Muhammad Yasin Payapo Harap Rumah Jadi Wadah Pembinaan Keluarga

Muhammad Yasin Payapo Harap Rumah Jadi Wadah Pembinaan Keluarga
Pemda Buru Sambut Baik Distribusi Pupuk ke Petani
Multikulturalisme Adat dan Agama Jadikan Kota Ambon Tuan Rumah Pesparani
TP4D Kejaksaan Tinggi Maluku Pantau Distribusi Pupuk di Buru
Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura
Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah
Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken
Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi
Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018
BPBD SBB dan DRR Gelar Workshop Sosialisasi Penanggulangan Bencana
Jokowi Akan Hadiri Hari Olah Raga Nasional 2018 di Ternate
DPKP Maluku Gelar Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan Prasarana Umum di SBB
Murad Ismail Jadi Ketua Tim Kampanye Joko Widodo - Ma'aruf Amin di Maluku
Petrus Fatlolon Terima Penghargaan Penggerak Pembangunan dari YP dan MPR
Dinas Ketahanan Pangan MTB Buat Kebun Percontohan di Halaman Kantor
Petrus Fatlolon Berikan Kuliah Umum ke Mahasiswa Yayasan Rumpun Lelemuku
BKKBN Halmahera Selatan Sosialisasi Waspada Narkoba dan Miras di Sumae
Paparkan Kondisi Terbaru Tanimbar, Petrus Fatlolon Gelar Tatap Muka di Ambon
Korem Babullah Dukung Hipakad Maluku Utara

Posted: 03 Sep 2018 07:00 PM PDT

PIRU, LELEMUKU.COM - Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertampat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didukung oleh kebutuhan-kebutuhan primer salah satunya adalah rumah sebagai tempat tinggal, dengan demikian kebutuhan akan rumah menjadi hak dasar bagi setiap orang.

"Disamping itu juga rumah sebagai wadah pembinaan anggota keluarga, pembentukan karakter penghuninya, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuni serta asset bagi pemiliknya," ungkap Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Abdul Rahman,ST ketika membacakan sambutan Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo pada kegiatan .

Katanya pula, Pemerintah melalui gerakan perumahan pro rakyat menempatkan sector perumahan dan kawasan pemukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Namun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan tempat tinggal kita diperhadapkan juga oleh berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup berat dan kompleks.

"Mengingat besarnya kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan, memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan yang berbasis keswadayaan masyarakat, sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar dia.

Untuk itu tanggung jawab yang begitu besar dalam mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat tak akan dapat diselesaikan tanpa didukung oleh adanya pembiayaan yang memadai. Disamping itu, sinergitas antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku atau penggiat bidang perumahan.

"Untuk itu, dirinya berharap agar adanya kerjasama antara semua pihak baik pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat harus lebih ditingkatkan. Sementara itu lewat kegiatan sosialisasi kebijakan pembiayaan dan perumahan Tahun 2018 dapat menyampaikan kebijakan maupun program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan tujuan untuk meningkatkan dan menyamakan persepsi aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dapat bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus sinergitas antara pihak eksekutif dan pihak legislatif, harapnya. (DiskominfoSBB)

Pemda Buru Sambut Baik Distribusi Pupuk ke Petani

Posted: 03 Sep 2018 06:00 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku menyambut positif distribusi pupuk yang diperuntukkan kepada para petani di kabupaten tersebut.

Menurut Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Buru, Saleh Almaskati pendistribusian pupuk dan Alat Pertanian Kecil (APK) oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku ke para petani, selanjutnya pihaknya akan menggelar rapat persiapan di tingkat-tingkat kelompok petani yang nantinya akan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

"Setelah penyaluran pupuk ini, tinggal PPL memastikan perencanaan tanam sebagai aplikasi kegiatan segera dilaksanakan. Nantinya akan ada kesepakatan bersama untuk musim tanam. Kalau bisa pada musim hujan, karena pertanaman awal membutuhkan air," ujar Almaskati.

Tahapan selanjutnya, sebut Almaskati, adalah tahapan-tahapan kegiatan, baik itu persiapan lahan, pemupukan, penanaman dan pengairan.

"Setiap pentahapan disini akan dipantau oleh petugas-petugas PPL kami yang ada di setiap masing-masing lokasi. Hal ini ditunjang, karena untuk setiap desa di Kabupaten Buru, kita memiliki petugas PPL baik PNS maupun Non PNS yang siap membantu petani," ungkapnya.

Almaskati juga berharap, dengan bantuan pemerintah melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku, akan memberikan manfaat yang besar kepada penghidupan petani di masa-masa yang akan datang.

"Mudah-mudahan dengan bantuan ini, selain meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Ini juga akan menjadi prestasi bagi mereka, sehingga pendapatan mereka untuk 3 sampai 4 tahun kedepan dapat bertamnbah," harapnya.

Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ola Maitimu juga menyampaikan, luas lahan untuk Pengembangan Perluasan Tanaman Pala di Kabupaten Buru seluas 300 hektar dengan jumlah anakan/bibit sebanyak 36.000.

"Bantuan ini terbagi di Kecamatan Air Buaya, kecamatan Fena Laisela, Kecamatan Waplau, Kecamatan Namlea dan Kecamatan Waeapo," jelas Maitimu.

Untuk anakan/bibit kata Maitimu, pihaknya dalam waktu dekat akan menyalurkan ke petani. "Bibit ini kan setelah sertifikasi dan dilakukan pelebelan baru kami serahkan ke petani," imbuhnya.

Selain pupuk dan APK, sebut Maitimu, petani juga akan memperoleh uang yang diperuntukan biaya persiapan lahan. "Jadi satu paket kegiatan itu, petani akan menerima pupuk, anakan/bibit, biaya persiapan lahan dan APK,''tandas Maitimu.

Salah satu petani, Jamal, memngaku berterimakasih dengan adanya program pemerintah berupa kegiatan pengembangan tanaman pala di Kabupaten Buru.

