Evaluasi SPBE di Provinsi Papua Dibagi Tiga Wilayah

Evaluasi SPBE di Provinsi Papua Dibagi Tiga Wilayah
Jayapura Raya akan Jadi Pilot Project Pendataan Perumahan ASN
Petrus Fatlolon Jadi Kepala Daerah ke 195 dari Partai Nasional Demokrat
Tri Sugiarto dan Frans Manery Tinjau Lokasi TMMD di Kao Barat
Pariwisata Mampu Kurangi Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Tanimbar
Kepulauan Tanimbar Suguhkan Warisan Budaya yang Melimpah
Komisi Pemberantasan Korupsi Monitoring dan Evaluasi SKPD di MTB
SDM Kepariwisataan Jadi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tanimbar

Posted: 08 Nov 2018 11:06 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) melakukan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Papua.

Untuk Papua, Kemenpan RB membagi menjadi tiga wilayah, yakni wilayah satu Kota Jayapura, wilayah dua Kabupaten Biak dan Wilayah tiga di Kabupaten Jayawijaya.

Josua Ariel Perkasa, tim analisis dari Kemenpan RB mengatakan dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, baru empat kabupaten yang sudah melakukan evaluasi SPBE, yakni Kabupaten dan Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Mimika.

"Jadi, evaluasi SPBE hari ini untuk Pemprov Papua dan 11 kabupaten lainnya," kata Josua di Jayapura, Rabu (7/11).

Ia mengatakan, Kemenpan RB akan melakukan evaluasi di wilayah dua, meliputi Kabupaten Biak, Supiori, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen. Kemudian, wilayah tiga untuk 10 kabupaten di wilayah Pegunungan Papua.

"Semua kabupaten akan kita evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi pemerintah daerah," ujarnya.

Dari hasil evaluasi ini, katanya, akan diberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah daerah dan ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis (Bimtek).

"Evaluasi ini sebagai pilot survei, apakah penerapan SPBE sudah berjalan baik atau belum. Seperti di Papua, kendala jaringan telekomunikasi, masalah inilah yang akan dikeluarkan rekomendasi, sehingga ke depan kebijakan program itu lebih terarah," tuturnya.

Dikatakan, Kemenpan RB juga melibatkan tim evaluasi SPBE yang berlatar belakang akademisi dari Universitas Indonesia, Politenik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Telkom, Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Gunadarma.

Ditambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelaksanaan SPBE bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, penerapan SPBE sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang ingin adanya percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. (DiskominfoPapua)

Jayapura Raya akan Jadi Pilot Project Pendataan Perumahan ASN

Posted: 08 Nov 2018 11:05 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Papua melakukan sosialisasi pendataan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki rumah.

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Papua, Metito Y Kabuare mengatakan, pendataan akan dilakukan bagi ASN yang berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua yang akan dilakukan melalui web aplikasi Rumah Indonesia (Rumi).

"Kita akan mengambil sampel di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan provinsi," kata Metito Kabuare di Jayapura usai membuka piloting pendataan rumah bagi asn melalui aplikasi Rumah Indonesia (Rumi) di Jayapura, Rabu (7/11).

Diharapkan, Dinas Perumahan baik yang ada di provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan data ASN yang lengkap, sehingga pembiayaan rumah bisa segera direalisasikan tahun 2019.

"Sebab, selama ini masih ada beberapa data yang kurang sejak adanya pengalihan dari Tabungan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS) ke Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)," Tandasnya.

Selain itu, seharusnya para pegawai yang sudah purna bakti keluar dari rumah dinas sehingga pegawai yang baru bisa menempati rumah itu.

Sebelumya Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Adang Sutara, SE, MSi mengaku menunggu data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Provinsi Papua.

"Kami minta data ASN, nih saya nagih sebetulnya apakah data ASN sudah tersedia," katanya.

Menurutnya, data ASN ini penting sebagai salah satu dasar untuk pembangunan perumahan bagi pegawai negeri. Sebab, hal ini sesuai dengan keinginan presiden menggenjot pembangunan perumahan bagi ASN, dimana ASN menjadi prioritas dan merupakan bagian dari program pusat.

