Steven Howard Watumlawar Wakili Tanimbar Masuk IPDN

Steven Howard Watumlawar Wakili Tanimbar Masuk IPDN
Cornelis Fanumby Tak Diijinkan Ikut Pilkades, Petrus Fatlolon Langgar HAM
Dukung Jokowi- Maaruf, Petrus Fatlolon Dituding Membelot dari Partai Demokrat
Polwan Polres Jayawijaya Gelar Bhakti Sosial
Bhayangkari Papua Gelar Bakti Sosial Bersihkan Pantai Dok II Jayapura
Polsek Tanah Miring Tangani Kasus Penganiayaan Maut Sumiran di Kumbe
2 Tersangka Judi Kartu Tiga Diserahkan ke Kejari Jayapura
Mulyadi Kaharni Beri Sosialisasi Satgas Saber Pungli di Merauke
Yan Pieter Reba Ajak Peserta Retreat YBSI Papua Patuh Hukum dan Taati Aturan
Umat Muslim di MTB Siap Laksanakan Takbiran dan Shalat Ied

Posted: 01 Sep 2018 12:20 PM PDT

BANDUNG, LELEMUKU.COM – Steven Howard Watumlawar mewakili Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku masuk sebagai Praja dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2018.

Menurut orang tuanya, Thomas Watumlawar, S.Pd bahwa proses perekrutan sebagai Praja IPDN tersebut cukup panjang sejak tangal 2 April lalu hingga 31 Agustus 2018, dimana proses itu diawali dengan pendaftaran secara online dari Kabupaten masing-masing, khusus di Kabupaten MTB yang dinyatakan lulus tahap ini sebanyak 148 peserta.

Setelah itu, 148 peserta tersebut berangkat ke Ambon untuk mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) dimana dari tes itu yang dinyatakan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya adalah 9 peserta, kemudian Tes Kesehatan yang meloloskan 3 orang peserta. Selepas itu, Tes Psikologi yang menyisakan 1 peserta yaitu anak sulungnya.

Kemudian lulusan 2018 dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) tersebut bersama dengan 29 peserta mewakili Provinsi Maluku mengikuti tes tahap akhir di Kota Bandung, Provinsi Jawa barat (Jabar) yaitu Tes Pantohir (Pantauan akhir).
Dari tes akhir itu, steven kembali dinyatakan lulus bersama 26 peserta asal Maluku lainnya dan berhasil menjadi urutan ke 5 penilaian tertinggi se-Provinsi Maluku.

"Dari Maluku kemarin itu ada 880 peserta, namun yang lolos hingga pantohir itu hanya 29 peserta. Kemarin (31/8) sudah pengumuman, hasilnya 2 orang gugur tersisa 27 yang lulus. Steven sendiri rengking ke 5 dari 10 besar untuk Maluku," ujar dia kepada Lelemuku.com, pada Sabtu (1/9).

Watumlawar yang juga merupakan Kepala Seksi Kepemudaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispenbud) MTB mengaku dirinya sangat bangga dan mengucap syukur atas kelulusan anaknya di sekolah yang selalu menjadi rebutan bagi lulusan SMA di seluruh Indonesia ini, yaitu dengan jaminan kedinasan, beasiswa penuh dan kuliah gratis yang bisa diiukuti secara umum dan menjadi Aparatur Silpil Negara (ASN) pada akhirnya serta jaminan hidup di masa depan.

"Saya bangga, yang pertama itu diseleksi dari kabupaten dan provinsi dengan banyak peserta hingga ke ke pusat lalu tinggal dia sendiri dari MTB, selaku orang tua saya sangat bangga. Kalau boleh ada dukungan juga dari pemda, karena dia sendiri mengatasnamakan MTB," akunya.

Berikut nama 27 peserta se-Maluku yang dinyatakan lulus tes penentuan akhir pada seleksi penerimaan calon Praja IPDN Tahun 2018, diantaranya dari Maluku Tengah antara lain Galang Ramadhan Ansar Nurlette, Mohamat Afandi Angkotasa dan Sari. Siti Aisah Kabau dari Buru, Steven Howard Watumlawar dari MTB, Stenly Victor Puttileihalat dari Seram Bagian Barat. Sitti Awalia Syarif dan Yustika Keliora mewakili Seram Bagian Timur, Thomas Aktawalora dari Maluku Barat Daya.