"Saat ini kami sudah diberikan pupuk dan APK oleh Distan Provinsi. Kami berharap nantinya setelah penyerahan anakan/bibit, kami sudah bisa melaksanakan kegiatan ini," ucap Jamal.

Dirinya menilai, pengembangan pala sangat tepat oleh pemerintah, karena prospek pala di masa mendatang. " Pala prospek di pasaran sangat bagus, sehingga tepat untuk dikembangkan, dan ini kedepan bisa menjadi peningakatan kesjahteraan kami sebagai petani," tandasnya. (HumasMaluku)

Multikulturalisme Adat dan Agama Jadikan Kota Ambon Tuan Rumah Pesparani

Posted: 03 Sep 2018 05:00 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM- Dijadikannya Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagai tuan rumah pegelaran kontes musik akbar Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Umat Katolik Tingkat Nasional pertama kalinya di Indonesia bukan tanpa alasan.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik Kementerian Agama (Kemenag) RI Eusabius Binsasi menilai, Pemerintah Pusat (Pempus) memilih daerah penghasil rempah cengkeh dan pala ini karena memiliki multikulturalisme dengan masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman budaya, ras dan agama ditengah komponen masyakarat itu sendiri.

Binsasi yang ditemui sejumlah wartawan media lokal Ambon usai menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katoli Nasional/Daerah (LP3KN/LP3KD) bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia di Aula Katolik Center Ambon, Selasa (28/8) mengaku, Ambon menjadi salah satu praktisi dalam kaitan dengan multikulturalisme masyarakat adat yang plural, dimana mereka hidup saling berdampingan, satu dan lain saling mendukung.

"Memang benar kota ini pernah dilanda konflik di tahun 1999, tapi kami melihat bagaimana gerakan masyarakat yang sadar bahwa bangkit dari konflik dan kembali hidup rukun adalah dasar utama tabiat orang Maluku sekaligus mempresentasikan hak-hak bagaimana mereka punya cara tersendiri dalam mengelola keberagaman itu seperti apa, ini yang menjadi perhatian kami kota ini layak dijadikan titik sentral orang berlomba bernyanyi dari seluruh penjuru daerah di Indonesia," papar Binsasi mengupas alasan Ambon lagi-lagi dijadikan tuan rumah even keagamaan berskala nasional setelah MTQ dan Pesparawi.

Terkait penerapan cara mengelola keberagaman itu sendiri, menurutnya Indonesia membutuhkan contoh positif yang dapat diambil dari kondisi sosial daerah ini. "Bukan tentang bagaimana orang bisa hidup rukun sedari awal, tapi tentang bagaimana orang bisa belajar untuk keluar dari konflik. Saya kira Indonesia membutuhkan semacam perspektif seperti di Ambon, dan ini bisa direplikasi ke banyak tempat lain yang memiliki kesamaan potensi pluralitasnya maupun multikulturalnya," jelas Binsasi.

Pria asal Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini juga menilai, bahwa Kota Ambon bisa dijadikan barometer di Indonesia terkait multikulturalisme untuk dikelola secara baik. "Ambon lebih spesifik dari daerah lain. Maluku adalah negeri Raja-Raja, ini menunjukan sebuah kawasan di tanah air memiliki keberagaman kondisi masyarakat terkait adat, istiadat, agama maupun bahasa. Keberagaman sekaligus kearifan lokal inilah yang mampu mereka kelola dengan baik, sehingga dapat dijadikan ukuran tentang bagaimana hal itu bisa menjadi perisai menumbuhkan rasa cinta kepada sesama," jelas lelaki kelahiran 1959 ini.

Konteks lain yang lebih menarik bagi Binsasi, orang Ambon adalah proses sebelum dan sesudah dimana kota ini pernah mengalami kerusuhan di masa lalu mengakibatkan tidak sedikit korban berjatuhan dimana-mana. (KemenagMaluku)

TP4D Kejaksaan Tinggi Maluku Pantau Distribusi Pupuk di Buru

Posted: 03 Sep 2018 04:00 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Pendistribusian pupuk yang diperuntukan bagi petani di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dalam rangka Perluasan Tanaman Pala yang merupakan proyek Dinas (Distan) Provinsi Maluku yang dibiayai anggaran Kementerian Pertanian dikawal Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Maluku, yang turun untuk mengetahui secara langsung setiap proses pentahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan mekanisme peruntukan.

Penyerahan pupuk kepada tiga (3) ketua kelompok petani oleh rekanan, sekaligus penandatanganan Berita Acara penyerahan disaksikan Tim TP4D dan Tim Distan Pertanian Provinsi Maluku dan pejabat Distan setempoat di Desa Silahoni Kecamatan Namlea, Rabu (29/8).

Kasi D TP4D, Sofyan Saleh yang ditemui, mengatakan, TP4D berperan dalam memngawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasive.

"Sebelumnya, kita sudah meninjau lokasi pengembangan Kawasan bawang merah di Kabupaten Malra. Kali ini, kami ke Kabupaten Buru untuk melihat langsung setiap proses pentahapan kegiatan yang berlangsung di lapangan, sehingga dipastikan tidak ada perbuatan menyimpang dari penyaluran pupuk," ungkap Sofyan dihadapan para petani penerima bantuan.

Dirinya berharap, bantuan pemerintah kepada petani dapat tersalurkan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap semua proses ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada, sehingga dampak kepada petani untuk masa depan. Apalagi masyarakat begitu antusias dalam menerima bantuan ini," paparnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Saleh Almaskati mengatakan, setelah pendistribusian pupuk dan Alat Pertanian Kecil (APK) oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku ke para petani, selanjutnya pihaknya akan menggelar rapat persiapan di tingkat-tingkat kelompok petani yang nantinya akan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

"Setelah penyaluran pupuk ini, tinggal PPL memastikan perencanaan tanam sebagai aplikasi kegiatan segera dilaksanakan. Nantinya akan ada kesepakatan bersama untuk musim tanam. Kalau bisa pada musim hujan, karena pertanaman awal membutuhkan air," ujar Almaskati.