Untuk mewujudkan pembangunan perumahan itu, lanjutnya, pemerintah pusat menawarkan beberapa konsep mudah untuk memiliki rumah melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Pembiayaan Mikro Perumahan (PMP) dan swadaya mikro.

"Konsep ini yang akan ditawarkan kepada pemerintah provinsi Papua melalui BP2BT yang akan segera berfungsi," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Petrus Fatlolon Jadi Kepala Daerah ke 195 dari Partai Nasional Demokrat

Posted: 08 Nov 2018 10:46 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Partai Nasional Demokrat (NasDem) kembali menerima kader Partai Demokrat yang memutuskan untuk hijrah ke Partai NasDem.

Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku Petrus Fatlolon resmi masuk ke NasDem di sela-sela acara Apel Siaga Pemenangan dan Pembukaan Orientasi Caleg NasDem se Maluku yang berlangsung di Gedung Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Maluku, Selasa (6/11).

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyematkan jaket partai NasDem ke Petrus. Masuknya Petrus ke NasDem semakin memperbanyak jumlah kader NasDem yang menjabat sebagai kepala daerah. Selain itu, bergabungnya Petrus juga memperkukuh konsolidasi NasDem menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada 2019 mendatang.

"Tambahan satu ini jadi total ada 195 kepala daerah di kabupaten atau kota yang dimiliki NasDem. Ini membutikan bahwa progres konsolidasi ini berjalan cukup optimal," ujar Surya Paloh.

Surya melanjutkan, banyaknya tokoh yang bergabung dengan partai yang berslogan gerakan restorasi ini telah memotivasi dirinya secara pribadi untuk membuat NasDem menjadi lebih hebat.

Pada Pemilu Serentak 2019 mendatang NasDem memiliki dua misi besar yaitu mendapat urutan tiga besar dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

"Saya menekankan dan menugaskan kepada diri saya sendiri sebagai ketua umum partai bahwa kita ini mau lebih hebat," paparnya.

Petrus Fatlolon mengungkapkan alasan dirinya pindah ke NasDem karena partai ini memiliki masa depan dan merupakan partai yang terbuka.

"Saya memilih bergabung ke NasDem karena partai ini memiliki masa depan, partai ini terbuka, kita mudah bisa berkomunikasi kapan saja dengan ketua umumnya," kata Fatlolon.

Seperti diketahui, sebelumnya Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut yang berasal dari Partai Demokrat menyatakan bergabung dengan NasDem.

Selain itu, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara dan Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagouw juga menyatakan diri pindah ke NasDem.(Nasdem)

Tri Sugiarto dan Frans Manery Tinjau Lokasi TMMD di Kao Barat

Posted: 08 Nov 2018 10:30 AM PST

TOBELO, LELEMUKU.COM - TNI Manunggal Membangun Desa merupakan program dari TNI dalam rangka mewujudkan Ruang Juang, Alat Juang dan Kondisi Juang guna menciptakan Kemanunggalan TNI-Rakyat dalam membantu Program Pemerintah Daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto bersama Bupati Halut Ir. Frans Manery yang di dampingi Kadis BPMD Nyoter Koenoe, Kadis PU Bernard Pawate, mewakili Kadis Pertanian Bpk Alwi (Sekretaris Dinas Pertanian), Plh. Pasi Ter Dim 1508/Tbl Kapten Inf I Putu Artana Jaya, Danramil 1508-03/Kao Kapten Inf Abd. Malik Fudji, Babinsa Ramil 1508-03/Kao meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan sasaran TNI Manunggal Membangun Desa di wilayah Kodim 1508/Tobelo yang meliputi Desa Torawat, Desa Sidomulyo, Desa Margomulyo, Desa Toliwang Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara, Rabu (07/11).

Disela-sela peninjauan tersebut Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto menyampaikan bahwa program TMMD sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya untuk wilayah pedesaan, daerah tertinggal, terpencil maupun terisolir.

Dandim 1508/Tobelo menjelaskan ada dua sasaran yang dilaksanakan dalam TMMD ke 104 di Kecamatan Kao Barat yaitu sasaran fisik dan nonfisik.

Untuk sasaran fisik yaitu pembangunan 3 unit jembatan di Desa Torawat, 3 unit jembatan di Desa Toliwang, 3 unit jembatan di Desa Margomulyo, 1 unit jembatan gantung dan normalisasi sungai 7 km di Desa Sidomulyo.