Kemudian dari Kota Ambon, yaitu Irvan Gading Rosade Said, Chrisye Josu Soselisa, Windia Suci Kartikasari, Vista Leoni Isamar Tuhumury, Syafila Dwi Damayanti, La Ode Fiqri Haikhal Mursidi, Muhammad Fachrurrozi, Dinda Ayudya Fitriameswari, Rivera Carolin taso, M. Rezha Ricky F, Ade Fadlun Heluth, Johlin Bunga Wailissa, Fajar Adiputra Hatala dan Agung Perkasa. Serta dari Kota Ternate ialah Ibnu Maulana Tamher dan Putri Nabila Rizkiani Kabalmay. (Laura Sobuber)

Cornelis Fanumby Tak Diijinkan Ikut Pilkades, Petrus Fatlolon Langgar HAM

Posted: 01 Sep 2018 08:18 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Pemuda Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menilai pernyataan Bupati MTB, Petrus Fatlolon yang tidak memberikan izin kepada Cornelis Fanumby untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa (Calkades) Olilit sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Bupati tidak berhak menahan hak konstitusi seseorang. Hak dipilih dan memilih telah diatur dalam Undang Undang. Dan itu hak dasar dalam diri manusia. Jika bupati tidak memberikan ijin, berarti beliau melakukan pelangaran HAM," ujar Tokoh Pemuda Olilit, Alexander Belay kepada Lelemuku.com pada Sabtu (1/9).

Dikatakan hal ini melanggar kemanusiaan karena Bupati Fatlolon mengabaikan asal mula yang menjadikan Fanumby tak diizinkan dalam Pilkades Olilit. Masalah ini menurut dia semakin berbutut panjang sebab hal ini awalnya sudah disikapi untuk dituntaskan dari awal, namun diabaikan. Sementara laporan ke Bupati terkait masalah ini dinilai tidak sesuai dengan kenyataan.

"Yang kami tuntut bukan soal Corneles Fanumby saja, tapi soal tahapan dan proses jelang pemilihan Pilkades yang diduga penuh rekayasa. Kami khawatirkan mereka selalu laporkan hasilnya baik bagi Bapak Bupati, tapi sebenarnya tidak," ujar dia.

Hal ini ditegaskan, sebab sejak musyawarah di Soa Fanumby berlangsung dan menghasilkan Corneles Fanumby sebagai calon terpilih, sudah ada upaya untuk menghentikan pejabat desa tersebut.

"Sebab adanya indikasi seolah-olah ada intervensi dari pihak lain dalam pilkades ini. Hal ini dilihat dengan Plt Camat Tansel memberitahukan bagi panitia pasca selesai Musyawarah Soa bahwa pemilihan tersebut tidak sah karena hanya satu orang saja calon, harusnya dua. Bapak Camat suruh untuk harus pemilihan ulang, 'pokoknya harus pemilihan ulang'," tutur belay menirukan kata Panitia Pilkades.

Hal itu, menurut Belay lantas menimbulkan kemarahan dari Kepala Soa yang menyatakan bahwa musyawarah itu sudah sah dan tidak akan lagi ada musyawarah soa lainnya.

"Namun berselang beberapa hari, camat mengundang kepala soa untuk membicarakan agenda Musyawarah Soa baru. Dalam pertemuan itu sebagian besar kepala soa menolak, namun camat dengan berbagai dalil mengatakan bahwa harusnya dua orang menjadi perwakilan, satu dari Olilit Timur dan satu dari Olilit Barat. Camat mengatakan, tidak bisa satu," jabar dia

Selanjutnya, ungkap Belay, kepala soa tetap bersikukuh tidak akan lagi musyawarah Soa sementara camat memberitahukan bahwa jadwal pemilihan pilkades yang ada saat itu salah. Sehingga akan ada jadwal pemilihan baru pada Selasa (19/6) dan Rabu (20/6) lalu yang dipublikasi dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Johanes Fanumby itu dinilai tidak tepat.

"Tak tunggu berapa lama lagi jadwal barupun turun dan lucunya yang membuat jadwal itu bukannya dari panitia, namun dari BPD dengan dalil bahwa belum sampai waktunya maka BPD yg memfasilitasi pertemuan di maksud dulu. Padahal panitianya sudah terbentuk," ujar dia.

Ia menyatakan tindakan yang diambil Lembaga Pengawasan dalam melakukan Musyawarah Soa tidak tepat sebab yang semestinya melakukan musyawarah panitia dan kepala Soa.

"Inikan sebuah sadiwara yang dimainkan. Akhirnya jadwal yang dikeluarkan dipakai sebagai rujuk untuk musyawarah soa. Tak sampai disitu, usaha mereka paska selesai musyawarah yang dilakukan Kepala Soa Fanumby pun dipaksa untuk tandatangan Berita Acara dengan mengakomodir dua calon, padahal hasil musyawarah soa yang sah hanya satu. Namun akibat intervensi tersebut lahir lagi satu dari Soa Fanumby atasnama Saudara Fidelis Samponu. Inilah awal dari konflik yang berlangsung. Disusul dengan soa lain yang juga demikian, padahal kalau diikuti dengan baik hanya 4 calon saja yang sah," ujar dia.