Tahapan selanjutnya, sebut Almaskati, adalah tahapan-tahapan kegiatan, baik itu persiapan lahan, pemupukan, penanaman dan pengairan.

"Setiap pentahapan disini akan dipantau oleh petugas-petugas PPL kami yang ada di setiap masing-masing lokasi. Hal ini ditunjang, karena untuk setiap desa di Kabupaten Buru, kita memiliki petugas PPL baik PNS maupun Non PNS yang siap membantu petani," ungkapnya.

Almaskati juga berharap, dengan bantuan pemerintah melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku, akan memberikan manfaat yang besar kepada penghidupan petani di masa-masa yang akan datang.

"Mudah-mudahan dengan bantuan ini, selain meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Ini juga akan menjadi prestasi bagi mereka, sehingga pendapatan mereka untuk 3 sampai 4 tahun kedepan dapat bertamnbah," harapnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ola Maitimu juga menyampaikan, luas lahan untuk Pengembangan Perluasan Tanaman Pala di Kabupaten Buru seluas 300 hektar dengan jumlah anakan/bibit sebanyak 36.000.

"Bantuan ini terbagi di Kecamatan Air Buaya, kecamatan Fena Laisela, Kecamatan Waplau, Kecamatan Namlea dan Kecamatan Waeapo," jelas Maitimu.

Untuk anakan/bibit kata Maitimu, pihaknya dalam waktu dekat akan menyalurkan ke petani. "Bibit ini kan setelah sertifikasi dan dilakukan pelebelan baru kami serahkan ke petani," imbuhnya.

Selain pupuk dan APK, sebut Maitimu, petani juga akan memperoleh uang yang diperuntukan biaya persiapan lahan. "Jadi satu paket kegiatan itu, petani akan menerima pupuk, anakan/bibit, biaya persiapan lahan dan APK,''tandas Maitimu.

Salah satu petani, Jamal, memngaku berterimakasih dengan adanya program pemerintah berupa kegiatan pengembangan tanaman pala di Kabupaten Buru.

"Saat ini kami sudah diberikan pupuk dan APK oleh Distan Provinsi. Kami berharap nantinya setelah penyerahan anakan/bibit, kami sudah bisa melaksanakan kegiatan ini," ucap Jamal.

Dirinya menilai, pengembangan pala sangat tepat oleh pemerintah, karena prospek pala di masa mendatang. " Pala prospek di pasaran sangat bagus, sehingga tepat untuk dikembangkan, dan ini kedepan bisa menjadi peningakatan kesjahteraan kami sebagai petani," tandasnya. (HumasMaluku)

Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura

Posted: 03 Sep 2018 03:21 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasien Kartu Papua Sehat (KPS) dipastikan masih menerima penanganan prioritas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang, tak ada alasan untuk menghentikan pemberian pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Kartu Papua Sehat.

"Pasien KPS tetap menjadi prioritas pelayanan di RSUD Jayapura. Apa pun bentuk alasannya, pasien yang menggunakan KPS tetap diberikan pelayanan yang sesuai standar prosedur," terang Anggiat, Jumat (30/8).

Dia memastikan sejauh ini pelayanan KPS tidak bermasalah dan sudah berjalan dengan baik. Bahkan pihaknya sudah meminta kepada seluruh petugas medis di rumah sakit untuk memperhatikan pasien KPS.

Sementara untuk mendukung program KPS itu, Pemerintah Provinsi Papua setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah.

"KPS ini kan pembiayaannya diambil dari anggaran APBD Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga dalam pengunaanya harus tepat sasaran, demikian juga pertanggungjawaban kita lakukan dengan baik."

"Makanya selama ini pelayanan KPS terutama kepada Orang Asli Papua terus berjalan optimal. Kendati pun masih ada kekurangan, hal itu akan menjadi perhatian bersama baik manajemen RSUD Jayapura dan juga Pemerintah Provinsi Papua, untuk selanjutnya ditingkatkan pelayanannya," ucapnya.

Sebelumnya, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien KPS, Dinas Kesehatan Provinsi Papua memastikan bakal mulai mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kartu Papua Sehat (JKN-KPS), paling lambat pada 2019 mendatang.

Meski begitu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay, untuk dapat mewujudkannya juga diperlukan nomenklatur maupun item pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Daerah. (DiskominfoPapua)

Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah

Posted: 03 Sep 2018 03:12 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkinerja rendah selama dirinya ditunjuk memimpin serta menjalankan pemerintahan di bumi cenderawasih.

Meski tak menyebut dan menjelaskan secara terperinci, dia bakal terus mendorong SKPD tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan diatas tanah ini, boleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Sebab memang fungsi saya sebagai gubernur kan membina mereka. Tentu akan saya lakukan pembinaan secara bertahap, bertingkat tetap juga berlanjut mendorong SKPD supaya terus berprestasi."

"Supaya yang sudah bagus dipertahankan, kinerja sedang ditingkatkan, sementara yang kurang dua kali ditingkatkan. Ini yang akan saya lakukan sebelum menyerahkan jabatan kepada gubernur definitif," ucap dia.

Dikatakan, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi. Tujuannya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, seperti Direktur RSUD Jayapura, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Intinya kita masih tunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga beberapa jabatan yang kosong di provinsi belum dapat diisi."

"Kalau sudah turun persetujuan dari Mendagri barulah kita lantik. Sebab untuk melantik pejabat eselon II, perlu ada persetujuan Mendagri tetapi juga KASN. Setelah keluar persetujuan baru kita lakukan pergantian," jelasnya.

Ditanya alasan melakukan pelantikan disaat masa jabatannya tinggal menghitung hari, Soedarmo mengatakan hal itu sah-sah saja. Kendati pun pelantikan dilakukan oleh dirinya sehari sebelum meletakkan jabatan.