Kemudian, sasaran nonfisik yaitu Antisipasi Radikalisme, Kesetiaan pada Pancasila dan NKRI, Penyuluhan Hukum dan Ham, Sosialisasi Pertahanan Rakyat melalui Belneg, Ketahanan pangan, Pembinaan Keluarga Sejahtera melalui program KB, Kamtibmas dengan membentuk Siskamling, Kesadaran masyarakat tentang Kesehatan Lingkungan, Pembangunan masyarakat Desa dengan gotong royong, ungkapnya.

Sementara Bupati Halut Ir. Frans Manery mengatakan, Pemerintah Daerah menyambut baik dan akan mendukung kegiatan TMMD ini.

TMMD sangat diperlukan dalam mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, katanya.

Program TMMD merupakan bentuk kegiatan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat dalam rangka membangun Desa, sehingga masyarakat disini harus turut membantu, tegasnya. (Penrem152)

Pariwisata Mampu Kurangi Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Tanimbar

Posted: 08 Nov 2018 10:04 AM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku memprioritaskan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Kepulauan Tanimbar melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan.

"Dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan ketersediaan lapangan kerja," ujar Sekretaris Daerah (Sekda), Piterson Rangkoratat, SH saat membacakan sambutan Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH dalam kegiatan Pelatihan Pengantar Kepariwisataan dan Keramah-tamahan kerjasama Pemda bersama Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT. Shell Indonesia di Aula Lantai IV Kantor Bupati MTB pada Selasa (6/11).

Ia mengatakan dalam dua tahun terakhir Pemda MTB sudah mulai membenahi dan membangun destinasi-destinasi pariwisata dibeberapa wilayah strategis, jasa-jasa usaha pariwisata dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif dalam pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan daya tarik wisata di Bumi Duan Lolat tersebut.

"Tingkat kunjungan wisatawan ke Tanimbar memang masih sangat rendah, sehingga untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke daerah ini perlu kita dorong dengan peningkatan event promosi baik di dalam luar negeri, kemudahan aksesibilitas, ketersediaan prasarana dan sarana wisata serta peningkatan SDM yang terampil dan handal," kata Rangkoratat. (Laura Sobuber)

Kepulauan Tanimbar Suguhkan Warisan Budaya yang Melimpah

Posted: 08 Nov 2018 05:57 AM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku dianugerahi dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan kekayaan budaya warisan para leluhur yang masih terpelihara hingga saat ini.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) MTB, Piterson Rangkoratat, SH keunikan yang terdapat pada berbagai produk budaya Tanimbar, diantaranya produk-produk kerajinan seperti tenun ikat, anyaman, gerabah, ukiran patung, souvenir serta produk olahan kuliner tradisional telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik maupun manca negara.

"Keunikan itu menjadi penarik yang memungkinkan para wisatawan datang ke Tanimbar," ujar dia saat membacakan sambutan Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH dalam kegiatan Pelatihan Pengantar Kepariwisataan dan Keramah-tamahan kerjasama Pemda bersama Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT. Shell Indonesia di Aula Lantai IV Kantor Bupati MTB pada Selasa (6/11).

Rangkoratat pun mengaku demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wisatawan dalam dua tahun terakhir Pemda MTB sudah mulai membenahi dan membangun destinasi-destinasi pariwisata dibeberapa wilayah strategis, jasa-jasa usaha pariwisata dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif dalam pengelolaan potensi SDA serta daya tarik wisata di Bumi Duan Lolat tersebut.

"Untuk mencapai target itu banyak yang harus dilakukan, tidak hanya dengan melakukan promosi secara besar-besaran atau menyediakan produk yang diinginkan pengunjung tetapi juga harus meyiapkan sumber daya manusia pariwisata yang terampil dan menjamin tersedianya prasarana dan sarana pariwisata yang memadai," akunya. (Laura Sobuber)

Komisi Pemberantasan Korupsi Monitoring dan Evaluasi SKPD di MTB

Posted: 08 Nov 2018 05:37 AM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) tiap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis (8/11).