Ia menyatakan pihaknya masih menemukan banyak kejanggalan yang dilakukan dalam pilkades kali ini bukan saja kepada Corneles Fanumby tetapi juga kepada calon-calon lainnya.

"Kalau alasan mereka jadwal salah dari Panitia Kabupaten, maka sebaiknya yang membuat jadwal baru adalah panitia kabupaten, juga buka BPD sebagai lembaga pengawasan. Kemudian mereka juga bersama camat yang fasilitasi musyawarah soa tanpa kehadiran dari kepala soa," papar Belay.

Selanjutnya Belay menyatakan Bupati MTB, Petrus Fatlolon harus mengetahui latar belakang peristiwa ini dan mengambil keputusan dengan arif dan bijaksana. Dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain;
Permendagri no 65 tahun 2017 : Membolehkan PNS - TNI POLRI utk dapat mengikuti pencalonan Kades dengan ketentuan harus mendapat izin dari pimpinan namun tidak diatur secara tegas dalam permendagri tsb pimpinan dalam hal ini Bupati diberi kewenangan utk tidak memberikan izin dimaksud.

Selanjutnya adalah Perda Kab MTB no 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kades membolehkan Pejabat Kades mencalonkan diri dengan mengajukan cuti.

"Bupati seharusnya mempertimbangkan dan menghargai Keputusan Musyawarah Soa Fanumby yang menetapkan Corneles Fanumby sebagai Bakal Calon Kades mewakili Soa Fanumby," ungkap dia.

Kemudian ia menyatakan bupati seharusnya mempertimbangkan dan menghargai rekomendasi DPRD Kabupaten MTB terkait Pilkades Olilit. Serta SK Bupati terkait Penunjukan Corneles Fanumby sebagai penjabat Kades selama ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah Daerah kepada yg bersangkutan untuk memimpin Desa Olilit.

"Jadi seharusnya tidak ada persoalan lagi terkait dengan izin pemda dalam hal ini Bupati," ujar dia.

5 pertimbangan tersebut, kata Belay, harus diperhatikan oleh Bupati Fatlolon, sehingga aspirasi sebenarnya masyarakat Desa Olilit dapat terwujud setelah desa yang berada di pusat Ibukota MTB ini tidak memiliki pemimpin sejak 2012.

"Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas pendapat saya, seharusnya bupati memberikan izin untuk Corneles Fanumby ikut pencalonan Kades Olilit. Dengan demikian Pilkades Olilit dapat berjalan sebagaimana mestinya utk dapat menjawab kerinduan masyarakat Olilit untuk segera memiliki kades defenitif," harap Alex Belay.

Seperti dikutip dari Dharapos.com, Bupati Fatlolon menyatakan bahwa sikap yang diambilnya ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga hendaknya tidak dipersoalkan lagi oleh sejumlah pihak.

"Mencermati berbagai tanggapan baik di media sosial maupun dalam diskusi lepas akhir-akhir ini maka Pemkab memutuskan untuk mengundang semua pihak dan menjelaskan kedudukan hukum tentang seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkades supaya jangan sampai ada yang menyampaikan pendapat yang berbeda atau persepsinya sudah di luar aturan," katanya Fatlolon dalam pertemuan yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Olilit, Ketua BPD, Tua-tua adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama dan insan pers di ruang rapat Bupati pada Kamis (30/8).

Ia mengatakan ada dua alasan yang digunakan sebagai pertimbangan untuk tidak memberikan izin kepada Cornelis Fanumby yakni yang bersangkutan sampai dengan hari ini masih menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Olilit dan sudah diperpanjang masa tugasnya. Setelah beberapa bulan lalu menemui Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda MTB dan meminta untuk SKnya sebagai Penjabat Kepala Desa Olilit diperpanjang.

"Dalam naskah sumpah janji dan SK itu menjelaskan bahwa tugas pokok seorang Penjabat Kepala Desa Olilit adalah menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Nah, bagaimana bisa seorang penjabat yang merupakan penyelenggara itu harus bisa maju sebagai calon? Diperbolehkan, asal yang bersangkutan mengundurkan dirinya sebelum tahapan berjalan sehingga status yang bersangkutan sebagai penjabat kepala desa sudah ditarik dan digantikan oleh penjabat kepala desa yang lain," terang Bupati.