"Yang penting kan ada surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian kedua ada persetujuan dari KASN. Jika semua sudah ada maka telah sah di mata hukum," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken

Posted: 03 Sep 2018 03:10 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mulai mendorong lembaga pendidikan di Bumi Cenderawasih agar mulai mengkurikulumkan noken paling lambat mulai tahun ajaran 2019 mendatang.

Menurut Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Nadjamudin Ramly mengatakan, tujuan mengkurikulumkan noken adalah sebagai upaya untuk melestarikan hasil kerajinan tangan khas masyarakat Papua tersebut.

Apalagi noken sebelumnya telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Unesco. Sehingga perlu ada komitmen dari semua pihak, tak terkecuali lembaga pendidikan untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut.

"Kalau Kemendikbud saja sudah berupaya mendorong noken masuk dalam kurikulum muatan lokal (Mulok) sekolah, kita juga harap pemerintah daerah demikian. Sebab untuk menjaga kearifan lokal ini, perlu ada proteksi dimana salah satunya dengan mengajak anak-anak sekolah mempelajarinya," ucap dia di Jayapura, belum lama ini.

Dia jelaskan, seperti di Provinsi Bali, para siswa dan siswi kini sudah diajarkan maestro seni. Dimana mereka mulai didorong untuk menciptakan satu hasil karya seni sejak masih di usia dini.

Oleh karenanya, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Papua, pihaknya mendorong perintisan program seninam masuk sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya dan kesenian daerah Papua.

"Untuk program ini memang sudah dimulai pada 2017 lalu, dimana program seninam masuk sekolah ini berupaya agar seluruh sekolah menerapkan mata pelajaran muatan lokal (Mulok) untuk melestarikan budaya Papua kedepan."

"Noken juga sudah masuk sekolah, tapi masih di wilayah kota Jayapura, kedepan kita harapkan ada aturan khusus dari Kemendikbud agar seluruh sekolah di Indonesia menerapkan mata pelajaran muatan lokal khusus Noken," harapnya.

Sebelumnya, Sekda Papua mengaku sangat mendukung program noken masuk kurikulum sekolah. Kendati begitu, dia berharap Pemerintah Kabupaten agar mulai meningkatkan produksi bahan baku noken yang dinilai telah semakin berkurang.

Dimana noken sendiri dibuat dari bahan baku kayu pohon Manduam, pohon Nawa atau Anggrek hutan.

Deputi Bidang Kebudayaan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Haswan Yunas, mengatakan noken merupakan produk ekonomi kreatif masyarakat yang perlu terus disosialisasikan sebab telah menjadi kebutuhan masyarakat.

Dia berharap dengan dikurikulumkannya noken, hasil produk yang dihasilkan kedepan makin beragam dan dengan kualitas terbaik. (DiskominfoPapua)

Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi

Posted: 03 Sep 2018 03:08 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Aksi pemukulan tenaga pendamping oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda mendapat sorotan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo. Kendati memaklumi hal itu, dia berharap kejadian serupa tak lagi terulang di masa mendatang.

Sebab menurutnya, tak semestinya seorang pejabat publik menyelesaikan masalah dengan tindakan fisik. Mestinya yang bersangkutan memberi contoh yang baik dan menahan emosinya.

"Soal Penjabat Bupati Puncak memukul tenaga pendamping saya sudah dapat laporannya dan itu ada kesalahpahaman ya. Memang bupati sudah mengakui tidak bisa mengendalikan emosi."

"Tapi bagaimana pun kan kita harus pandai mengendalikan emosi. Tidak boleh juga sebetulnya lakukan tindakan fisik. Tapi ya sudah lah, saya juga sudah sampaikan agar jangan sampai terjadi lagi," terang Soedarmo di Jayapura, pekan lalu.

Terkait permintaan tenaga pendamping agar Penjabat Bupati Nicolaus meminta maaf secara terbuka ke publik lewat media massa, dia menyatakan jika diperlukan wajib untuk dilaksanakan. Namun, menurut dia, dari informasi yang diterima olehnya sudah ada pertemuan antara Penjabat Bupati dengan korban Stepen Subay .

"Informasi terakhir sudah ada penyelesaian. Yang terpenting jangan sampai terulang saja. Boleh kita emosi, marah, tapi pengendalian diri itu sangat penting. Semoga ini jadi pelajaran juga sebab kita tidak boleh melakukan tindakan fisik," terangnya lagi.

Belum lama ini, media sosial dihebohkan dengan video penamparan oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda kepada tenaga pendamping distrik setempat, Stepen Subay, di Ilaga.

Dalam video nampak Penjabat Bupati Puncak sebanyak tiga kali melakukan penamparan karena kesal terhadap kinerja kurang maksimal tenaga pendamping, di wilayah setempat. Yang bersangkutan juga dinilai berbicara tak sesuai fakta lapangan, bahkan tak pernah berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

Menyikapi viralnya video tersebut, Stepen Subay selaku korban penamparan via telepon selulernya, Senin (27/8) membenarkan peristiwa tersebut. Insiden penamparan itu terjadi pada 13 Agustus 2018 lalu.

Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah tidak mempermasalahkan insiden itu. Hanya saja, dirinya kecewa dengan sikap Bupati Nicolaus yang dalam sebuah surat kabar tidak mengklarifikasi atau meminta maaf. (DiskominfoPapua)

Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018

Posted: 03 Sep 2018 03:04 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna menghindari minimnya penyerapan anggaran di tahun 2019 mendatang, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, bakal melakukan tender atau proses lelang proyek di November atau Desember 2018 tahun ini.

Menurut Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa, dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, diharapkan penyerapan anggaran 2019 lebih maksimal dan pihak ketiga lebih leluasa melaksanakan tugasnya.

"Sebab sebenarya dari masih bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) saja, kita sudah bisa lelang. Sehingga kontrak itu bisa terjadi ketika sudah penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sudah ketok palu APBD di DPR Papua," terang dia di Jayapura, pekan lalu.