Tim tersebut diterima oleh Bupati MTB, Petrus Fatlolon dan para pemimpin SKPD diruang kerjanya. Ia berharap agar pemantauan ini dapat memberikan saran dan masukan yang bermanfaat guna kemajuan pemerintahan daerah (pemda) yang dipimpinnya.

"Kepada seluruh pimpinan SKPD agar serius menindaklanjuti Rencana Aksi Penanggulangan Korupsi agar seluruh aktifitas pemerintahan di daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan," kata dia.

Dalam kesempatan itu para pimpinan SKPD diberi kesempatan untuk memaparkan realisasi rencana aksi dari beberapa indikator yang dibahas, sekaligus melaporkan kendala-kendala yang dihadapi agar menjadi catatan bagi KPK dalam memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB. Rekomendasi tersebut nantinya dijabarkan kembali dalam beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan melalui SKPD terkait, sehingga pencegahan korupsi akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Menurut fungsional Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Ismail Hindersah, kegiatan ini merupakan kelanjutan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang telah ditandangani oleh seluruh pimpinan SKPD di Kepulauan Tanimbar, menindaklanjuti penandatanganan Pakta Integritas antara Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku dengan KPK pada awal tahun 2018.

"Kami diperintah ke sini dari deputi pencegahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan merupakan progres dari rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Maluku. Ini merupakan rencana aksi yang telah ditandatangani oleh semua kepala daerah di seluruh Provinsi Maluku pada tahun ini di Ambon," ujar dia didampingi penanggung jawab monev KPK untuk wilayah Maluku Utara, Septa Adhi Wibawa kepada wartawan di Lantai 2 Kantor Bupati MTB, Jln Ir. Soekarno, Saumlaki, Tanimbar Selatan.

Dikatakan kegiatan ini sudah disepakati bersama oleh semua kepala dan pimpinan daerah di Provinsi Maluku untuk dilaksanakan di masing-masing kabupaten dan kota. Sehingga pihaknya secara langsung dapat melihat kondisi dilapangan dan berdiskusi dengan para pemegang kebijakan daerah.

"Kehadiran kami disini untuk upaya pencegahan, bukan penindakan dan tidak ada kaitannya dengan apapun yang terjadi disini. Kalaupun ada pengaduan di sini, itu tidak ada kaitannya. Sebab ini khusus untuk monitoring dan evaluasi dan melihat seperti apa progress rencana aksi yang disepakati bersama," tegas dia.

Rapat ini, ungkap dia telah dirancang untuk dilaksanakan di semua provinsi diseluruh Indonesia dan berfokus pada 8 hal utama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemda.

"Tidak ada pengecualian dimanapun juga sebab rencana aksi ini terkait dampak perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," jabar Hindersah.

Ia mengatakan hal ini dilakukan sejak awal tahun 2018 ke semua kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Sedangkan MTB merupakan kunjungan lanjutan setelah timnya melakukan monev di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Selanjutnya KPK akan melanjutkan kunjungan rencana aksi ini ke Kabupaten Maluku Barat Daya. (Laura Sobuber/HumasMTB)

SDM Kepariwisataan Jadi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tanimbar

Posted: 08 Nov 2018 05:31 AM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Piterson Rangkoratat, SH mengatakan salah satu indikator yang turut berpengaruh untuk mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing tinggi di Kepulauan Tanimbar adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan terampil.

"Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanimbar maka harus tersedianya SDM yang handal dan terampil," kata dia saat membacakan sambutan Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH dalam kegiatan Pelatihan Pengantar Kepariwisataan dan Keramah-tamahan kerjasama Pemda bersama Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT. Shell Indonesia di Aula Lantai IV Kantor Bupati MTB pada Selasa (6/11).

Rangkoratat mengungkapkan angka kemiskinan dan pengangguran atau angkatan kerja produktif yang belum memiliki pekerjaan di Bumi Duan Lolat itu masih sangat tinggi dan kondisi tersebutlah yang mendorong Pemda untuk memprioritaskan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan.

"Dengan pembangunan pariwisata akan memiliki arti yang sangat penting ditinjau dari beberapa aspek terutama dari aspek ekonomi dan ketenaga kerjaan. Dengan pembangunan di bidang tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta ketersediaan lapangan kerja," ungkapnya. (Laura Sobuber)