Selain itu, Bupati tidak memberikan izin kepada Cornelis karena dirinya merupakan seorang PNS Eselon IV.a di Dinas Kesehatan yang masih dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

"Sebagai PNS meminta izin kepada Bupati tetapi seseorang yang meminta izin itu bukan berarti serta merta harus diberikan izin. UU tidak mewajibkan Bupati untuk memberikan izin tetapi dapat menerima pertimbangan dari SKPD terkait, apakah boleh izinnya diberikan ataukah tidak barulah kita memberikan jawaban," tukasnya. (Albert Batlayeri)

Dukung Jokowi- Maaruf, Petrus Fatlolon Dituding Membelot dari Partai Demokrat

Posted: 01 Sep 2018 07:23 AM PDT

Dukung Jokowi, Petrus Fatlolon Dituding Membelot dari Partai Demokrat

AMBON, LELEMUKU.COM - Dukung pasangan Ir. Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'aruf Amin, Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SH., MH dinilai membelot dari Partai Demokrat.

Menurut dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura, Mohammad Borut, sikap politik Bupati Fatlolon dinilai tak etis. Karena sebagai kader dari partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu, ia tidak memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang didukung partai tersebut dan malah mendukung pasangan lain.

"Fenomena pindah kelompok memang ramai terjadi di Pilpres 2019, dan itu tak luput di Maluku. Sebagaimana sejumlah media yang memberitakan sikap kader Demokrat, Petrus Fatlolon yang pindah gerbong untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Maluku, adalah sikap politik yang tak etis," kata Borut.

Ia menilai keputusan yang diambil Fatlolon adalah hak politik sebagai warga negara, namun secara etika politik, tidak bisa dibenarkan.

"Memang sebagai warga negara Petrus berhak, tetapi sekali lagi, Petrus adalah kader Demokrat yang mestinya taat terhadap paslon politik internal," jelas dia.

Borut menyatakan, jika beberapa kepala daerah bersikap mendukung Jokowi-Ma'ruf karena mereka adalah kader parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf. Tentunya hal itu berbeda dengan Fatlolon. Partainya berjuang dalam visi dan kepentingan partai pada figur yang lain, sementara Fatlolon justeru ingin berakrobat sendiri tanpa peduli dengan Partai Demokrat yang sudah membesarkan namanya di gelanggang politik saat ini.

"Jika beberapa kepala daerah bersikap mendukung Jokowi-Ma'ruf karena mereka adalah kader parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf. Tentunya hal itu berbeda dengan Fatlolon. Partainya berjuang dalam visi dan kepentingan partai pada figur yang lain,"paparnya.

Bagi Borut, langkah Fatlolon tentu menunjukan sikap tidak loyal nya dia sebagai kader partai apalagi sebagi bupati yang diusung Partai Demokrat pada Pilkada MTB 2017 lalu.

Ia menilai sikap Fatlolon mencerminkan betapa minimnya komitmen kader terhadap partai politik. Langkah Fatlolon tentu menunjukan sikap tidak loyalnya dia sebagai kader partai apalagi sebagi bupati yang diusung Partai Demokrat pada Pilkada MTB 2017 lalu.

Borut juga menyampaikan analisisnya soal dinamika Pilpres 2019 mendatang. Bagi Borut, publik harus mencatat bahwa Pilpres 2019 akan ada sedikit warna yang berbeda jika mengikuti pergolakan politik nasional yang terjadi saat ini. Artinya, dukungan kepala daerah tidak memberikan jaminan bahwa Pasangan Jokowi-Ma'ruf akan menuai kemenangan d Maluku.

"Saya ingin sampaikan bahwa Pilpres 2019 akan ada sedikit warna yang berbeda jika mengikuti pergolakan politik Nasional yang terjadi saat ini. Artinya, dukungan kepala daerah tidak memberikan jaminan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf akan menuai kemenangan di Maluku," tutupnya.

Diberitakan sebelumya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Maluku menyatakan sebanyak sembilan kepala daerah kabupaten/kota yang menyatakan sikap untuk menjadi timses pemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi), termasuk Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon yang notabene adalah kader Partai Demokrat.

Bergabungnya sembilan kepala daerah dari 11 kabupaten/kota termasuk sejumlah wakil kepala daerah di Maluku tersebut, semakin memperkuat prediksi politik DPW PKB Maluku jika pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut akan unggul di Maluku.