Debora yang pekan lalu dilantik oleh Penjabat Gubernur bertekad melakukan evaluasi terhadap kinerja biro yang dipimpinnya. Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dan keterlambatan pelaksanaan tender tahun ini.

Disamping beberapa hal yang mengganjal, diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen dari SKPD. "Memang rata-rata SKPD tahun ini belum berani serahkan dokumen setelah penetapan APBD. Mereka masih menunggu SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terbit dulu. Padahal dalam Perpres terbaru dinyatakan bisa melakukan lelang mendahului penetapan APBD," ucap dia.

Upaya kedua yang akan dilakukan olehnya adalah mendorong bironya memiliki ruangan yang lebih representatif. "Sebab sekitar 60-80 orang berada ruangan saat ini sudah tak memungkinkan lagi. Sehingga kita butuh yang lebih besar untuk maksimalnya kinerja biro ini," tutur dia.

Hal ketiga yang ingin dilakukan olehnya adalah membenahi beberapa standar operasional prosedur di biro tersebut.

"Misalnya kita dari awal, mulai front office lalu kemudian ada verifikasi pertama, kedua selanjutnya usulan naik ke kepala biro dan pokja. Nah, disini kelompok kerja (Pokja) ULP dalam biro diharapkan bisa mematuhi dan melaksanakan proses secepat mungkin."

"Artinya nanti kita buat sistem dalam portal intranet yang dilakukan secara sistematis dimana tanggal masuk dan keluar berkas terpantau. Sehingga nanti ketika dokumen diserahkan SKPD, akan diberi user untuk bisa dipantau lewat barcobe yang diberi. Paling tidak, diusahakan paling lambat back office memproses tujuh hari sesuai SOP. Dengan harapan tak ada lagi berkas yang telat dilelang atau terlalu banyak pengkajian hingga pelaksanaan lelang menjadi tak jelas," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

BPBD SBB dan DRR Gelar Workshop Sosialisasi Penanggulangan Bencana

Posted: 03 Sep 2018 03:00 PM PDT

PIRU, LELEMUKU.COM - Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku bekerja sama dengan PT. Disaster Risk Reduction (DRR) Indonesia menggelar kegiatan Workshop sosialisasi penyusunan rencana penanggulangan bencana Tahun 2018 di ruang rapat lantai dua Kantor Bupati Seram Bagian Barat.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Mansur Tuharea,SH,MM dikarenakan pada Tahun 2017 Kabupaten Seram Bagian Barat bersama 25 Kabupaten/Kota yang berada di seluruh Indonesia yang menindaklanjuti susunan kerja risiko bencana menjadi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Menurut Salah satu pemateri dari PT. Disaster Risk Reduction (DRR) Indonesia Multazam F. Ardi kepada awak media mengatakan RPB sendiri berfungsi sebagai rencana induk penanggulangan bencana di Kabupaten SBB.

Dengan adanya RPB ini sehingga upaya penanggulangan bencana lebih terkoordinir, terencana dan berkelanjutan dan tepat sasaran, karena kajian RPB tersebut disusun berdasarkan hasil kajian resiko yang ditemukan pada Tahun 2017 lalu.

"Dalam sosialisasi ini juga kita telah membahas bencana-bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani di kabupaten Seram Bagian Barat, bencana yang sering terjadi dalam tanda kutip menjadi langanan yang sering dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten SBB. Selain itu, kita juga mencari akar permasalahan terhadap masing-masing potensi bencana tersebut. Saya berharap kalau sudah terintervikasi akar masalahnya maka kita dapat menemukan solusi dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi potensi bencana yang akan dihadapi." Ucap Multazam.

Lanjutnya, hal kajian resiko bencana sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan BPBN Nomor 2 Tahun 2012 yang sudah dijadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mempelajari sebuah bencana dengan memperhitungkan bagaimana potensi bahaya pada setiap itensitas jenis bencana, potensi kerugian, dan kemampuan daerah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana tersebut.

Ketiga aspek ini dipadukan untuk menemukan nilai resiko bencana. Untuk itu, pada setiap penyusunan RPB harus mengacu pada hasil kajian resiko bencana yang disingkronkan lagi dengan RPJMD Kabupaten SBB dan Rensra SKPD yang terkait dengan bencana.

"Lewat penyusunan kajian resiko penanggulangan bencana yang dilaksanakan di Kabupaten SBB hari ini, nantinya akan di presentasikan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional pada bulan Desember 2018 mendatang sehingga BPBN membantu prioritas bencana ke tiap daerah bencana," kata Multazam. (HumasSBB)

Jokowi Akan Hadiri Hari Olah Raga Nasional 2018 di Ternate

Posted: 03 Sep 2018 02:26 PM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) akan membuka pelaksanaan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) 2018 dengan mengusung tema "Ayo Olahraga Membangun Indonesia" yang dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Minggu (9/8) nanti.

Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Ternate, Sukarjan Hirto, Haornas yang dipusatkan di lapangan Gelora Kieraha Kota Ternate ini juga akan dimeriahkan oleh beberapa artis nasional seperti Via Vallen, Cakra Khan dan Yopie Latul.

"Artis yang memastikan tampil dalam pelaksanaan Haornas diantaranya Via Vallen, Cakra Khan dan Yoppi Latul," kata dia kepada di Ternate pada Senin (3/9).

Dikatakan, berbagai infrastruktur telah dibenahi, terutama tempat pelaksanaan Haornas di Gelora Kieraha Ternate dan akan rampung sebelum 9 September nanti. Karena tamu dari berbagai daerah se Indonesia dan luar negeri akan hadir di Kota Ternate.

"Untuk persiapan menyambut para tamu sudah dipersiapkan lebih awal dan Ternate akan menjadi salah satu kota yang tersibuk, dikarenakan bakal banyak kedatangan tamu baik Nusantara maupun Mancanegara," ujarnya.

