen jika harga pada struk pembayaran tidak sesuai dengan harga pada menu.

Dan setelah format tersebut diubah, pihaknya akan melakukan transaksi dengan harga normal dan kemudian akan melampirkan pajak 10 persen pada struk tersebut sehingga pelanggan percaya dan bisa menerima penambahan harga itu.

"Pertama kan mereka format harga langsung sudah ditambahkan dengan pajak, contoh coklat panas kan Rp25.000, pas trusknya keluar sudah 27.500. Banyak pelanggan yang komplen, mereka bilang mahal karena tidak sesuai. Jadi kami minta diubah, buat saja dengan harga normal nanti kami yang hitung satu kali dengan tambah pajaknya. Setelah itu pelanggan sudah tidak komentar lagi," tuturnya.

Sementara itu Pemilik Warung Makan Mbak Tuti, Tuti mengungkapkan dengan penggunaan mesin tersebut pihaknya mendapatkan banyak manfaat yaitu dapat mengetahui keuntungan dari penjualannya serta dapat memperoleh ringkasan transaksi pada saat ingin membuat laporan pembukuan, tanpa harus mencatat dan menghitungnya secara manual lagi.

"Sangat bermanfaat sekali dan membantu kami, ringkasan transaksi itu jelas, jadi buat laporannya juga gampang." ungkap dia kepada Lelemuku, pada Selasa (9/4).

Sebelumnya Kepala Bapenda MTB, Rosias R. M. Kabalmay, S.Pt., M.Si pun berharap dengan adanya bantuan mesin tersebut para pemilik usaha dapat melaporkan hutang pajaknya sesuai dengan kondisi nyata, yang tentunya akan berdampak positif pula pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari pajak restoran atau rumah makan.

Berikut ke 15 Restoran atau rumah makan penerima bantuan tersebut adalah restoran yang memiliki tingkat pengunjung yang tinggi, diantaranya Harapan Indah, Enang Maria, Buritan, Warung Makan Alex, Ayah I, Sogol Pelabuhan, Mahameru, Hidayah, Gemilang, Mbak Tutik, Sari Laut, Jawa Supiyani, Dua Putra, Bete-Bete dan Warung Kopi Joas
Sistem pengoprasian dari mesin POS ini ialah terhubung dengan internet, kemudian dari transaksi online tersebut akan tercatat di monitor web yang bisa langsung diakses oleh Bapenda MTB dan sistemnya sendiri memiliki alat (hardware) dan program (software) yang digunakan untuk mencatat transaksi, stock barang dan dilengkapi juga dengan system laporan manajemen yang terintegrasi. (Laura Sobuber)

HUT 83, GPM di Tanimbar Jadi Gereja Orang Basudara

Posted: 06 Sep 2018 01:38 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Ketua Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Pdt Lenny Bakarbessy Rangkoratat, S.Th mengungkapkan di tahun 2018 ini yang menjadi tema sentral bagi GPM adalah "GPM Menjadi Gereja Orang Basudara".

"GPM sepanjang tahun 2018 ini juga bergumul menjadi gereja orang basudara, yaitu GPM yang menghadirkan dirinya yang bisa juga menjadi berkat bagi semua orang, baik itu dalam lintas agama, yaitu kehadiran GPM sendiri bisa diterima bagi saudari agama lain dan sebaliknya pula," ungkap dia kepada Lelemuku.com di ruang kerjanya, pada Rabu (5/6).

Pendeta Lenny mengatakan khusus di Klasis Tansel dengan berpatokan pada tema sentral GPM tersebut maka pihaknya menjadikan kerukunan antar umat beragama menjadi modal utama saling bergandengan tangan dalam pembangun di Kepulauan Tanimbar yang aman, nyaman dan bersaudara, yang dimulai dari lingkungan para tokoh agama hingga ke masyarakat.

"Kita di GPM MTB, khusus di Klasis Tansel, yang teristimewa kita hidup juga di pusat klasis ini yang tentunya berdampingan dengan saudara-saudara yang beraga lain, maka itu kita selalu berusaha untuk berjalan bersama baik itu dilingkungan tempat tokoh-tokoh agama tapi juga dalam hidup bersama dengan masyarakat atau umat yang beraga lain," kata Pendeta yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di MTB itu.

Ia menuturkan dalam memeriahkan perayaan HUT GPM yang ke 83, yang jatuh pada tanggal 6 September 2018 ini, pihaknya melakukan banyak perlombahan mulai dari masing-masing jemaat di Kota Saumlaki hingga ke Desa.

"Segala bentuk kegiatan tersebut dimaksudkan agar para pelayan dan umat turut merasakan dan merefleksikan syukur mereka terhadap penyertaan Tuhan atas perjalanan GPM selama 1 tahun pelayanan di 2018 ini," ujar dia.

Selain itu para pelayan juga berfokus dalam peningkatkan spiritualitas mereka melalui perayaan per kategori umat, mulai dari Sekolah Minggu, Tunas Pekabaran Injil hingga seluruh keluarga. Beberapa lomba, diantara Cerdas Cermat Alkitab (CCA), Kebersihan Lingkungan, olahraga, nyanyi, bagi kaum laki-laki dan lomba khusus untuk para lansia yang berusia 60 tahun ke atas.

"Bentuk-bentuk perayaan itu juga bermacam-macam, tapi intinya adalah berfokus kepada bagaimana peningkatan spiritualitas umat, contohnya juga lomba dalam lingkungan pelayanan sebagai tanda kepedulian unuk merawat dan menjaga kebersihan alam lingkungan," tuturnya.

Perayaan puncak HUT GMP ke-83 Kota Saumlaki sendiri akan digelar pada hari Minggu (9/6), di Taman Kota Saumlaki. Dalam ibadah pengucapan syukur tersebut akan dilakukan bentuk Kebangkitan Kebangunan Rohani dengan pengkhotbah dari Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM.

"Ada beberapa jemaat yang akan rayakan dalam betuk KKR sperti di Selaru dan Kota Saumlaki, khusus di Kota Saumlaki kita adakan pada hari minggu juga hasil lomba akan diumumkan pada puncak perayaan tersebut dan sementara ini kita masih berproses dengan MPH sinode untuk mendatangkan pengkhotbah," tutup Pendeta Lenny. (Laura Sobuber)