"Kita optimis pasangan Jokowi-Maruf akan menang telak di Maluku. Karena sejumlah kepala daerah sudah bergabung. Seperti Petrus Fatlolon Bupati Maluku Tenggara Barat yang juga kader Demokrat sudah siap. Tergabung. Petrus Fatlolon sudah konfirmasi ke saya beliau siap bergabung dengan tim pemenangan Jokowi -KH Maruf Amin di Maluku dan bersedia menjadi ketua Tim Jokowi-KH Maruf Amien di Maluku Tenggara Barat," kata Ketua DPW PKB Maluku Basri Damis melalui press rilis yang diterima Lelemuku.com.

Basri menerangkan, lompatan politik Fatlolon ke barisan Jokowi-Ma'ruf tentunya dengan pertimbangan politik yang matang. Basri mengaku, salah satu dalil politik yang menjadi pijakan Fatlolon adalah, keberhasilan dan komitmen Jokowi dalam memimpin Indonesia.

"Pak Fatlolon tentu tidak mau seperti kacang lupa kulit. Beliau menghargai kerja keras kabinet Jokowi di MTB. Sikapnya ini demi menjamin keberlangsungan pembangunan dan kemajuan daerah" terangnya.

Basri mengungkapkan, padangan Fatlolon bahwa Jokowi sukses membangun dari pinggiran, daerah tertinggal dan terpencil di Indonesia. Sebagai bapak pembangunan infrastuktur, Jokowi di nilai berhasil dan telah meletakkan pondasi pembangunan secara merata antara Jawa dan Luar Jawa.

"Sebagai bapak pembangunan, pak Jokowi sukses membangun Indonesia dari pinggiran dan memposisikan pembangunan yang merata antara Jawa dan luar Jawa. Ini menjadi alasan pak Fatlolon. Bahkan saat ini, infrastruktur di Indonesia Timur maju sangat pesat. Begitupun Tol Laut Sebagai jembatan Mengatasi distribusi Barang dan mengatasi keterisolasian antar daerah di nilai telah di rasakan manfaatnya oleh daeeah di Indonesia timur," paparnya.

Sikap Fatlolon mengingatkan kita pada, sikap politik Tuan Guru Bajang, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Lukas Enembe Gubernur Papua. Ketiga kepala daerah itu pindah haluan demi mementingkan daerah dan tidak mau ikut dalam arus oposisi segelintir elit di Jakarta.

Berikut ini daftar Bupati dan wakil bupati di Maluku yang telah berkomitmen memenangkan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019: Walikota Ambon, Richad Louhanapessy (Golkar), Bupati Maluku Tenggara, Taher Hanubun (PKB), Bupati Buru, Ramli Umasugi (Golkar), Bupati Buru Selatan, Tagop S Sudarsono (PDIP), Bupati Seram Bagian Timur, Mukti Keliobas (Golkar), Bupati Seram Bagian Barat, Yasin Payapo (Hanura), Bupati Aru Johan Gonga (Nasdem), Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno (PDIP), Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon (Demokrat).

Selanjutnya para Wakil Kepala daerah yang mendukung diantaranya, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler (PPP), Wakil Bupati Maluku tenggara, Petrus Beruatwarin (PKB), Wakil Bupati Buru, Amos Besan (PDIP), Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Thimotius Akerina (Nasdem), serta Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury (PDIP). (Rakyat)

Polwan Polres Jayawijaya Gelar Bhakti Sosial

Posted: 01 Sep 2018 03:50 AM PDT

WAMENA, LELEMUKU.COM - Dalam rangka memperingati HUT Polisi Wanita (Polwan) Ke-70, Polwan Polres Jayawijaya, Provinsi Papua menggelar kegiatan Bhakti Sosial di Jalan Bhayangkara, Wamena pada Kamis (30/08) pagi.

Dalam kegiatan tersebut melibatkan personil Polres Jayawijaya guna melakukan pembersihan di sepanjang jalan Bhayangkara Wamena dengan batas areal Polres sampai di lingkungan asrama.

Kapolres Jayawijaya Akbp Yan Pieter Reba, SE, M.Si menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Polres dalam menyambut HUT Polwan Ke-70 tahun 2018.

"Kemarin kita telah melakukan sosialisasi tentang kanker serviks dan payudara, demikian juga hari ini kita lakukan kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan serta banyak kegiatan lainnya kedepan guna memeriahkan HUT Polwan yang akan dilaksanakan syukurannya tanggal 04 September 2018," ucap Kapolres. (HumasPoldaPapua)