Hirto mengatakan, penyambutan kehadiran ribuan tamu tentunya harus disiapkan secara matang, mulai ketersediaan tempat penginapan mulai dari hotel hingga transportasi seperti bus yang disediakan bagi tamu. Kegiatan itu sendiri akan digelar pada saat pembukaan Haornas itu akan dilakukan di Stadion Gelora Kieraha.

"Acara pembukaan Haornas akan dilaksanakan di Gelora, juga ada obor Asian Para Games, Sepeda Nusantara dan pameran," ujarnya.

Sementara itu kegiatan Obor Asian Para Games dan sepeda Nusantara akan dilaksanakan di dua tempat berbeda. Obor Asian para Games dilaksanakan di Kesultanan Ternate. Berbagai acara bakal dilaksanakan di semua lintas SKPD, dan seluruh masyarakat bakal dilibatkan dalam menyambut Haornas tersebut.

"Sedangkan pameran dilaksanakan di Duaffa Center pada 9 September dan untuk acara sepeda itu nanti mulai start dari kawasan Landmark dan berakhir di objek wisata Pantai Jikomalamo," ujarnya.

Haornas diperingati setiap 9 September untuk mengenang pembukaan PON I di kota Solo yang dilaksanakan pada 9 September 1948. PON I, 9-12 September 1948 itu, diikuti 600 atlet memperebutkan 108 medali dari 9 cabang. Pesta olahraga di tengah situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu diikuti 13 kota dan karesidenan.

Sementara itu Deputi Pembudayaan Olahragam Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Raden Isnanta mengatakan Haornas merupakan sarana guna menguatkan bahwa masyarakat itu mulai menyenangi olahraga, melakukan olahraga, secara berjenjang.

"Kalau sudah senang berolahraga, maka otomatis bibit akan mudah didapat untuk terus membangun olahraga Indonesia kedepannya. Kelanjutannya untuk mencari bibit. Jika digelarnya kompetisi berjenjang seperti Liga Sepakbola Pelajar U14 atau pun 16 Piala Menpora 2018, menjadi wahana-wahana untuk menjaring bibit potensial, karena menurutnya tak sedikit terjaring bibit-bibit muda olahraga Indonesia melalui kompetisi seperti ini," ungkap dia.

Isnanta juga mengemukakan jika di Haornas menjadi tempat apresiasi tertinggi insan sepakbola yang berprestasi baik di level nasional maupun internasional.(Tempo/Kompas)

DPKP Maluku Gelar Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan Prasarana Umum di SBB

Posted: 03 Sep 2018 02:00 PM PDT

PIRU, LELEMUKU.COM - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Maluku menggelar kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan Prasarana Umum di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Kegiatan yang berlangsung dalam pekan ini menghadirikan dua pemateri yaitu : Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Abu Bakar Latuconsina, M.Si dan Kabid PTSP Provinsi Maluku Robby Tomasoa,M.Si di aula pertemuan mentari Piru.

Dalam kajian materi yang disampaikan Abu Bakar Latuconsina,M.Si menitik beratkan pada landasan hukum dan kebijakan terkait perumahan di Indonesia dengan mengaraha pada sasaran pembangunan perumahan (RPJMN 2015-2019) sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan tentang setiap orang berhak hidup sejahtera dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International convenant on Economic, Sosial dan Cultural Rights.

"Serta beberapa aturan lainnya menyangkut perumahan dan kawasan pemukiman seperti UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, pasal 5 ayat 1 "Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, pasal 121 ayat 1 "Pemerintah dan atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan system pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, UU NO 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, UU No 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, PP No 88 Tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman PP no 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, Perpres No 101 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perpres no 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Skekunder perumahan, lembaga Negara RI Tahun 2016 Nomor 266," papar dia.

Sementara itu, Robby Tomasoa, M.Si salah satu Kabid di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dalam manterinya mengupas tentang pembiayaan perumahan dan prasarana umum perizinan dan non perizinan. Dimana pelayanan terpadu satu piintu dibidang penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan mandate dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakuka dalam satu tempat.

Katanya pula terkait dengan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau administrator kawasan ekonomi khusus yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"System pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat spise adalah system elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian /LPNK yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan," jelas Tomasoa. (DiskominfoSBB)

Murad Ismail Jadi Ketua Tim Kampanye Joko Widodo - Ma'aruf Amin di Maluku

Posted: 03 Sep 2018 01:43 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Irjen Pol (purn) Drs. Murad Ismail ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 Ir. Joko Widodo dan KH. Prof Dr (HC) Ma'ruf Amin di Provinsi Maluku.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae melalui facebooknya pada Senin (3/9).

"Ketua Tim Kampanye Pilpres 2019 - Ir. Joko Widodo & KH. Prof Dr (HC) Ma'ruf Amin, Provinsi Maluku, Irjen Pol (purn) Drs. Murad Ismail. Kecintaan beliau untuk Maluku, tak di ragukan, dari Maluku untuk Indonesia.#cintamaluku," ujar dia.

Murad pernah menjadi Kapolda Maluku sebelum dipromosikan sebagai Komandan Korps Brimob. Ia selanjutnya mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Maluku 2018 dan menang dengan suara terbanyak di mayoritas wilayah.

Sebelumnya Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku, Basri Damis juga mengusulkan Murad Ismael menjadi Ketua Tim Sukses (Timses) pemenangan calon Jokowi-Amin.

Dikatakan Murad merupakan sosok yang teruji dan memiliki kapabilitas sehingga direkomendasi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PKPI, PPP dan PAN.

Ia juga menyatakan sebanyak sembilan kepala daerah kabupaten/kota yang menyatakan sikap untuk menjadi timses pemenangan pasangan Jokowi-Amin, termasuk Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon yang notabene adalah kader Partai Demokrat.

Bergabungnya sembilan kepala daerah dari 11 kabupaten/kota termasuk sejumlah wakil kepala daerah di Maluku tersebut, semakin memperkuat prediksi politik DPW PKB Maluku jika pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut akan unggul di Maluku.