Bhayangkari Papua Gelar Bakti Sosial Bersihkan Pantai Dok II Jayapura

Posted: 01 Sep 2018 03:32 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Daerah Bhayangkari Papua bersama Pengurus Cabang Bhayangkari Jayapura Kota dan Pengurus Cabang Bhayangkari Keerom serta Pengurus Cabang Bhayangkari Brimob Polda Papua melaksanakan Bhakti Sosial Peduli Lingkungan Pembersihan Pantai Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara, Jumat (31/08) Pukul 07.30 Wit.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Bhayangkari Daerah Papua Ny. Risma Martuani Sormin, juga turut hadir Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Papua Ny. Pinta Jacobus Marjuki, Ketua Bhayangkari Cabang Jayapura Kota Ny. Yuhanna Gustav Urbinas, Ketua Bhayangkari Cabang Brimob Ny. Yanti Rontini, serta sekitar 50 orang gabungan Pengurus Bhayangkari Daerah Papua, Pengurus Bhayangkari Cabang Jayapura Kota dan Pengurus Cabang Bhayangkari Brimob juga para petugas DKP Kota Jayapura.

Dalam sambutannya Ketua Bhayangkari Daerah Papua Ny. Risma Martuani Sormin mengatakan yang intinya, kegiatan Peduli Kebersihan Pantai Dok II ini kita laksanakan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-66 Tahun 2018 seraya berharap dapat bermanfaat kepada lingkungan alam sekitar dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat Kota Jayapura seperti kita ketahui bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.

Ditempat yang sama, Koordinator DKP Kota Jayapura Victor Mansbawar juga mengatakan, kami berharap kegiatan yang Ibu-Ibu Bhayangkari lakukan jangan sampai disini saja kalau bisa terus berlanjut karena ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan bagi kami agar tetap semangat menjalankan tugas membersihkan Kota Jayapura.

Setelah sambutan disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan alat kebersihan dan pemberian tali asih oleh Ketua Bhayangkari Daerah Papua kepada Petugas DKP Kota Jayapura kemudian bersama-sama membersihkan sampah yang ada diseputaran Pantai Dok II Jayapura.(HumasPoldaPapua)

Polsek Tanah Miring Tangani Kasus Penganiayaan Maut Sumiran di Kumbe

Posted: 01 Sep 2018 03:22 AM PDT

MERAUKE, LELEMUKU.COM - Sumiran (25) warga Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang dilaporkan dikeroyok puluhan orang saat melintas di Jalan Poros Trans Semangga atau tepatnya di Kampung Sarsang Distrik Tanah pada Minggu (26/8) sekitar pukul 00.30 Wit. Akibat kejadian itu, korban dilarikan ke RSAD Tanah Miring dan selanjutnya dirujuk ke RSAL Merauke.

Selama dua hari menjalani perawatan medis di RSAL, korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Senin (27/8) sekitar pukul 18.00 Wit.

Kapolres Merauke, AKBP Bahara Marpaung,SH melalui Kapolsek Tanah Miring, Ipda Harapan Purba mengatakan, terkait dengan kasus ini pihaknya sudah memeriksa empat orang saksi. Dua diantaranya merupakan adik dan kakak korban. Dan keterangan dari saksi korban, Ahmad Muslikin saat itu dirinya bersama korban baru pulang dari acarah nikah saudaranya di Kampung Waninggap Sai.

Namun, sesampainya di Kampung Sarsang, mereka diberhentikan puluhan orang dan langsung dipukul menggunakan benda tumpul.

"Kebetulan pada saat itu kakak korban yang berada di belakang kedua korban kira-kira jaraknya 200 meter langsung menolong korban dan membawanya ke RSAD Tanah Miring. Dan selanjutnya dirujuk ke RASL Merauke," kata Ipda Harapan Purba saat dikonfirmasi insan pers melalui selulernya, Rabu (29/8).

Namun, malangnya selama dua hari menjalani perawatan medis di RASL Merauke, nyawa korban tak terselamatkan. Korban meninggal dunia pada, Senin (27/8) sekitar pukul 18.00 Wit. Jenazah korban pun sudah dimakamkan di pemakaman Kampung Kumbe Distrik Malind.

"Jadi dari data yang kami dapat, korban mengalami patah tulang tangan kanan," ungkapnya.

Ditambahkan, saat ini pelaku masih dalam proses penyelidikan Unit Reserse Kriminal Polsek Tanah Miring. "Yang kami sesalkan kenapa tidak dilaporkan pasca kejadian. Kami tahu kejadian ini juga bukan dari keluarga korban. Sehingga langsung kami ke rumah sakit dan menyuruh keluarga korban membuat laporan," pungkasnya. (HumasPoldaPapua)

2 Tersangka Judi Kartu Tiga Diserahkan ke Kejari Jayapura

Posted: 01 Sep 2018 02:49 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dua Pria berinisial EOM (31) dan AR tersangka tindak pidana Perjudian jenis Kartu Tiga siang tadi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jayapura oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Jayapura Kota, Jumat (31/08) Pukul 10.30 Wit.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, S.H., S.IK melalui Kasat Reskrim AKP Sugeng Ade Wijaya, S.IK saat dikonfirmasi membenarkan penyerahan kedua tersangka atas kasus perjudian jenis kartu tiga.

Kasat mengatakan, Keduanya yakni EOM dan AR sebelumnya tertangkap tangan oleh Tim Opsnal Polres Jayapura Kota pada Jumat (13/07) diseputaran Jalan Irian Distrik Jayapura Utara saat sedang melakukan aktifitas tindak pidana Perjudian jenis kartu tiga, kemudian keduanya diamankan ke Mapolres Jayapura Kota untuk dilakukan proses penyidikan.

"Kedua tersangka diserahkan beserta barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- bersama 6 buah Handphone merk Samsung, 1 buah Handphone merk Asus, 1 buah Handhone merk Sunberry dan 3 lembar kartu remi," Ungkap AKP Sugeng Ade Wijaya, S.IK.

Lanjut dirinya menegaskan, kini keduanya siap disidangkan di Pengadilan atas perbuatannya yang telah melanggar Pasal 303 KUHP tentang Perjudian dengan ancaman hukuman 10 Tahun penjara.(HumasPoldaPapua)

Mulyadi Kaharni Beri Sosialisasi Satgas Saber Pungli di Merauke

Posted: 01 Sep 2018 02:45 AM PDT

MERAUKE, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Merauke, Provinsi Papua, AKBP Bahara Marpaung, SH mendampingi Tim Supervisi dan Asistensi Saber Pungli Provinsi Papua di Kabupaten Merauke bertempat di Aula Rastra samara Mapolres Merauke. Rabu (29/8) pukul. 13.15 Wit.

Irwasda Papua Kombes Pol. Drs. Mulyadi Kaharni bertindak sebagai Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi Papua didampingi Wakil I Saber Pungli dari Inspektorat Provinsi Papua dan dari Humas Saber Pungli tiba di Kabupaten Merauke dan memberikan Sosialisasi Satgas Saber Pungli kepada 50 peserta yang terdiri dari Para Kepala Opd dan stafnya yang melaksanakan pelayanan publik kepada warga masyarakat Merauke serta Para Perwira dan Bintara Polres Merauke.

Kegiatan tersebut di awali dengan sambutan Wakil Bupati Merauke dengan mengatakan bahwa Selamat datang Tim Saber Pungli Provinsi Papua di Kabupaten Merauke, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Merauke dapat berjalan dengan baik tidak terdapat pungli, dengan datangnya tim saber pungli Provinsi Papua ini semoga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan mampu mengantisipasi terjadinya OTT Pungli, ungkap Soelarso, SE

"Saya harapkan di Kabupaten Merauke tidak terdapat Operasi tangkap tangan pungutan liar, ungkapnya. Dilanjutkan dengan arahan Irwasda Papua dengan memaparkan pengertian pungli, kasus-kasus pungli di provinsi Papua dan penekanan serta upaya upaya saber pungli Provinsi Papua dengan berikan penekanan yang intinya marilah kita bersama-sama meniadakan tindakan pungli di setiap pelayanan publik," ungkapnya.

Akhirnya dilaksanakan sesi tanya jawab dan masukan dari peserta dan dapat di jawab oleh pemberi materi dengan baik, Wakapolres Merauke Kompol I Nyoman Punia, S.Sos dan Kepala Inspektorat Kabupaten Merauke Drs. Sabar gatang yang sebagai Ketua dan Wakil I satgas Saber Pungli Kabupaten Merauke sangat apresiasi kegiatan ini.

"Saya beserta tim dan satgas saber pungli Kabupaten Merauke besok akan laksanakan pantauan ke setiap pelayanan publik, diharapkan kita dapat mensosialisasikan saber pungli dengan membuat spanduk, bener, stiker, itu tugas kita bila terdapat Ott pungli kita akan panggil untuk proses atau kita serahkan ke Akpit, pungkasnya.

Ia mengatakan Pengukuhan Satgas Saber Pungli Kabupaten Merauke sudah dilaksanakan di Sweesbell hotel, Surat edaran, spanduk, bener, stiker juga sudah dilaksanakan dan Sosialisasi selama tahun 2018 telah kita laksanakan juga seperti di Gedung Belafiesta, Polres Merauke, Kantor Samsat dan Pelabuhan Laut Merauke, kegiatan arahan tersebut dapat berjalan dengan lancar.(HumasPoldaPapua)

Yan Pieter Reba Ajak Peserta Retreat YBSI Papua Patuh Hukum dan Taati Aturan

Posted: 01 Sep 2018 02:36 AM PDT

WAMENA, LELEMUKU.COM - Kapolres Jayawijaya, Provinsi Papua, AKBP Yan Pieter Reba, SE, M.Si menghadiri kegiatan Reatreat YBSI Papua (SMP, SMAKER dan SSB Biji Sesawi) di SMA Kristen Wamena, Kamis (30/08) pagi.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres memberikan nasihat dan motivasi kepada 500 orang peserta yang mengikuti kegiatan reatreat.