"Kita optimis pasangan Jokowi-Maruf akan menang telak di Maluku. Karena sejumlah kepala daerah sudah bergabung. Seperti Petrus Fatlolon Bupati Maluku Tenggara Barat yang juga kader Demokrat sudah siap. Tergabung. Petrus Fatlolon sudah konfirmasi ke saya beliau siap bergabung dengan tim pemenangan Jokowi -KH Maruf Amin di Maluku dan bersedia menjadi ketua Tim Jokowi-KH Maruf Amien di Maluku Tenggara Barat," kata Ketua DPW PKB Maluku Basri Damis melalui press rilis yang diterima Lelemuku.com.

Basri menerangkan, lompatan politik Fatlolon ke barisan Jokowi-Ma'ruf tentunya dengan pertimbangan politik yang matang. Basri mengaku, salah satu dalil politik yang menjadi pijakan Fatlolon adalah, keberhasilan dan komitmen Jokowi dalam memimpin Indonesia.

"Pak Fatlolon tentu tidak mau seperti kacang lupa kulit. Beliau menghargai kerja keras kabinet Jokowi di MTB. Sikapnya ini demi menjamin keberlangsungan pembangunan dan kemajuan daerah" terangnya.

Basri mengungkapkan, padangan Fatlolon bahwa Jokowi sukses membangun dari pinggiran, daerah tertinggal dan terpencil di Indonesia. Sebagai bapak pembangunan infrastuktur, Jokowi di nilai berhasil dan telah meletakkan pondasi pembangunan secara merata antara Jawa dan Luar Jawa.

"Sebagai bapak pembangunan, pak Jokowi sukses membangun Indonesia dari pinggiran dan memposisikan pembangunan yang merata antara Jawa dan luar Jawa. Ini menjadi alasan pak Fatlolon. Bahkan saat ini, infrastruktur di Indonesia Timur maju sangat pesat. Begitupun Tol Laut Sebagai jembatan Mengatasi distribusi Barang dan mengatasi keterisolasian antar daerah di nilai telah di rasakan manfaatnya oleh daerah di Indonesia timur," paparnya.

Sikap Fatlolon mengingatkan kita pada, sikap politik Tuan Guru Bajang, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Lukas Enembe Gubernur Papua. Ketiga kepala daerah itu pindah haluan demi mementingkan daerah dan tidak mau ikut dalam arus oposisi segelintir elit di Jakarta.

Berikut ini daftar Bupati dan wakil bupati di Maluku yang telah berkomitmen memenangkan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019: Walikota Ambon, Richad Louhanapessy (Golkar), Bupati Maluku Tenggara, Taher Hanubun (PKB), Bupati Buru, Ramli Umasugi (Golkar), Bupati Buru Selatan, Tagop S Sudarsono (PDIP), Bupati Seram Bagian Timur, Mukti Keliobas (Golkar), Bupati Seram Bagian Barat, Yasin Payapo (Hanura), Bupati Aru Johan Gonga (Nasdem), Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno (PDIP), Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon (Demokrat).

Selanjutnya para Wakil Kepala daerah yang mendukung diantaranya, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler (PPP), Wakil Bupati Maluku tenggara, Petrus Beruatwarin (PKB), Wakil Bupati Buru, Amos Besan (PDIP), Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Thimotius Akerina (Nasdem), serta Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury (PDIP). (Albert Batlayeri)

Petrus Fatlolon Terima Penghargaan Penggerak Pembangunan dari YP dan MPR

Posted: 03 Sep 2018 01:00 PM PDT

Petrus Fatlolon TErima Penghargaan Penggera Pembangunan dari YP dan MPR

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Apreseasi dan penghargaan bagi insan penggerak pembangunan diberbagai sektor diberikan oleh YP dan MPR berupa Citra Satyalencana Bhakti Bela Negara Kesatuan RI Tahun 2018.

Penghargaan ini diterima oleh Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon sebagai salah satu Bupati di daerah perbatasan yang memiliki komitmen dalam pembangunan di daerah.

Selain kepada beberapa Kepala Daerah, penghargaan ini juga diberikan kepada para pengusaha muda, aktivis lingkungan dan para inovator. (HumasMTB)

Dinas Ketahanan Pangan MTB Buat Kebun Percontohan di Halaman Kantor

Posted: 03 Sep 2018 12:00 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon ajak Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tingkatkan pembangunan daerah dengan dimulai dari lingkungan sekitar.

Hal ini terwujud, salah satunya melalui contoh yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) MTB beserta seluruh jajarannya yaitu dengan memanfaatkan halaman kantor untuk membuat kebun percontohan.

"Pak Bupati sudah memberikan contoh bagi kita dengan memanfaatkan halaman rumah di kediaman Bupati dengan menanam sayur-sayuran, buah-buahan maupun tanaman bumbu dapur, kita juga harus menjadi contoh apalagi terkait dengan pemanfaatan halaman rumah bagi peningkatan ketahanan pangan masyarakat Tanimbar," demikian disampaikan oleh Drs. Joseph J. Kelwulan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Untuk mengapreseasi kerja Dinas Ketahanan Pangan dalam pemanfaatan lahan perkantoran, maka dilakukan apel gabungan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam Apel yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Barat, dinas ini pun mendapat apreseasi dengan kebersihan lingkungan kantornya.

"Lingkungan kantor yang bersih, halaman yang ditata dan dimanfaatkan dengan baik, maka kita semua dapat beraktifitas dengan baik dan sehat, dan masyarakat pun dapat terlayani dengan maksimal," ucap Bupati dalam arahannya.

Setelah pelaksanaan apel dilanjutkan dengan panen sayur di kebun percontohan Dinas Ketahanan Pangan yang juga dihadiri oleh Ketua dan Pengurus TP PKK Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (HumasMTB)

Petrus Fatlolon Berikan Kuliah Umum ke Mahasiswa Yayasan Rumpun Lelemuku

Posted: 03 Sep 2018 11:59 AM PDT

LAURAN, LELEMUKU.COM - Awali kegiatan akademik tahun 2018 dan 2019, Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon memberikan Kuliah Umum bagi mahasiswa pada 3 Perguruan Tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki pada Sabtu (1/9)

Bupati Fatlolon didaulat untuk memberikan materi "Menggagas Pendidikan yang Berkarakter dari Perspektif Pemerintah Daerah". Sesuai visi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 yaitu Mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara Barat yang sehat, cerdas, berwibawa dan mandiri.

Bupati menjelaskan tentang arah pembangunan MTB cerdas yang dalam pencapaiannya mengedepankan pendidikan yang berkarakter bagi setiap insani di daerah ini kepada mahasiswa yang berasal dari Sekolah Tinggi Ekonomi Saumlaki (STIESA), Sekolah Tinggi Administrasi Saumlaki (STIAS) dan Sekolah Tinggi Ilmu Perguruan Saumlaki (STKIPS).

Diakhir kuliah umum tersebut Bupati berpesan kepada para mahasiswa agar selama menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi dapat menimba ilmu sebanyak mungkin dan diaplikasikan ditengah-tengah masyarakat.

"Jangan hanya berpikir setelah tamat dari Perguruan Tinggi harus menjadi PNS atau tenaga kontrak di Pemda saja, tetapi Saudara-saudara sekalian harus memiliki kreatifitas, mengembangkan potensi dan pengetahuan yang dimiliki untuk membuka lapangan kerja yang juga dapat membawa dampak positif bagi masyarakat di Tanimbar" pesan Bupati diakhir kuliah. (HumasMTB)

BKKBN Halmahera Selatan Sosialisasi Waspada Narkoba dan Miras di Sumae

Posted: 03 Sep 2018 09:42 AM PDT

SUMAE, LELEMUKU.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) bersama Babinsa Ramil Labuha melaksanakan sosialisasi Bahaya Narkoba dan Minuman Keras kepada Ibu-ibu kader Posyandu dari Kelompok Kegiatab Tri Bina Desa Sumae, Kecamatan Bacan pada Sabtu (1/9)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan BKKBN Halsel Iby Mulyani Ishak, S.Km dan Ibu Anrimaya Nawawi, Babinsa Koptu Sadek Jumat, Sekdes Pati Rumadang, Ketua BPD Nahrawi Sangi serta diikuti oleh 40 orang peserta Kader Posyandu.

Dalam kesempatan tersebut Narasumber menyampaikan beberapa point yang menjadi fokus Tri Bina antara lain BKB (Bina Keluarga Bayi dan Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) 3 kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari keluarga maupun lingkungan sekitar.

Sementara itu Babinsa juga kembali memberikan materi tentang dampak negatif psikis bagi keluarga akibat mengkonsumsi miras dan Narkoba ditinjau dari aspek kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. (Penrem152)

Paparkan Kondisi Terbaru Tanimbar, Petrus Fatlolon Gelar Tatap Muka di Ambon

Posted: 03 Sep 2018 09:02 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SH., MH. melakukan tatap muka dengan masyarakat Tanimbar di Kota Ambon di Gedung Serbaguna St Xaverius pada Senin (3/8).

Pertemuan yang dihadiri Bupati bersama Istri, Joice Fatlolon Pentury ini menyampaikan kondisi terbaru Tanimbar saat ini diantaranya terkait perkembangan Bandara Mathilda Batlayeri Amtufu, Pelabuhan Saumlaki, pembangunan Kota Saumlaki dengan pembuatan salura drainase dan trotoar serta wacana pengembangan lokasi wisata di Olilit dan Tumbur.

Selain itu Fatlolon memaparkan wacana perubahan nama Kabupaten MTB menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tinggal menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah Pusat setelah sebelumnya disepakati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikatakan dengan perubahan nama ini, Kabupaten Tanimbar Utara berpotensi untuk dimekarkan dengan segera. Sehingga pembangunan di wilayah utara Kepulauan Tanimbar dapat berjalan dengan segera.

Usai pemaparan, acara dilanjutkan dengan dialog dengan masyarakat dari berbagai paguyuban desa se Tanimbar yang mencapai 70 orang tersebut dengan tujuan agar Pemerintah Daerah juga mendapat saran dan masukan dari masyarakat Tanimbar di Kota Ambon untuk pengembangan pembangunan di daerah. (HumasMTB)

Korem Babullah Dukung Hipakad Maluku Utara

Posted: 03 Sep 2018 08:18 AM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM - Organisasi Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) Provinsi Maluku Utara secara resmi terbentuk, kegiatan pelantikan dilaksanakan di Aula Eks Kantor Walikota Ternate pada Senin (1/9).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Hipakad Hariara Tambunan, S.H., M.M., Danrem 152/Babullah yang diwakili Kasiter Mayor Inf M. Laode Sabarudin, Dandim 1501/Ternate Letkol Kav Bambang Sugiyarta, S.H., M.M., M.Tr (Han), Sultan Jailolo, Perwakilan Danlanal Ternate, Kapolres Ternate yang diwakili Kasat Binmas AKP Aris.

Dalam kesempatan tersebut Danrem memberikan sambutannya bahwa Organisasi HIPAKAD sebagai wadah putra/i dan kelurga besar Angkatan Darat harus dapat bertransformasi dan menyesuaikan dengan jaman serta memberikan kontribusi positif dalam pemberdayaan masyarakat serta mendukung proses berjalanannya pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan HIPAKAD Provinsi Malut oleh Ketua Umum, serta pengambilan sumpah Ketua dan pengurus DPC Kab/Kota oleh Ketua Provinsi sekaligus penyerahan Dhuaja organisasi.

Sementara itu secara terpisah Kapenrem 152/Bbl Kapten Inf Iriono menyampaikan bahwa pelantikan organisasi HIPAKAD ini merupakan bentuk pembinaan kepada putra putri dan keluarga besar Angkatan Darat di wilayah Maluku Utara agar dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penrem152)