Kapolres menyatakan bahwa Sebagai anak-anak muda harus giat belajar untuk mengisi Pembangunan di Republik Indonesia dan Papua secara khusus serta siswa/siswi SMP dan SMA Kristen yang hadir saat ini merupakan Generasi muda penerus kelangsungan Hidup Generasi berikutnya.

"Generasi Muda Kristen adalah Generasi yang Patuh Hukum dan Taat aturan, Saya secara Pribadi dan Institusi meminta agar Siswa/Siwi tidak terlibat dalam tindak pidana kejahatan," kata Kapolres.

Sementara itu ketua Yayasan Biji Sesawi Bapak Rasinus mengatakan bahwa Reatreat merupakan Agenda Rutin SMP dan SMA Kristen Wamena yang dilaksankan setiap Akhir Bulan agustus dengan Tujuan untuk membentuk dan menguatkan Mental dan Spiritual siswa/siswi SMP dan SMA Kristen Wamena.

"Saya mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Kapolres Jayawijaya yang sudah hadir dalam kegiatan ini dan Bapak Kapolres sudah kami anggap sebagai orang tua karena beliau sangat peduli dengan sekolah kami," ucap Rasinus. (HumasPoldaPapua)

Umat Muslim di MTB Siap Laksanakan Takbiran dan Shalat Ied

Posted: 01 Sep 2018 01:54 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menyatakan umat muslim di wilayahnya akan melaksanakan takbiran akbar dan shalat Ied 1 Syawal 1439 Hijriah di Kota Saumlaki.

"Pawai takbiran keliling kota Saumlaki dengan rute yang sama, kita mulai dari Polres, ke Olilit, Tanjung Batu, masuk Pasar Lama sampai menuju ke Sifnana, jalan poros baru sampai kantor bupati dan finisnya kembali di Polres. Sementara idul fitri dilakukan sholat di lapangan polres pada jam setengah tujuh pagi," ungkap Ketua MUI MTB, H. Tamsil. H kepada Lelemuku.com, pada Rabu (13/6).

Dikatakan semua elemen masyarakat akan terlibat dalam pawai takbir yang mengusung kebersamaan dalam dalam kesatuan persaudaraan dengan menghadirkan Pemerintah Daerah (Pemda), Muspida, Tokoh Lintas Agama, Tokoh Masyarakat dan seluruh warga di MTB.

"Pesertanya itu kurang lebih seribu orang, dan itu bukan muslim saja, tapi non muslim juga ikut, guna meramaikan dan mereka ikut supaya bisa kita lebih hidup semangat dalam toleransi di Kabupaten MTB ini," ujar dia.

Sementara, terkait imam yang akan memimpin pada Salat Idul Fitri, pihaknya masih akan menunggu konfirmasi dari Imam yang berasal dari Pulau Seram.

Pihaknya juga berharap agar dibulan penuh berkat ini, semua pihak dapat bekerjasama dalam membina kerukunan sehingga jalinan kebersamaan yang terwujud dalam keterlibatan semua elemen dari lintas agama dapat semakin ditingkatkan.

"Mudah-mudahan Shalat Id dapat berjalan lancar, selain tidak hujan juga agar aman. Kami juga mengsjsk masyarakat agar ikut menjaga keamanan bersama polisi dan pemuda-pemuda gereja," papar Haji Tamsil.

Dikatakan, sukacita pada Hari Idul Fitri akan terwujud dengan saling bermaafkan, bukan hanya kepada sesama Muslim. Tetapi kepada semua umat manusia tanpa memandang agama, suku dan tradisi. Sebab ikatan kekeluargaan kita disini itu makin erat terutama kita seluruh tokoh agama disini kita saling medukung dan saling kerjasama saling toleransi.

"Tujuan kita di bulan suci Ramadhan inikan kita kembali Fitra yaitu menyucikan diri. Dan itu belum cukup dengan menyucikan diri tetapi itu harus kita minta maaf kepada teman-teman terutama orang tua dan orang lain juga yang mungkin kita ada bersalah. Mari kita bersama-sama saling meminta maaf di bulan suci ini ," ajak dia. (LauraSobuber)